Archive for the ‘Hukum’ Category

BAB I.   PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih tanpa pernah pilih kasih dan Yang Maha Penyayang yang menyayangi tanpa pernah meminta imbalan dari mahluk-Nya, yang atas berkat rahmat, inayah serta hidayah-Nya lah kami sebagai penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta, umatnya yang membela risalahnya sampai akhir jaman.

Sebagai seorang warga negara  dan seorang mahasiswa mungkin kita telah mengenal dan menjalankan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari apa yang dinamakan hukum itu sendiri. Hukum adalah himpunan peraturan/ norma/ kaidah yang dibuat oleh pemerintah/ pejabat yang berwenang yang bersifat memaksa dan mengikat yang bertujuan mewujudkan ketertiban, keadilan, kesejahteraan, dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Pada makalah yang kami susun ini kami akan membahas tentang aliran-aliran yang terdapat di dalam hukum itu sendiri sehingga kita bisa memahami dan mengerti akan aliran-aliran hukum. Dan harapan kami sebagai penulis, semoga makalah yang kami susun ini bisa bermanfaat bagi rekan mahasiswa, dosen, dan bagi kami sendiri pada tentunya.

BAB II.  ALIRAN-ALIRAN DALAM HUKUM

Berkenaan dengan kekuasaaan yang menetukan kaidah hukum, terdapat beberapa aliran pemikiran (mazhab) dalam hukum  yaitu (1) Aliran Hukum Alam, (2) Teori Perjanjian Masyarakat, (3) Aliran Sejarah, (4) Teori Kedaulatan Negara, (5) Teori Kedaulatan Hukum, dan sebagainya.

2.1. Aliran Hukum Alam

Menurut ajaran ini, kaidah hukum adalah hasil dari titah Tuhan dan langsung berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, ajaran ini mengakui adanya suatu hukum yang benar dan abadi, sesuai dengan ukuran kodrat, serta selaras dengan alam. Dicurahkan ke dalam jiwa manusia untuk memerintahkan agar setiap orang melakukan kewajibannya dan melarang supaya setiap orang tidak melakukan kejahatan. Hukum tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perwakilan rakyat, bahkan raja sekalipun. Menguasai seuruh tempat dan masa. Meminjam istilah Cicere,” Tuhan yang menetapkan dan mengeluarkannya.”

Meskipun demikian, penganut-penganut ajaran-ajaran ini seringkali berbeda pendapat, baik kesalahpahaman itu bersifat gradual maupun kesalahpahaman tersebut bersifat prinsipal. Dalam ajaran ini, ada dua unsur yang menjadi pusat perhatian yaitu unsur agama dan unsur akal. Dengan demikian, kesalahpahaman tersebut diatas menimbulkan dua kelompok yaitu kelompok yang menitikberatkan pada unsur agama (Tuhan) dan kelompok yang menitikberatkan pada unsur akal.

Pada dasaenya, hukum alam bersumber pada Tuhan, yang menyinari akal. Atau sebaliknya, hukum alam bersumber pada akal, atau pikiran manusia (Hugo de Groat).

2.2.  Teori Perjanjian Masyarakat

Teori ini berpendapat hukum adalah perwujudan kemauan orang dalam masyarakat yang bersangkutan yang ditetapkan oleh negara (alat perlengkapannya), yang mereka bentuk bersama karena suatu perjanjian dan orang mentaati hukum karena perjajian tersebut. Teori ini timbul pada zaman Renaisance, ytang dipelopori oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousesau.

2.3.  Aliran Sejarah

Menurut Alran Culture Historische Scvhool

Pokok pikiran aliran ini manusia di dunia ini terbagi atas beberapa bangsa, dan bangsa ini mempunyai sifat dan semangat yang berbeda-beda. Oleh kerana itu, hukum berlainan dan berubah sesuai dengan tempat dan zaman, karena hukum ditentukan oleh sejarah. Semangat bangsa (volkgeist) sebagaimana disebutkan diatas terwujud di dalam bahasa, organisasi kenegaraan, juga dalam hukum. Pada gilirannya perbedaan volkgeist mengakibatkan perbedaan syarat keadilan. Aliran ini dipelopori oleh Federick Carl Von Savigny (1790-1861).

Montesque (1689-1755) pun mempertahankan pendapat tersebut diatas dengan mengatakan:” Sekalipun berdasarkan atas pokok-pokok yang absolut, (hukum) dipengaruhi oleh suasana dan keadaan, seperti : iklim, agama, kebiasaan, perdagangan, dan lain-lain.”

