Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia

Posted: 18/01/2011 in Ekonomi Syariah
Tag:, , , ,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal secara umum dapat di identikkan dengan sebuah tempat dimana modal di perdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal (investor) dengan orang yang membutuhkan modal (issuer) untuk mengembangkan investasi. Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor terpenting dalam ikut membangun perekonomian nasional, terbukti telah banyak industri yang menggunakan institusi pasar modal ini sebagai modal untuk menyerap investasi dan media untuk memperkaut posisi keuanganya.

Pada sisi lain, harus diakui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang mendasar yang menjadi kendala perkembangannya pasar modal yang berprinsip syari’ah di Indonesia. Kendala tersebut diantaranya masih belum meratanya pemahaman dan atau pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi di pasar modal yang berbasis syari’ah. Serta syari’ah yang dibutuhkan biaya yang relativ lebih mahal apabila di bandingkan dengan investasi pada sektor keuangan lainya.

Berkenaan dengan hal tersebut tim study investasi syari’ah perlu mempelajari secara seksama tentang jenis kendala baik bersifat tekhnis maupun non tekhnis berkaitan dengan kegiatan investasi syari’ah di pasar modal. Dalam makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang perkembangan pasar modal syariah di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian, Sejarah, dan Fungsi Pasar Modal Syariah

Pasar Modal menurut pasal 13 UU Nomor. 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Sedangkan prinsip syari`ah menurut pasal 1 ayat (13) UU No. 10 tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dari kedua defenisi dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah adalah yang seluruh mekanismenya berdasarkan prinsip syariah. Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Walaupun secara resmi diluncurkan pada tahun 2003, namun instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management. Selanjutnya Bursa Efek Jakarta berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Perkembangan selanjutnya , instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. Pada tahun 2004, terbit untuk pertama kali obligasi syariah dengan akad sewa atau dikenal dengan obligasi syariah Ijarah Selanjutnya, pada tahun 2006 muncul instrumen baru yaitu Reksa Dana Indeks dimana indeks yang dijadikan sebagai underlying adalah Indeks JII.

Fungsi dari keberadaan pasar modal syariah :

1.      Menyediakan mekanisme untuk alokasi sumber keuangan dalam ekonomi.

2.      Menyediakan likuiditas dalam harga termurah di pasar, seperti transaksi dengan biaya terendah.

3.      Menjamin transparansi harga sekuritas dengan mementukan harga dari resiko premi yang merefleksikan resiko dari sekuritas.

4.      Menyediakan kesempatan untuk membangun diversifikasi portofolio dan untuk mengurangi tingkat resiko melalui diversifikasi lintas geografi dan lintas waktu.

B. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal

Seperti diketahui, bentuk ideal dari pasar modal dapat dicapai dengan

terpenuhinya empat pilar pasar modal, yaitu

1.      Emiten dan efek yang diterbitkannya memenuhi kaidah keadilan, kehatihatian dan transparansi;

2.      Pelaku pasar (investor) yang telah memiliki pemahaman yang baik tentang risiko dan manfaat transaksi di pasar modal;

3.      Infrastruktur informasi bursa efek yang transparan dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar;

4.      Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Dari penjelasan tersebut di atas, terlihat bahwa prinsip-prinsip Syariah sudah  meliputi semua prinsip dari pasar modal yang ideal. Namun prinsip-prinsip

Syariah juga memberikan penekanan (emphasis) pada:

1.      Kehalalan produk/jasa dari kegiatan usaha, karena menurut prinsip Syariah manusia hanya boleh memperoleh keuntungan atau penambahan harta dari hal-hal yang halal dan baik.

2.      Adanya kegiatan usaha yang spesifik dengan manfaat yang jelas, sehingga tidak ada keraguan akan hasil usaha yang akan menjadi obyek dalam perhitungan keuntungan yang diperoleh.

