Aliran-Aliran Hukum

Posted: 05/05/2010 in Hukum
Tag:,

BAB I.   PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih tanpa pernah pilih kasih dan Yang Maha Penyayang yang menyayangi tanpa pernah meminta imbalan dari mahluk-Nya, yang atas berkat rahmat, inayah serta hidayah-Nya lah kami sebagai penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta, umatnya yang membela risalahnya sampai akhir jaman.

Sebagai seorang warga negara  dan seorang mahasiswa mungkin kita telah mengenal dan menjalankan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari apa yang dinamakan hukum itu sendiri. Hukum adalah himpunan peraturan/ norma/ kaidah yang dibuat oleh pemerintah/ pejabat yang berwenang yang bersifat memaksa dan mengikat yang bertujuan mewujudkan ketertiban, keadilan, kesejahteraan, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Pada makalah yang kami susun ini kami akan membahas tentang aliran-aliran yang terdapat di dalam hukum itu sendiri sehingga kita bisa memahami dan mengerti akan aliran-aliran hukum. Dan harapan kami sebagai penulis, semoga makalah yang kami susun ini bisa bermanfaat bagi rekan mahasiswa, dosen, dan bagi kami sendiri pada tentunya.

BAB II.  ALIRAN-ALIRAN DALAM HUKUM

Berkenaan dengan kekuasaaan yang menetukan kaidah hukum, terdapat beberapa aliran pemikiran (mazhab) dalam hukum  yaitu (1) Aliran Hukum Alam, (2) Teori Perjanjian Masyarakat, (3) Aliran Sejarah, (4) Teori Kedaulatan Negara, (5) Teori Kedaulatan Hukum, dan sebagainya.

2.1. Aliran Hukum Alam

Menurut ajaran ini, kaidah hukum adalah hasil dari titah Tuhan dan langsung berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, ajaran ini mengakui adanya suatu hukum yang benar dan abadi, sesuai dengan ukuran kodrat, serta selaras dengan alam. Dicurahkan ke dalam jiwa manusia untuk memerintahkan agar setiap orang melakukan kewajibannya dan melarang supaya setiap orang tidak melakukan kejahatan. Hukum tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perwakilan rakyat, bahkan raja sekalipun. Menguasai seuruh tempat dan masa. Meminjam istilah Cicere,” Tuhan yang menetapkan dan mengeluarkannya.”

Meskipun demikian, penganut-penganut ajaran-ajaran ini seringkali berbeda pendapat, baik kesalahpahaman itu bersifat gradual maupun kesalahpahaman tersebut bersifat prinsipal. Dalam ajaran ini, ada dua unsur yang menjadi pusat perhatian yaitu unsur agama dan unsur akal. Dengan demikian, kesalahpahaman tersebut diatas menimbulkan dua kelompok yaitu kelompok yang menitikberatkan pada unsur agama (Tuhan) dan kelompok yang menitikberatkan pada unsur akal.

Pada dasaenya, hukum alam bersumber pada Tuhan, yang menyinari akal. Atau sebaliknya, hukum alam bersumber pada akal, atau pikiran manusia (Hugo de Groat).

2.2.  Teori Perjanjian Masyarakat

Teori ini berpendapat hukum adalah perwujudan kemauan orang dalam masyarakat yang bersangkutan yang ditetapkan oleh negara (alat perlengkapannya), yang mereka bentuk bersama karena suatu perjanjian dan orang mentaati hukum karena perjajian tersebut. Teori ini timbul pada zaman Renaisance, ytang dipelopori oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousesau.

2.3.  Aliran Sejarah

Menurut Alran Culture Historische Scvhool

Pokok pikiran aliran ini manusia di dunia ini terbagi atas beberapa bangsa, dan bangsa ini mempunyai sifat dan semangat yang berbeda-beda. Oleh kerana itu, hukum berlainan dan berubah sesuai dengan tempat dan zaman, karena hukum ditentukan oleh sejarah. Semangat bangsa (volkgeist) sebagaimana disebutkan diatas terwujud di dalam bahasa, organisasi kenegaraan, juga dalam hukum. Pada gilirannya perbedaan volkgeist mengakibatkan perbedaan syarat keadilan. Aliran ini dipelopori oleh Federick Carl Von Savigny (1790-1861).