Dari uaraian diatas dapat kita lihat bahwa hukum yang dibuat oleh manusia masih ada kebaikan yang lebih tinggi nilainya yaitu keadilan menjadi dasar dari setiap hukum yang diperbuat oleh manusia.

Golongan atau aliran yang bertentangan dengan aliran diatas ialah yang berpendapat bahw hukum tertulis buatan manusia inilah yang tertinggi dan tidak dapat diatasi oleh apapun juga. Hukum buatan yang tertulis tak mungkin tunduk kepada dasar-dasar apapun juga, harus ditaati oleh setiap warganegara tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Aliran demikian disebut aliran positivisme atau legisme, yang sangat menghargai secara berlebih-lebihan terhadap hukum tertulis (perundang-undangan). Mereka berpandangan bahwa undang-undang memberikan ketetapan dari setiap persoalan daalam pergaulan hidup manusia.

Austi – seorng penganut positivisme – berpendapat bahwa unang-undang terlepas dari masalah keadilan; soal baik buruk hukum itu dalam soal kekauasaan. Menurutnya,” Hukum itu adalah ketentuan-ketentuan guna kepentingan mahluk yang berakal dan yang diadakan oleh mahluk yang berakal diatas dasar kekuasaanya.” pendapat semacam  ini memang merupakan pendapat umum pada zamannya yaitu sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang tidak terbatas.

2.4.  Aliran Kedaulatan Negara

Menurut Mazhab Kedaulatan Negara

Menurut mazhab ini isi kaidah-kaidah hukum itu ditentukan dan bersumber pada kehendak negara. Menurut Hans Kelson, isi kaidah-kaidah hukum adalah Wille des Staates.

2.5.  Teori Kedaulatan Hukum

H.  Krabbe dan mazhabnya

Kedaulatan hukum tidak sependapat dengan kedaulatan negara. Menurut Krabbe, negara dalah suatu konstruksi yuridis (badan hukum), karena tidak mempunyai kehendak sendiri. kehendak tersebut pada hakekatnya adalah kehendak dari pemerintah, sedangkan yang disebut pemerintah itu terdiri dari orang-orang tertentu.

Pendapat Krabbe hukum berasal dari orang-orang tertentu sukar untuk dipertanggungjawabkan, karena hukum bersumber pada perasaan hukum adalah kecenderungan manusia yang umum, yang asli (oroginair), yang menimbulkan reaksi oleh tindakan-tindakan kita sendiri dan tindakan-tindakan orang lain, yang bekerja paa seorang sebagai perasaan susilanya, perasaaan keindahannya dan perasaan agamanya. Perasaan hukum orang dalam masyarakat itu antara yang satu berbeda dengan yang lain, hal ini dipecahkan oleh Krabbe dengan aksioma, bahwa isi kaidah hukum yang sebaik-baiknya itu ditentukan oleh kuantitas terbanyak dari orang-orang yang lebih menyukai kaidah-kaidah tersebut. Konsekuensi dari aksioma Krabbe adalah bahwa kualitas bertindak pada kuantitas.

Berdasarkan teori hukum dan ajaran hukum tersebut diatas, maka timbul aliran-aliran hukum, sebagai berikut :

  1. 1. Aliran legisme
  2. 2. Aliran Freie Raechtsbeweging
  3. 3. Aliran Rechtsvinding
  4. 4. Aliran Sociologische Rechtsschule
  5. Aliran sistem hukum terbuka (Open system v/h recht)

Aliran legisme ini menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang. Yang berarti hukum identik dengan undang-undang, sehingga hakim dalam melakukan tugasnya terikat pada undang-undang, dalam melakukan pekerjaannya harus sesuai dengan undang-undang. Aliran ini berkeyakinan bahwa semua persoalan sosial akan dapat diselesaikan dengan undang-undang.

Bahwa undang-undang itu sebagai sumber hukum formal, dalam hal undang-undang itu dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu :

  1. Undang-undang dalam arti formal adalah setiap keputusan pemerintah yang karena bentuknya disebut undang-undang.
  2. Undang-undang dalam bentuk material aalah keputusan pemerintah karena isinya (materi) langsung mengikat masyarakat.

Tegasnya bahwa undang-undang formal dilihat dari siapa yang membentuknya sedangkan undang-undang material dilihat dari isinya (materi).