3.      Adanya mekanisme bagi hasil yang adil –baik dalam untung maupun rugi menurut  penyertaan masing-masing pihak.

4.      Penekanan pada mekanisme pasar yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada emiten maupun investor.

Namun sesuai dengan kaidah dasar atau hukum asal dari muamalah, maka

penerapan ketentuan halal ini harus sesuai dengan kondisi aktualnya. Pada situasi yang tidak mempengaruhi kondisi halal dan thoyib dari hasil maka situasi tersebut tidak bisa menggagalkan kehalalan hasil. Situasi tersebut termasuk hal-hal yang berkaitan dengan:

•         Kondisi dan cara berusaha pihak ketiga yang menjadi pasangan perdagangan

•         (penjual asal) dalam aqad Murabaha selama barang (maal) yang menjadi obyek transaksi diyakini termasuk barang halal.

•         Keimanan dari perorangan yang menjadi pemilik ataupun pengelola (manajemen) dari perusahaan (Emiten) yang memberikan hasil yang halal.

•         Tingkah laku dari pihak-pihak lain yang ikut mengadakan transaksi dalam mekanisme pasar selama bisa dikelola sehingga tidak berkaitan langsung (terpisah) dengan kegiatan yang dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

•         Pembukuan kegiatan-kegiatan lain dari perusahaan (Emiten) selama menurut pedoman dan standar yang berlaku dapat dipisahkan pembukuan dari kegiatan yang dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Karakteristik Pasar Modal Syariah Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally, 1995, 178-179) adalah sebagai berikut :

1)      Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek

2)      Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan Melalui pialang.

3)      Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.

4)      Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.

5)      Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST

6)      Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST

7)      Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah

8)      Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST.

9)      Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST.

C. Emiten Yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah

Pembiayaan dan investasi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang kegiatan usahanya tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Kegiatan perdagangan dan usaha yang sesuai dengan syariah Islam adalah kegiatan yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram (misalnya makanan haram, perjudian, maksiat) dan menghindari cara perdagangan dan usaha yang dilarang (termasuk riba, gharar, maysir). Karena itu tidak semua perusahaan dapat memenuhi kualifikasi sebagai emiten syariah, sehingga diperlukan fatwa ulama untuk memastikan  pemenuhan kualifikasi tersebut.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik dari produk yang menjadi obyek, dari cara perolehannya, serta dari cara penggunaannya. Sehingga ketentuan umum mengenai Emiten yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah adalah:

1. Halal Produk (dan jasa)

Emiten dilarang mempunyai obyek usaha berupa makanan-minuman yang tergolong haram, hal-hal yang berkaitan dengan maksiat dan pornografi, narkoba, sampai hal-hal yang lebih banyak mudharat dibanding dengan manfaatnya misalnya senjata dan rokok. Bahkan Emiten yang bergerak dunia hiburan serta perusahaan jasa hospitality yang memudahkan terjadinya maksiat juga umumnya dihindari oleh Investor. Setelah menerbitkan efek syariah dan selama efek syariah tersebut masih efektif, Emiten dilarang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambil alihan usaha yang mengakibatkan produk (dan jasa) Emiten tidak lagi memenuhi ketentuan halal.

2. Halal Cara Perolehan – Pendapatan Riba,

Emiten harus mendapat penghasilan usaha dari usaha ekonomi secara ridho sama ridho serta tidak bertindak zholim dan tidak boleh diperlakukan zholim.

Riba adalah salah satu hal yang dilarang oleh Syariah, karena bunga bank

adalah salah satu bentuk riba, maka bank umum konvensional tidak bisa menjadi Emiten. Tetapi mengingat kondisi riil dari kegiatan usaha di Indonesia, maka perusahaan non lembaga keuangan yang memiliki pendapatan bunga dalam prosentase yang marjinal terhadap pendapatan usaha masih dapat menjadi Emiten.

3. Halal Cara Perolehan – Prinsip Keterbukaan,

Emiten harus menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baik, memenuhi prinsip keterbukaan dan dilarang menciptakan keraguan yang dapat

merugikan (gharar). Dalam penawaran perdana, Emiten harus menyatakan dengan jelas pada kegiatan usaha spesifik yang mana hasil emisi akan digunakan. Kemudian Emiten harus memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan –baik dalam bentuk prospektus ataupun bentuk lainnya mengenai fakta material termasuk peluang hasil dan kemungkinan resiko yang ada, sehingga Investor dapat mengadakan analisis dan menentukan apakah peluang hasil sesuai dengan harapannya dan kemungkinan resiko masih dalam batas kemampuannya untuk mengatasi.