Montesque (1689-1755) pun mempertahankan pendapat tersebut diatas dengan mengatakan:” Sekalipun berdasarkan atas pokok-pokok yang absolut, (hukum) dipengaruhi oleh suasana dan keadaan, seperti : iklim, agama, kebiasaan, perdagangan, dan lain-lain.”

Dari uaraian diatas dapat kita lihat bahwa hukum yang dibuat oleh manusia masih ada kebaikan yang lebih tinggi nilainya yaitu keadilan menjadi dasar dari setiap hukum yang diperbuat oleh manusia.

Golongan atau aliran yang bertentangan dengan aliran diatas ialah yang berpendapat bahw hukum tertulis buatan manusia inilah yang tertinggi dan tidak dapat diatasi oleh apapun juga. Hukum buatan yang tertulis tak mungkin tunduk kepada dasar-dasar apapun juga, harus ditaati oleh setiap warganegara tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Aliran demikian disebut aliran positivisme atau legisme, yang sangat menghargai secara berlebih-lebihan terhadap hukum tertulis (perundang-undangan). Mereka berpandangan bahwa undang-undang memberikan ketetapan dari setiap persoalan daalam pergaulan hidup manusia.

Austi – seorng penganut positivisme – berpendapat bahwa unang-undang terlepas dari masalah keadilan; soal baik buruk hukum itu dalam soal kekauasaan. Menurutnya,” Hukum itu adalah ketentuan-ketentuan guna kepentingan mahluk yang berakal dan yang diadakan oleh mahluk yang berakal diatas dasar kekuasaanya.” pendapat semacam  ini memang merupakan pendapat umum pada zamannya yaitu sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang tidak terbatas.

2.4.  Aliran Kedaulatan Negara

Menurut Mazhab Kedaulatan Negara

Menurut mazhab ini isi kaidah-kaidah hukum itu ditentukan dan bersumber pada kehendak negara. Menurut Hans Kelson, isi kaidah-kaidah hukum adalah Wille des Staates.

2.5.  Teori Kedaulatan Hukum

H.  Krabbe dan mazhabnya

Kedaulatan hukum tidak sependapat dengan kedaulatan negara. Menurut Krabbe, negara dalah suatu konstruksi yuridis (badan hukum), karena tidak mempunyai kehendak sendiri. kehendak tersebut pada hakekatnya adalah kehendak dari pemerintah, sedangkan yang disebut pemerintah itu terdiri dari orang-orang tertentu.

Pendapat Krabbe hukum berasal dari orang-orang tertentu sukar untuk dipertanggungjawabkan, karena hukum bersumber pada perasaan hukum adalah kecenderungan manusia yang umum, yang asli (oroginair), yang menimbulkan reaksi oleh tindakan-tindakan kita sendiri dan tindakan-tindakan orang lain, yang bekerja paa seorang sebagai perasaan susilanya, perasaaan keindahannya dan perasaan agamanya. Perasaan hukum orang dalam masyarakat itu antara yang satu berbeda dengan yang lain, hal ini dipecahkan oleh Krabbe dengan aksioma, bahwa isi kaidah hukum yang sebaik-baiknya itu ditentukan oleh kuantitas terbanyak dari orang-orang yang lebih menyukai kaidah-kaidah tersebut. Konsekuensi dari aksioma Krabbe adalah bahwa kualitas bertindak pada kuantitas.

Berdasarkan teori hukum dan ajaran hukum tersebut diatas, maka timbul aliran-aliran hukum, sebagai berikut :

  1. 1. Aliran legisme
  2. 2. Aliran Freie Raechtsbeweging
  3. 3. Aliran Rechtsvinding
  4. 4. Aliran Sociologische Rechtsschule
  5. Aliran sistem hukum terbuka (Open system v/h recht)

Aliran legisme ini menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang. Yang berarti hukum identik dengan undang-undang, sehingga hakim dalam melakukan tugasnya terikat pada undang-undang, dalam melakukan pekerjaannya harus sesuai dengan undang-undang. Aliran ini berkeyakinan bahwa semua persoalan sosial akan dapat diselesaikan dengan undang-undang.