Aliran Freie Raechtsbeweging itu beranggapan bahwa di dalam melakanakan tugasnya seorang hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak. Ini disebabkan pekerjaan hakim adalah menciptakan hukum. Menurut aliran ini, hakim benar-benar sebagai pencipta hukum (judge made law), setiap keputusan berdasarkan keyakinan merupakan hukum. Dengan demikian, yurisprudensi merupakan hal yang penting dan dianggap primer, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder.

Aliran Rechtsvinding ini beranggapan bahwa hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidak seketat menurut paham aliran legisme. Karen hakim juga memiliki kebebasan, namun kebebasan hakim tidak seperti faham Freie Rechgtsbeweging. Karena di dalam melaksanakan tugasnya hakim mempunyai kebebasan yang terikat. Oleh karena itu tugas hakim sebagai upaya melakukan  recgsvinding artinya menyelaraskan undang-undang pada tuntuttan zaman. Jadi pada aliran Freie Rechgtsbeweging yang dalam hal ini hakim haruslah berpedoman, belajar dari undang-undang dan yurisprudensi secara bersama-sama.

Kita juga mengenal aliran hukum Anglo-Saksis (Inggris dan Amerika Serikat). Dilain pihak aliran hukum kontinental (Belanda dan Perancis).

Aliran Sociologische Rechtsschule pada dasarnya tidak setuju dengan adanya kebebasan bagi para pejabat hukum untuik menyampingkan undang-undang sesuai dengan perasaannya. Oleh karena itu, aliran ini hendak menahan dan menolak kemungkinan sewenang-wenang dari hakim, sehubungan dengan adanya Ifreiesermessen dalam aliran rechtsschule. Undang-undang tetap harus dihormati, memang benar hakim mempunyai kebebasan dalam menyatakan hukum, tetapi kebebaan tersebut terbatas dalam kerangka undang-undang. Pandangan mereka hakim hendaknya mendasarkan putusan-putusannya pada pertauran undang-undang, tapi tidak kurang pentingnya supaya putusan-putusan itu dapat dipertanggungjawabkan terhadap asas-asas keadilan, kesadaran, dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat. Dan hanya yang seperti itulah yang dapat disebut hukum yang sebenarnya. Pengikut aliran ini adalah A. Aurburtin,G. Gurvitch dan J. Valkhof.

Pada akhirnya aliran ini menghimbau suatu masyarakat bagi pejabat-pejabat hukum dipertinggi berkenaan dengan pengetahuan tentang ekonomi, sosiologi, dan lain-lainnya, supaya kebebasan dari hakim ditetapkan batas-batasnya (seperti tentang hukuman maksimal/minimal, keadaan belum dewasa, jangka kadaluwaras dan lain-lain) dan supaya putusan-putusan hakim dapat diuji oleh public opinion (pemeriksaan putusan terbuka, tindakan apel, kasasi, dan alin-lain).

Prof. Dr. Achmad Sanusi,S.H. (1984:95) berpendapat bahwa aliran ini yang primair bagi hukum itu ialah penyesuaiannya dengan keadaan masyarakat, dalam hal ini kita menghadapi pendemokrasian atau penyolisasian dari hukum.

Aliran sistem hukum terbuka (open system v/h recht) diwakili oleh Paul Scholten, berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem; bahwa semua peraturan-peraturan itu saling berhubungan yang satu ditetapkan oleh yang lain; bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat disusun secara mantik dan untuk yang bersifat khusus dapat dicari aturan-aturan umumnya, sehingga sampailah pada asas-asas. Tapi ini tidaklah berarti bahwa dengan bekerja secara mantik semata-mata untuk untuk tiap-tiap hal dapat dicarikan keputusan hukumnya. Sebab disamping pekerjaan intelek, putusan itu selalu didasarkan pada penilaian yang menciptakan sesuatu yang baru.

Sistem hukum ialah suatu susunan atau tatanan yang diatur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan antara yang satu dengan yang lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan (Prof. R. Subekti, S.H.).

Betul bahwa sistem hukum itu bersifat logis, tetapi karena sifatnya sendiri, ia tidak tertutup, tidak beku, sebab ia memerlukan putusan-putusan atau penetapan-penetapan, yang selalu akan menambah luasnya sistem tersebut. Oleh karena itu, tepat untuk dikatan sistem terbuka.