4. Halal Cara Pemakaian – Manajemen Usaha,

Emiten harus mempunyai manajemen yang berperilaku Islami, menghormati hak azazi manusia, menjaga lingkungan hidup, melaksanakan good corporate governance, serta tidak spekulatif dan memegang teguh prinsip kehatihatian.

Emiten dilarang melakukan tindakan yang mengganggu mekanisme pasar dalam memasarkan produknya, baik gangguan dalam penawaran (ikhtikar) maupun dalam permintaan (najasy). Emiten juga harus mencegah adanya benturan antara kepentingan Emiten dengan kepentingan pribadi pengurus dan pemegang saham mayoritas. Emiten juga dilarang mengambil resiko yang berlebihan (maysir), termasuk resiko mengambil pembiayaan eksternal terhadap modal maupun rasio piutang terhadap pendapatan, yang berlebihan dibandingkan dengan kelayakan pada industri.

5. Halal Cara Pemakaian – Hubungan dengan Investor,

Emiten harus mempunyai pembukuan yang jelas –dan sebaiknya terpisah mengenai kegiatan usaha yang dibiayai, sehingga dapat dinyatakan dengan transparan dan adil manfaat atau hasil usaha yang diperoleh pada kegiatan usaha yang dibiayai. Emiten juga tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang dapat mengganggu mekanisme pembentukan harga dari efek yang diterbitkannya, baik dari segi penawaran maupun permintaan. Juga dilarang membuat gangguan pada pengambilan keputusan para pemegang efek dalam rapat umum pemegang efek.

D.  Mekanisme Pasar Modal Menurut Syariah

1. Mekanisme Bursa Efek

Salah satu pilar dari bentuk pasar modal ideal adalah adanya infrastruktur

informasi bursa efek yang transparan, tepat waktu dan merata di publik ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar. Mekanisme Bursa Efek yang wajar juga menyangkut kewajaran permintaan dan penawaran serta menyangkut niat Investor dalam melakukan transaksi. Secara umum mekanisme Bursa Efek yang wajar menurut Syariah meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a. Kewajaran Penawaran – Menjual Efek Yang Belum Dimiliki.

Prinsip Syariah melarang suatu pihak untuk menjual barang (Efek) yang

belum dimiliki. Akibatnya short selling dengan menjual Efek yang belum dimiliki untuk kemudian (berusaha) membeli Efek yang sama pada hari yang sama untuk memenuhi kewajiban yang terbentuk pada saat menjual Efek, menjadi dilarang. Demikian juga short-selling dengan share lending, hal ini dilarang karena Efek yang menjadi obyek penjualan tidak benar benar dimiliki oleh Investor penjual. Yang ada hanyalah jaminan dari pihak lain untuk meminjamkan Efek yang sama bila Investor tersebut tidak bisa mendapatkannya di pasar. Namun hal ini dibolehkan bila pihak ketiga tersebut menjual dahulu Efek yang dimaksud sebelum Investor tersebut menjualnya, dan pihak ketiga tersebut berjanji untuk membelinya kembali pada harga tertentu dan hari yang sama bila Investor tersebut dapat membeli Efek yang diperlukan melalui mekanisme pasar.

b. Kewajaran Penawaran – mengganggu Jumlah Efek yang Beredar.

Prinsip Syariah melarang gangguan pada penawaran yang dicontohkan dengan praktek menimbun barang dan praktek membeli hasil pertanian dari petani sebelum petani tersebut sampai di pasar. Dalam hal mekanisme bursa efek, kondisi penawaran dalam pasar adalah fungsi dari jumlah Efek yang beredar (free float), distribusi kepemilikan, jumlah Investor dan likuiditas perdagangan. Oleh karena itu praktek yang mengganggu penawaran, misalnya kepemilikan oleh pihak terafiliasi yang terselubung dan praktek cornering, tentunya dilarang.