Bahwa undang-undang itu sebagai sumber hukum formal, dalam hal undang-undang itu dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu :

  1. Undang-undang dalam arti formal adalah setiap keputusan pemerintah yang karena bentuknya disebut undang-undang.
  2. Undang-undang dalam bentuk material aalah keputusan pemerintah karena isinya (materi) langsung mengikat masyarakat.

Tegasnya bahwa undang-undang formal dilihat dari siapa yang membentuknya sedangkan undang-undang material dilihat dari isinya (materi).

Aliran Freie Raechtsbeweging itu beranggapan bahwa di dalam melakanakan tugasnya seorang hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak. Ini disebabkan pekerjaan hakim adalah menciptakan hukum. Menurut aliran ini, hakim benar-benar sebagai pencipta hukum (judge made law), setiap keputusan berdasarkan keyakinan merupakan hukum. Dengan demikian, yurisprudensi merupakan hal yang penting dan dianggap primer, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder.

Aliran Rechtsvinding ini beranggapan bahwa hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidak seketat menurut paham aliran legisme. Karen hakim juga memiliki kebebasan, namun kebebasan hakim tidak seperti faham Freie Rechgtsbeweging. Karena di dalam melaksanakan tugasnya hakim mempunyai kebebasan yang terikat. Oleh karena itu tugas hakim sebagai upaya melakukan  recgsvinding artinya menyelaraskan undang-undang pada tuntuttan zaman. Jadi pada aliran Freie Rechgtsbeweging yang dalam hal ini hakim haruslah berpedoman, belajar dari undang-undang dan yurisprudensi secara bersama-sama.

Kita juga mengenal aliran hukum Anglo-Saksis (Inggris dan Amerika Serikat). Dilain pihak aliran hukum kontinental (Belanda dan Perancis).

Aliran Sociologische Rechtsschule pada dasarnya tidak setuju dengan adanya kebebasan bagi para pejabat hukum untuik menyampingkan undang-undang sesuai dengan perasaannya. Oleh karena itu, aliran ini hendak menahan dan menolak kemungkinan sewenang-wenang dari hakim, sehubungan dengan adanya Ifreiesermessen dalam aliran rechtsschule. Undang-undang tetap harus dihormati, memang benar hakim mempunyai kebebasan dalam menyatakan hukum, tetapi kebebaan tersebut terbatas dalam kerangka undang-undang. Pandangan mereka hakim hendaknya mendasarkan putusan-putusannya pada pertauran undang-undang, tapi tidak kurang pentingnya supaya putusan-putusan itu dapat dipertanggungjawabkan terhadap asas-asas keadilan, kesadaran, dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat. Dan hanya yang seperti itulah yang dapat disebut hukum yang sebenarnya. Pengikut aliran ini adalah A. Aurburtin,G. Gurvitch dan J. Valkhof.

Pada akhirnya aliran ini menghimbau suatu masyarakat bagi pejabat-pejabat hukum dipertinggi berkenaan dengan pengetahuan tentang ekonomi, sosiologi, dan lain-lainnya, supaya kebebasan dari hakim ditetapkan batas-batasnya (seperti tentang hukuman maksimal/minimal, keadaan belum dewasa, jangka kadaluwaras dan lain-lain) dan supaya putusan-putusan hakim dapat diuji oleh public opinion (pemeriksaan putusan terbuka, tindakan apel, kasasi, dan alin-lain).

Prof. Dr. Achmad Sanusi,S.H. (1984:95) berpendapat bahwa aliran ini yang primair bagi hukum itu ialah penyesuaiannya dengan keadaan masyarakat, dalam hal ini kita menghadapi pendemokrasian atau penyolisasian dari hukum.