Hukum adalah suatu himpunan kaidah-kaidah, hanya bukan dari kaidah-kaidah yang bebas dari tempat dan waktu tetapi dari kaidah-kaidah yang memperoleh kewibawaannya dari peristiwa sejarah dan masyarakat. Ia adalah kaidah-kaidah yang (akan) harus dilaksanakan dan sebaliknya ia pun justru tergantung pada kenyataan pelaksanaan itu. Maka dari itu, hukum adalah sekaligus himpunan kaidah-kaidah daan himpunan tindakan-tindakan dari badan perundang-undangan, hakim, administrasi, dan setiap orang yang berkepentingan. Ia adalah sebagai Solen Sein atau Seinsollen.

Sistem hukum itu adalah dinamis, bukan saja karena pembentukan baru secara sadar oleh badan perundang-undangan, tetapi juga karena pelaksanananya di dalam masyarakat. Pelaksanaannya itu selalu disertai penilaian baik sambil membuat konstruksi-konstruksi hukum atau penafsiran terhadap undang-undang itu. Dalam hubungan ini tidak boleh kita pandang bahwa badan perundang-undangan pekerjaannya membentuk hukum dan hakim hanya mempertahankannya semata-mata atau bahwa badan perundang-undangan adalah tegas sedangkan hakim adalah terikat.

Lebih tepat untuk dirumuskan bahwa pada bagian perundang-undangan adalah kebebasan yang lebih primair, sedangakan pada hakim adalah keadaan terikat yang lebih primair itu dan badan perundang-undangan dalam membentuk hukum yang baru itu terikat untuk menemukan kontinuitas dengan yang lama, sedangkan hakim dalam mempertahankan hukum itu, turut menambahkan sesuatu yang baru seraya mendapatkan hubungan pada yang telah ada.

BAB III.  KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas dapat maka kami sebagai penulis dapat menarik kesimpulan yakni

  1. bahwa di dalam tiap-tipa aliran itu terdapat sesuatu yang dapat dibenarkan serta dapat diambil manfaatnya serta aliran sistem hukum terbukalah yang meletakkan persoalan undang-undang, hakim, dan hukum ini secara lebih tepat sebagaiman yang telah dijelakan oleh Prof. Achmad sanusi diatas. Berdasarkan padnangan ini, maka hukum perdata merupakan bagian dari subsistem dari hukum nasional oleh karena itu asas hukum perdata harus sesuai dan seirama denagn asas hukum nasional.
  2. Dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, sebagai seorang warganegara yang baik hendaklah kita mematuhi dan mentaati hukum yang berlaku baik itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Syaripin, Pipin. 1999. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Pustaka Setia
  2. Mas, Marwan. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia.
  3. Sanusi, Achnad. 1977. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia. Bandung : Transito.
  4. Apeldron, Van. 2001. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Pranya Paramita.
  5. Hadisoeprapto, Hartono. 1993. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta : Liberty.

Macam-Macam Hukum

Posted: 05/05/2010 in Hukum
Tag:,

BAB I.   PENDAHULUAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena penyusun telah menyelesaikan makalah mengenai “ Macam – Macam Hukum” . Dan tak lupa Shalawat beserta Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Junjungan Alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, Sahabat dan semoga pula sampai kepada kita semua selaku umat-Nya.

Hukum merupakan suatu tata tertib yang secara langsung maupun tidak langsung ada disekitar kita dan harus dipatuhi keberadaannya. Negara Indonesia yang notabennya sebagai Negara hukum harus mampu menjunjung tinggi masyarakatnya agar sadar akan hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat., wilayah maupun Negara.

Tidak setiap masyarakat mengetahui tentang hukum dan macam-macam pembagian hukum di negara ini. Untuk itu kami akan mencoba menjabarkan tentang macam-macam pembagian hukum di Indonesia agar kiranya dapat menjadi individu-individu yang patuh dan taat kepada hukum. Pengelompokkan hukum di Indonesia yang begitu padat dan tak jarang bagi kita merasa malas dalam mempelajari dan membaca, kini melalui makalah yang sederhana ini kami harapkan dapat menghilangkan kemalasan itu dan dapat bermanfaat bagi kita semua….Amiiin.

Penulis

BAB II.   MACAM – MACAM PEMBAGIAN HUKUM

1.  Pembagian Hukum Menurut Atas Pembagiannya

1).  Menurut Sumbernya, hukum dapat dibagi dalam :

a)      Hukum Undang-Undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.

b)      Hukum Kebiasaan (adat) yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).

c)      Hukum Traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antara neagara (traktat).

d)      Hukum Jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim

2).  Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam :

a)      Hukum tertulis (Statute Law = Written Law) yakni hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan-perundangan. Hukum ini dapat pula merupakan ;

1.  Hukum Tertulis yang dikodifiksikan

2.  Hukum Tertulis tidak dikodifikasikan

b)      Hukum Tidak Tertulis (unstatutery Law = Unwritten Law ) yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu perundang-undangan (disebut juga hukum kebiasaan).