c. Kewajaran Permintaan – adanya Permintaan Palsu

Prinsip Syariah melarang suatu pihak membeli atau mengajukan permintaan untuk membeli tanpa memiliki kebutuhan dan daya beli. Karena itu transaksi marjin dilarang karena Investor pembeli sebenarnya tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli Efek tersebut. Memang ada pihak ketiga yang berjanji memberikan pembiayaan untuk melunasi kewajiban (dengan menimbulkan kewajiban baru), sehingga berarti Investor mengambil resiko yang  berlebihan. Karena takdir yang terjadi atas harga Efek berada di tangan Tuhan YME. Apalagi kalau atas pinjaman tersebut dikenakan beban yang tidak sesuai dengan manfaat yang timbul, misalnya dikenakan bunga.

Demikian juga halnya dengan short buying, karena pada saat membeli kemungkinan besar Investor tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembelian. Atau karena tujuan (niat) melakukan pembelian adalah bukan untuk melakukan investasi yang wajar dan berhati-hati. Prinsip Syariah juga melarang gangguan pada permintaan, misalnya dengan menempatkan permintaan beli pada suatu harga tertentu namun kemudian segera menarik

d. Kewajaran Kekuatan Pasar – Likuiditas Perdagangan

Pasar yang wajar akan menghasilkan harga transaksi yang wajar sehingga

disebut sebagai harga pasar wajar. Oleh karena itu prinsip Syariah menginginkan adanya kegiatan pasar yang wajar, termasuk dalam hal likuiditas perdagangan. Sehingga harga yang terbentuk dalam transaksi di Bursa Efek merefleksikan kekuatan tawar menawar pasar yang sebenarnya.

Karena itu harga pasar yang diakui sebagai acuan harus memenuhi persyaratan likuditas tertentu. Syariah tidak melarang untuk memperoleh capital gain, karena hal itu adalah konsekwensi yang wajar atas suatu investasi. Namun ‘day trading’ harus dihindari. Sebelum melakukan investasi, investor dianjurkan untuk melakukan analisa dan menentukan batas harga jual dan batas harga beli atas efek yang menjadi obyek investasi. Karena itu membeli efek untuk dijual kembali pada hari yang sama dianggap sebagai tindakan spekulasi yang tidak sesuai dengan niat investasi. Tetapi bila investor telah memiliki suatu efek dan harga di bursa telah melampaui batas harga jual, maka investor dapat saja menjual efek yang telah dimilikinya itu.

Kemudian bila pada hari yang sama harga saham ternyata jatuh sehingga

berada di bawah batas harga beli, sementara investor tidak merasa adanya perubahan fundamental dari sisi emiten. Maka investor dapat saja membeli kembali efek tersebut pada hari yang sama.

2. Informasi Pembentuk Harga

Infrastruktur informasi Bursa Efek yang transparan, tepat waktu dan merata di publik menurut Syariah adalah juga mencakup kewajaran dari informasi. Kewajaran informasi ini akan ikut menentukan proses pembentukan harga dan pada akhirnya akan menentukan kewajaran dari harga yang terjadi.

a. Kewajaran Informasi Pembentuk Harga – Valuasi Efek

Pasar yang wajar menurut prinsip Syariah harus didukung oleh informasi

yang wajar. Investor harus mempunyai kemampuan untuk memahami peluang hasil dan kemungkinan resiko sehingga tidak mengambil resiko yang berlebihan (maysir). Untuk itu Bursa Efek harus memastikan agar Investor secara wajar dapat memperoleh informasi yang diperlukan. Sedangkan Emiten bertanggung jawab sepenuhnya atas informasi yang dipublikasikan.