Aliran sistem hukum terbuka (open system v/h recht) diwakili oleh Paul Scholten, berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem; bahwa semua peraturan-peraturan itu saling berhubungan yang satu ditetapkan oleh yang lain; bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat disusun secara mantik dan untuk yang bersifat khusus dapat dicari aturan-aturan umumnya, sehingga sampailah pada asas-asas. Tapi ini tidaklah berarti bahwa dengan bekerja secara mantik semata-mata untuk untuk tiap-tiap hal dapat dicarikan keputusan hukumnya. Sebab disamping pekerjaan intelek, putusan itu selalu didasarkan pada penilaian yang menciptakan sesuatu yang baru.

Sistem hukum ialah suatu susunan atau tatanan yang diatur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan antara yang satu dengan yang lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan (Prof. R. Subekti, S.H.).

Betul bahwa sistem hukum itu bersifat logis, tetapi karena sifatnya sendiri, ia tidak tertutup, tidak beku, sebab ia memerlukan putusan-putusan atau penetapan-penetapan, yang selalu akan menambah luasnya sistem tersebut. Oleh karena itu, tepat untuk dikatan sistem terbuka.

Hukum adalah suatu himpunan kaidah-kaidah, hanya bukan dari kaidah-kaidah yang bebas dari tempat dan waktu tetapi dari kaidah-kaidah yang memperoleh kewibawaannya dari peristiwa sejarah dan masyarakat. Ia adalah kaidah-kaidah yang (akan) harus dilaksanakan dan sebaliknya ia pun justru tergantung pada kenyataan pelaksanaan itu. Maka dari itu, hukum adalah sekaligus himpunan kaidah-kaidah daan himpunan tindakan-tindakan dari badan perundang-undangan, hakim, administrasi, dan setiap orang yang berkepentingan. Ia adalah sebagai Solen Sein atau Seinsollen.

Sistem hukum itu adalah dinamis, bukan saja karena pembentukan baru secara sadar oleh badan perundang-undangan, tetapi juga karena pelaksanananya di dalam masyarakat. Pelaksanaannya itu selalu disertai penilaian baik sambil membuat konstruksi-konstruksi hukum atau penafsiran terhadap undang-undang itu. Dalam hubungan ini tidak boleh kita pandang bahwa badan perundang-undangan pekerjaannya membentuk hukum dan hakim hanya mempertahankannya semata-mata atau bahwa badan perundang-undangan adalah tegas sedangkan hakim adalah terikat.

Lebih tepat untuk dirumuskan bahwa pada bagian perundang-undangan adalah kebebasan yang lebih primair, sedangakan pada hakim adalah keadaan terikat yang lebih primair itu dan badan perundang-undangan dalam membentuk hukum yang baru itu terikat untuk menemukan kontinuitas dengan yang lama, sedangkan hakim dalam mempertahankan hukum itu, turut menambahkan sesuatu yang baru seraya mendapatkan hubungan pada yang telah ada.

BAB III.  KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas dapat maka kami sebagai penulis dapat menarik kesimpulan yakni

  1. bahwa di dalam tiap-tipa aliran itu terdapat sesuatu yang dapat dibenarkan serta dapat diambil manfaatnya serta aliran sistem hukum terbukalah yang meletakkan persoalan undang-undang, hakim, dan hukum ini secara lebih tepat sebagaiman yang telah dijelakan oleh Prof. Achmad sanusi diatas. Berdasarkan padnangan ini, maka hukum perdata merupakan bagian dari subsistem dari hukum nasional oleh karena itu asas hukum perdata harus sesuai dan seirama denagn asas hukum nasional.
  2. Dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, sebagai seorang warganegara yang baik hendaklah kita mematuhi dan mentaati hukum yang berlaku baik itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Syaripin, Pipin. 1999. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Pustaka Setia
  2. Mas, Marwan. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia.
  3. Sanusi, Achnad. 1977. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia. Bandung : Transito.
  4. Apeldron, Van. 2001. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Pranya Paramita.
  5. Hadisoeprapto, Hartono. 1993. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta : Liberty.
About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s