3).  Menurut Tempat berlakunya, hukum dapat dibagi dalam :

a)      Hukum Nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.

b)      Hukum Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.

c)      Hukum Asing yaitu huku yang berlaku dalam negara lain.

d)      Hukum Gereja yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya.

4).  Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam :

a)      Ius Constitutum (Hukum Positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.)

Singkatnya : hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu. Ada sarjana yang menamakan hukum positif itu ” Tata Hukum ”.

b)      Ius Constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

c)      Hukum Asasi (Hukum Alam) yaitu  hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga diseluruh tempat.

Ketiga macam hukum ini merupakan Hukum Duniawi.

5).  Menurut cara mempertahankannya hukum dapat dibagi dalam

a)      Hukum material yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kpentingan dan hubungan-hubungan berwujud perintah-perintah dan larangan-laranagn.

Contoh Hukum Material : Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan lain-lain.

Jika orang berbicara tentang Hukum Pidana, Hukum Perdata, maka yang dimaksudkan adalah Hukum Pidana Material dan Hukum Perdata Material.

b)      Hukum Formal (Hukum Proses atau Hukum Acara) yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-cara Hakim memberi putusan.

Contoh Hukum Formal : Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

Hukum Acara Pidana : peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan Hukkum Pidana Material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara-perkara ke muka Pengadilan Pidana dan bagaimana caranya Hakim pidana memberi putusan.

Hukum Acara Perdata yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagimana cara memelihara dan mempertahankan Hukkum Perdata Material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara-perkara ke muka Pengadilan Perdata dan bagaimana caranya Hakim perdata memberi putusan.

6).  Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam :

a)      Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaaan mutlak.

b)      Hukum yang mengatur (Hukum Pelengkap) yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam satu perjanjian.

7).  Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi dalam :

a)      Hukum Objektif yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih.

b)      Hukum Subjektif yaitu hukum yang timbul dari Hukum Objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih.

Hukum subjektif disebut juga HAK.

Pembagian hukum jenis ini kini jarang digunakan orang.

8) Menurut Isinya, hukum dapat dibagi dalam :

a)      Hukum Privat (Hukum Sipil) yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan natar orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

b)      Hukum Publik (Hukum Negara) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warganegara).

2.  Hukum Sipil dan Hukum Publik

Dari segala macam hukum yang disebut diatas, yang terpenting adalah Hukum Sipil dan Hukum Publik.

1)  Hukum Sipil (Hukum Privat)

Hukum Sipil terdiri dari :

a)      Hukum Sipil dalam arti luas, yang meliputi :Hukum Perdata, dan Hukum Dagang

b)      Hukum Sipil dalam arti sempit, yang meliputi : Hukum Perdata saja.

2)  Hukum Publik (Hukum Negara)

Hukum Publik terdiri dari:

a)      Hukum Tata Negara yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antar Negara (pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swastantra).

b)      Hukum Administrasi Negara (Hukum Tatausaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan) yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkpan negara.

c)      Hukum Pidana (pidana=hukuman) yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. Paul Scholten dan Logemann menganggap Hukum Pidana tidak termasuk Hukum Publik.

d)      Hukum Internsional, yang terdiri dari:

  1. Hukum Perdata Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar warganegara-warganegara sesuatu negara dengan warganegara-warganegara dari negara lain dalam hubungan internasional.
  2. Hukum Publik Internasional (Hukum Antar Negara) yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.

Jika orang berbicara tentang Hukum Internsional, maka hampir selalu maksudnya ialah Hukum Publik Internsional.

3.  Perbedaan Hukum Perdata (Sipil) dengan Hukum Pidana

a.  Perbedaan Isinya :

a)      Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.

b)      Hukum Pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat (warganegara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu.

b.  perbedaan pelaksanaannya :

a)      pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan.

Pihak yang mengadu, menjadi penggugat dalam perkara itu.

b)      Pelanggaran terhadap norma hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadp norma hukum pidana (detik=tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim segera bertindak.