Dalam kelaziman prinsip Syariah, suatu pihak dapat membatalkan transaksi dalam waktu tiga hari. Dengan mengambil kesamaan, bila Emiten mengetahui adanya atau menerbitkan informasi yang salah atau menyesatkan maka Emiten hanya mempunyai waktu tiga hari untuk memperbaikinya. Bila dalam waktu tiga hari tidak ada koreksi informasi tersebut dianggap valid dimana emiten sepenuhnya bertanggung jawab dan tidak bila menyatakan kesalahan sebagai keteledoran. Di lain pihak, bila setelah menerbitkan suatu informasi yang benar ternyata telah terjadi kejadian berikutnya yang berakibat besar. Maka emiten wajib menerbitkan laporan keuangan baru dengan segera dan menyatakan dengan spesifik kejadian tersebut serta dampaknya pada laporan keuangan.

b. Kewajaran Informasi Kekuatan Pasar – Acuan Harga Transaksi

Secara umum Investor akan memakai informasi harga harian untuk mengetahui kondisi Efek yang menjadi sasaran investasinya. Prinsip Syariah menginginkan agar harga tersebut menunjukkan kekuatan pasar yang sebenarnya. Disini terdapat perbedaan yang cukup mendasar, dalam penerapan prinsip Syariah, harga yang dicatatkan sebagai indikasi harga pada suatu hari perdagangan adalah bukan harga penutupan, melainkan harga rata-rata tertimbang. Sehingga transaksi dalam nilai yang relatif kecil pada detik-detik terakhir dari hari perdagangan tidak akan dapat mempengaruhi nilai rata-rata tertimbang. Pasar hanya akan mendapat informasi mengenai kekuatan tawar-menawar pasar yang sesungguhnya.

c. Kewajaran Harga yang Terjadi – Acuan Harga Pasar Wajar

Prinsip Syariah menginginkan agar terdapat harga pasar yang wajar. Mengingat bahwa Investor sebaiknya memiliki analisa valuasi harga Efek sehingga dapat menetapkan batas harga beli dan jual yang wajar. Maka sebagai pihak yang memfasilitasi perdagangan sebaiknya Bursa Efek juga harus memberi informasi mengenai valuasi atas suatu efek sehingga investor dapat memperoleh pandangan yang fair. Bursa Efek dapat menentukan beberapa analis untuk setiap Efek yang dicatatkan sebagai Efek Syariah, konsensus dari para analis tersebut dapat dipublikasikan. Kemudian bila terjadi transaksi pada harga diluar konsensus tersebut, Bursa Efek dapat meminta analis untuk melihat apakah ada informasi yang mendukung justifikasi harga yang terbentuk. Sebagai konsekwensinya maka dalam Bursa yang memperdagangkan Efek Syariah, maka batas kisaran harga yang diperbolehkan untuk Efek Syariah bisa berbeda-beda. Sehingga batas suspensi untuk Efek Syariah tersebut bisa berbeda dengan batas suspensi untuk efek lainnya.

3. Indeks Harga Syariah

Investasi dalam pasar modal, khususnya dalam saham, memiliki profil resiko dan hasil yang berbeda dengan investasi keuangan lainnya. Karena itu setiap investor perlu memahami apakah investasinya telah memberikan hasil yang lebih baik dari rata-rata pasar. Sehingga di pasar modal yang telah maju diperlukan adanya tolok ukur (benchmark) yang umumnya berupa suatu indeks harga, misalnya indeks harga saham. Disamping sebagai tolok ukur, indeks syariah diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan untuk mengembangkan reksa dana syariah. Melalui indeks syariah diharapkan investor lebih mendapatkan transparansi akan laporan keuangan yang disumbangkan oleh para praktisi, pemenuhan ketentuan syariah sebagai hasil peran serta Dewan Syariah Nasional serta accountibility dari pihak Bursa Efek yang melakukan monitoring. Sangat ironis bahwa walaupun agama Islam dan sistim ekonomi syariah mulai disebarkan di Timur Tengah dan sebagian besar umat Islam di dunia berada di Indonesia, namun equity fund dan indeks saham yang luas yang mengikuti ketentuan Syariah lebih dahulu diluncurkan di Amerika. Equity Fund pertama adalah the Amana Fund yang diluncurkan pada bulan Juni 1986 oleh the North American Islamic Trust.

E.  Peluang dan Tantangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia

Menurut Nurul Huda, Pakar Pasar Modal Syariah Pascasarjana UI (2006), dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indoensia, ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1.      Belum ada ketentuan yang menjadi legitimisi pasar modal syariah dari Bapepam atau pemerintah, misalnya Undang-Undang. Perkembangan keberadaan pasar modal syariah saat ini merupakan gambaran bagaimana legalitas yang diberikan Bapepam dan pemerintah lebih tergantung dari permintaan pelaku pasar yang menginginkan keberadaan pasar modal syariah.