  1. 4. Golongan hukum Perdata lainnya

Hukum Perdata itu berlaku terhadap penduduk dalam suatu negara yang tunduk pada hukum yang bersamaan. Jika penduduk dalam satu negara tunduk pada Hukum Perdata yang berlainan, maka yang berlaku adalah Hukum Perselisihan atau Hukum Koalisi atau Hukum Konflik atau Hukum antar Tata Hukum.

Hukum perselisihan ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan hukum manakah atau hukum apakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut lebih dari satu sistem hukum.

Hukum perselisihan ada beberapa jenis yakni

1)      Hukum Antar Golongan atau Hukum Intergentil

2)      Hukum antar Tempat atau Hukum Interlocal

3)      Hukum Antar Bagian atau Hukum Interregional

4)      Hukum Antar Agama atau Hukum Interreligius

5)      Hukum Antar Waktu atau Hukum Intertemporal.

Hukum Perselisihan dan jenis-jenisnya itu hanya berlaku terhap warganegara-warganegara dalam satu negara yang berlainan Hukum Perdatanya, disebabkan perbedaan-perbedaan : golongan, tempat, bagian negara, agama, dan waktu berlaku peraturan hukum (pluralisme dalamHukum Perdata). Sedangkan Hukum Pidana telah berlaku bagi semua golongan penduduk di Indonesia (unifikasi).

Bagi golonagn penduduk dalam satu negara yang berlainan Kewarganegaraan yang masing-masing tunduk pad hukum Perdata Nasionalnya, mak yang berlaku ialah hukum Perdata Internasioanal.

Ada sarjana yang menggolongkan hukum Perdata internasional ke dalam hukum Perselisihan. Semua jenis hukum yang disebutkan diatas adalah termsuk golongan Hukum Perdata.

  1. 5. Hukum Yang Dikodifikasikan dan Hukum Yang Tidak Dikodifikasikan

Hukum yang dikodifikasikan ialah hukum tertulis, tetapi tidak semua hukum tertulis itu telah dikodifikasikan, sehingga hukum tertulis itu dapat dibedakan antara :

  1. Hukum Tertulis yang telah dikodifiksikan misalnya

a)      Hukum Pidana, yang telah dikodifiksikan dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tahun 1918

b)      Hukum Sipil yang telah dikodifiksikan dalam Kitab Undang-Undang hukum Sipil (KUHS) paa tahun 1848

c)      Hukum Dagang yang telah dikodifiksikan dalam Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) pada tahun 1848.

d)      Hukum Acara Pidana yang telah dikodifiksikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981.

Jelaslah bahwa Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Dagang bentuknya adalah tertulis dan dikodifiksikan.

  1. Hukum Tertulis yang tidak dikodifiksikan misalnya :

a)      Peraturan tentang Hak Merek Perdagangan

b)      Peraturan tentang Hak Otroi (hak menemukan dibidang industri)

c)      Peraturan tentang Hak Cipta

d)      Peraturan tentang Ikatan Perkreditan

e)      Peraturan tentang Ikatan Panen

f)        Peraturan tentang Kepailitan

g)      Peraturan tentang Penundaan Pembayaran (dalam keadaan pailit)

BAB  IV.  PENUTUP

Macam-macam pembagian hukum di Indonesia seharusnya dapat kita telaah dengan seksama. Hukum-hukum yang ada merupakan kesatuan peraturan yang dibuat dengan penuh kecermatan demi terciptanya ketertiban dan keadilan bagi kita semua. Menurut bentuknya hukum terbagi menjadi dua yakni hukum tertulis yakni hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan perundangan dan hukum yang tidak tertulis yakni hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

Hukum yang sejak dulu kala ada di negara kita ini. Sepertinya tidak patut untuk kita tinggalkan dan tanpa alasan untuk tidak mematuhinya, yang karena ini semua membuat kehidupan kita lebih terarah dalam tujuan kita ke depan nanti.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Kansil, C.S.T., 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia. Jakarta : Balai pustaka.
  2. Syarifin, Pipin. 1999. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : CV. Pustaka Setia.
  3. Tutik, Titik Triwulan. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Prestasi Pustaka.
  4. Mas, Marwan. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia.
  5. Sanusi, Achnad. 1977. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia. Bandung : Transito.

BAB I.   PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih tanpa pernah pilih kasih dan Yang Maha Penyayang yang menyayangi tanpa pernah meminta imbalan dari mahluk-Nya, yang atas berkat rahmat, inayah serta hidayah-Nya lah kami sebagai penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu trcurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta, umatnya yang membela risalahnya sampai akhir jaman.

Apa sebenarnya hukum? Mungkin pertanyaan inilah  yang mula pertama muncul dalam hati seseorang yang mulai memperlajari Ilmu Hukum. Dahulu biasanya orang-orang menjawab pertanyaan ini dengan definisi yang indah. Menurut Immanuel Kant “ Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.” Itu adalah salah satu definisi hukum dari ahli hukum dan masih banyak definisi hukum lainnya. Tapi yang kami bicarakan dalam  makalah ini bukanlah definisi-definisi dari hukum itu sendiri, akan tetapi pembidangan tata hukum di Indonesia sehingga kita bisa mengetahui dan memahami macam-macam dari produk hukum di Indonesia itu sendiri.

Dan kami sebagai penulis berharap bahwa makalah yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa, dosen, dan bagi kami sendiri penulis.

BAB II.   PEMBIDANGAN TATA HUKUM INDONESIA

A.  Kodifikasi Hukum

Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.

Menurut bentuknya, hukum itu dapat dibedakan antara :

  1. Hukum tertulis (Statute Law = Written Law) yakni hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan-perundangan.
  2. Hukum Tidak Tertulis (unstatutery Law = Unwritten Law ) yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu perundang-undangan (disebut juga hukum kebiasaan).

Mengenai hukum tertulis, ada yang telah dikodifikasikan, dan yang belum dikodifikasikan.

Jelas bahwa unsur-unsur kodifikasi ialah

a)      Jenis-jenis hukum tertentu (misalnya hukum perdata)

b)      Sistematis

c)      Lengkap

Adapun tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis adalah untuk memperoleh

  1. Kepastian hukum
  2. Penyerdehanaan hukum
  3. Kesatuan hukum

Contoh kodifikasi Hukum :

a.  Di Eropa :

  1. Corpus Iuris Civilis (mengenai Hukum Perdata) yang diusahakan oleh kaisar Justianus dari kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527 – 565.
  2. Code Civil (mengenai Hukum Perdata) yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Perancis dalam tahun 1604.

b. Di Indonesia

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (01 Mei 1848)
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (01 Mei 1848)
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (01 Januari 1918)
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 31 Desember 1981.

B.  Macam – Macam Pembagian Hukum

1.  Pembagian Hukum Menurut Asas Pembagiannya

Walaupun hukum itu terlalu luas sekali sehingga orang tak dapat membuat definisi singkat yang meliputi segala-galanya, namun dapat juga hukum itu dibagi dalam beberapa  golongan hukum menurut beberapa asas pembagian sebagai berikut :

1).  Menurut Sumbernya, hukum dapat dibagi dalam :

a)      Hukum Undang-Undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.

b)      Hukum Kebiasaan (adat) yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).

c)      Hukum Traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antara neagara (traktat).

d)      Hukum Jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

2).  Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam :

a)      Hukum Tertulis. Hukum ini dapat pula merupakan ;

1.  Hukum Tertulis yang dikodifiksikan

2.  Hukum Tertulis tidak dikodifikasikan

b)      Hukum Tidak Tertulis (Hukum Kebiasaan)

(keterangan mengenai kedua macam hukum ini telah diberikan dalam penjelasan tentnag kodifikasi)

3).  Menurut Tempat berlakunya hukum dapat dibagi dalam :

a)      Hukum Nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.

b)      Hukum Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.

c)      Hukum Asing yaitu huku yang berlaku dalam negara lain.

d)      Hukum Gereja yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya.

4).  Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam :

a)      Ius Constitutum (Hukum Positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.)

Singkatnya : hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu. Ada sarjana yang menamakan hukum positif itu ” Tata Hukum ”.

b)      Ius Constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

c)      Hukum Asasi yaitu  hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga diseluruh tempat.

Ketiga macam hukum ini merupakan Hukum Duniawi.

5).  Menurut cara mempertahankannya hukum dapat dibagi dalam

a)      Hukum material yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kpentingan dan hubungan-hubungan berwujud perintah-perintah dan larangan-laranagn.

Contoh Hukum Material : Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan lain-lain.

Jika orang berbicara tentang Hukum Pidana, Hukum Perdata, maka yang dimaksudkan adalah Hukum Pidana Material dan Hukum Perdata Material.

b)      Hukum Formal (Hukum Proses atau Hukum Acara) yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-cara Hakim memberi putusan.

Contoh Hukum Formal : Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

Hukum Acara Pidana : peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan Hukkum Pidana Material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara-perkara ke muka Pengadilan Pidana dan bagaimana caranya Hakim pidana memberi putusan.