2.      Selama ini pasar modal syariah lebih populer sebagai sebuah wacana dimana banyak bicara tentang bagaimana pasar yang disyariahkan. Dimana selama ini praktek pasar modal tidak bisa dipisahkan dari riba, maysir dan gharar, dan bagaimana memisahkan ketiganya dari pasar modal.

3.      Sosialisasi instrumen syariah di pasar modal perlu dukungan dari berbagai pihak. Karena ternyata perkembangan pasar modal perlu dukungan berbagai pihak. Karena ternyata perkembangan Jakarta Islamic Index dan reksadana syariah kurang tersosialisasi dengan baik sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak, khususnya praktisi dan akademisi. Praktisi dapat menjelaskan keberadaan pasar modal secara pragmatis sedangkan akademisi bisa menjelaskan secara ilmiah.

Beradasarkan pada kendala –kendala di atas maka strategi yang perlu dikembangkan :

1.      Keluarnya Undang-Undang Pasar modal syariah diperlukan untuk mendukung keberadaan pasar modal syariah atau minimal menyempurnakan UUPM No 8 Tahun 1995, sehingga dengan hal ini diharapkan semakin mendorong perkembangan pasar modal syariah.

2.      Perlu keaktifan dari pelaku bisnis (pengusaha) muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami. Hal ini guna memotivasi meningkatkan image pelaku pasar terhadap keberadaan instrumen pasar modal yang sesuai dengan syariah.

3.      Diperlukan rencana jangka pendek dan jangka panjang oleh Bapepam untuk mengakomodir perkembangan instrumen-instrumen syariah dalam pasar modal. Sekaligus merencanakan keberadaan pasar modal syariah di tanah air.

4.      Perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal syariah, oleh karena itu dukungan akadmisi sangat diperlukan guna memahamkan perlunya keberadaan pasar modal syariah.

BAB III

KESIMPULAN

Prinsip Syariah sebenarnya cukup jelas dan berkeadilan, sehingga sangat sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam menjaga keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka. Sayangnya banyak konsep yang baik dari Solusi Syariah ini belum difahami oleh masyarakat. Aqad-aqad Syariah penunjang transaksi ekonomi juga mempunyai rentang cakupan yang cukup luas dan layak diterapkan. Sementara investasi pada Efek berupa Saham maupun Obligasi pada hakekatnya sesuai dengan prinsip Syariah, kecuali pada hal-hal tertentu yang memerlukan penyesuaian. Khususnya pada kegiatan usaha dan hasil usaha Emiten yang harus memenuhi prinsip halal dan baik (thoyib). Mengingat hutang menurut Syariah tidak berhak atas tambahan atau hasil atas pengembalian hutang. Kewajiban dalam syariah dapat timbul dari perdagangan yang tidak tunai atau akibat kegiatan investasi. Secara alami investasi mengenal hasil positif atau negatif, sehingga pemilik dana yang melakukan investasi harus

siap menanggung resiko. Sebenarnya istilah Obligasi bisa menyesatkan karena menurut ketentuan yang umum berlaku Obligasi adalah surat hutang jangka panjang. Karena itu untuk pengembangan Obligasi Syariah diperlukan inovasi aqad yang tetap harus dalam koridor Syariah Islam. Namun Obligasi Syariah sangat diperlukan untuk membina semangat investasi Syariah karena sifat kepastian hasil dan kemungkinan pengembalian modal awal investasi.

Mekanisme perdagangan Bursa Efek melalui sistim lelang menerus (continuous auction) juga sesuai dengan prinsip Syariah. Namun ketentuan yang ada masih memungkinkan terciptanya kondisi gharar dan maysir dengan praktek tadlis (ketidak sempurnaan informasi), ikhtikar (gangguan pada penawaran) dan najasy (gangguan pada permintaan). Oleh karena itu perlu diterapkan tambahan ketentuan bagi Efek yang dicatat sebagai mengikuti prinsip Syariah (EfekSyariah). Ketentuan ini akan berlaku baik bagi Emiten maupun bagi Investor.

Dengan demikian sebenarnya tidak perlu dibentuk bursa efek terpisah sebagai Bursa Efek Syariah. Namun bila dapat didirikan bursa efek terpisah sebagai Bursa Efek Syariah tentunya penerapan prinsip Syariah di Pasar Modal dapat lebih mudah dilaksanakan.

Di Indonesia, fatwa ulama mengenai transaksi keuangan Syariah diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dan penerapannya dilaksanakan dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dan karena sebagian besar ulama tidak memiliki pengetahuan praktis mengenai keuangan dan investasi, sementara jenis usaha, kondisi usaha dan kondisi keuangan perusahaan dapat berubah dengan cepat maka diperlukan kerjasama antara ulama, praktisi dan lembaga independen seperti self regulating organization (SRO) maupun organisasi praktisi dan akademisi seperti Masyarakat Ekonomi Syariah. Ulama –melalui Dewan Syariah Nasional– akan menentukan fatwa yang berlaku umum berdasarkan masukkan dari praktisi. Praktisi,  khususnya unit riset dan analis, akan memberikan data dan analisis. Sementara lembaga independen akan mengolah data dan mengadakan monitoring  berdasarkan fatwa DSN dan informasi dari praktisi.

Pengawasan pelaksanaan untuk kegiatan investasi dalam pasar modal sebaiknya dilakukan melalui DPS yang ditempatkan di Manajer Investasi (untuk pengelolaan investasi Syariah dan Reksa Dana Syariah) dan di Bursa Efek (untuk pencatatan dan perdagangan Efek Syariah). Pendanaan operasi DPS dan DSN dapat diperoleh berupa bagian dari imbal jasa pengelolaan (management fee) Manajer Investasi, biaya pencatatan dan perdagangan (listing fee dan transaction fee) untuk Bursa Efek, serta hak fisabilillah dari zakat yang dipungut dari penerima manfaat atas kegiatan yang berkaitan dengan Efek dan Reksa Dana Syariah.

Daftar Pustaka

Al-Amine, Muhammad al-Bashir Muhammad. 2001, The Islamic Bonds Market : Posibilities and Challenges,  International Journal of Islamic Financial Services, Volume 3, No.1, April-June, http://islamicfinance.net/ journals/journal9/albashir.pdf.

Alhabshi, Syed Othman, Towards an Islamic Capital Market, http://vlib.unitarklj1.edu.my/staff-publications/datuk/Nst19feb93.pdf.

An-Nabhani, Taqyuddin. 2000, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti.

Anoraga, Pandji dan Pakarti, Piji. 2001, Pengantar Pasar Modal, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bapepam, Annual Report Bapepam 2002, http://www.bapepam.go.id/profil/ annual/index.htm

Beik, Irfan Syauqi. 2003, Prinsip Pasar Modal Syariah, Republika Online 21 Maret.

Danareksa.Com. 2003, 236 Saham Emiten di BEJ Sesuai Syariah, 21 April.

Danareksa.Com. 2002, Reksa Dana Syariah, Bagi yang Anti Riba, 6 Mei..

Hizbut Tahrir. 1998, Sebab-sebab Kegoncangan Pasar Modal Menurut Islam, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Jakarta Stock Exchange, Indeks Harga Saham, www.jsx.co.id

Jakarta Stock Exchange, Mengenal Pasar Modal, www.jsx.co.id

Noer, U. Saefudin. 2003, Peluang Investasi Obligasi Syariah, Republika Online 7 Juli.

Priyono, B. Herry, Bisnis Sesudah Neoliberalisme, Kompas Cyber Media, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0209/18/opini/bisn04.htm

Republika Online. 2003, Pasar Modal Syariah Resmi Diluncurkan, 15 Maret.

Singh, Kavaljit. 1998, Memahami Globalisasi Keuangan: Panduan untuk Memperkuat Rakyat, Jakarta: YAKOMA-PGI.

About these ads
Komentar
  1. dewi mengatakan:

    terimakasih atas tulisannya….
    saya baru cari2 tentang pasar modal syariah…

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s