Hukum Acara Perdata yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagimana cara memelihara dan mempertahankan Hukkum Perdata Material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara-perkara ke muka Pengadilan Perdata dan bagaimana caranya Hakim perdata memberi putusan.

6).  Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam :

a)      Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaaan mutlak.

b)      Hukum yang mengatur (Hukum Pelengkap) yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam satu perjanjian.

7).  Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi dalam :

a)      Hukum Objektif yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih.

b)      Hukum Subjektif yaitu hukum yang timbul dari Hukum Objektifdan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih.

Hukum subjektif disebut juga HAK.

Pembagian hukum jenis ini kini jarang digunakan orang.

8) Menurut Isinya, hukum dapat dibagi dalam :

a)      Hukum Privat (Hukum Sipil) yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan natar orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

b)      Hukum Publik (Hukum Negara) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warganegara).

2.  Hukum Sipil dan Hukum Publik

Dari segala macam hukum yang disebut diatas, yang terpenting adalah Hukum Sipil dan Hukum Publik.

1)  Hukum Sipil (Hukum Privat)

Hukum Sipil teridiri dari :

a)      Hukum Sipil dalam arti luas, yang meliputi :Hukum Perdata, dan Hukum Dagang

b)      Hukum Sipil dalam arti sempit, yang meliputi : Hukum Perdata saja.

Catatan : dalam beberapa buku-buku tentang hukum, orang sering mempersamakan Hukum Sipil dengan Hukum Perdata. Agar tidak membingungkan, maka perlu dijelaskan bahwa :

Jika diartikan secara luas, maka hukum Perdata itu adalah sebagaian dari Hukum Sipil.

Jika diartikan secara sempit, maka Hukum Perdata itu dalah sama dengan Hukum Sipil.

Dalam bahasa asing :

Hukum Sipil = Privaatrecht atau Civielrecht

Hukum Perdata = Burgerlijkrecht

Privaatrecht dalam arti lus meliputi :

a) Burgerlijkrecht

b) Handelscrecht (Hukum Dagang)

2)  Hukum Publik terdiri dari:

a)      Hukum Tata Negara yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antar Negara (pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swastantra).

b)      Hukum Administrasi Negara (Hukum Tatausaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan) yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkpan negara.

c)      Hukum Pidana (pidana=hukuman) yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. Paul Scholten dan Logemann menganggap Hukum Pidana tidak termasuk Hukum Publik.

d)      Hukum Internsional, yang terdiri dari:

  1. Hukum Perdata Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar warganegara-warganegara sesuatu negara dengan warganegara-warganegara dari negara lain dalam hubungan internasional.
  2. Hukum Publik Internasional (Hukum Antar Negara) yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.

Jika orang berbicara tentang Hukum Internsional, maka hampir selalu maksudnya ialah Hukum Publik Internsional.

3.  Perbedaan Hukum Perdata (Sipil) dengan Hukum Pidana

a.  Perbedaan Isinya :

a)      Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.

b)      Hukum Pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat (warganegara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu.

b.  perbedaan pelaksanaannya :

a)      pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan.

Pihak yang mengadu, menjadi penggugat dalam perkara itu.

b)      Pelanggaran terhadap norma hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadp norma hukum pidana (detik=tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim segera bertindak.

Pihak yang menjadi korban cukuplah melaporkan kepada yang berwajib (polisi) tentang tindak pidana yang terjadi. Pihak yang melaporkan (yang dirugikan) menjadi saksi dalam perkara itu, sedang yang menjadi penggugat adalah Penuntut Umum itu (Jaksa).

Terhadap beberapa tindak pidana tertentu tidak diambil tindakan oleh pihak berwajib, jika tidak diajukan pengaduan oleh pihak yang dirugikan, misalnya : perkosaan, pencurian antara keluarga, dll.

c.  Perbedaan menafsirkan :

a)      Hukum perdata membolehkan untuk mengadkan macam-macam interplasi terhadap Undang-Undang hukum Perdata.

b)      Hukum Pidana hnaya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam Undang-Undang Pidana itu sendiri. Hukum Pidana hanya mengenal penafsiran autentik yaitu penafsiran yang tercantum Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri (Titel IX dari buku ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

4.  Perbedaan Acara Perdata (Hukum Acara Perdata) dengan Acara Pidana (Hukum Acara Pidana)

Hukum Acara Perdata ialah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material. Hukum Acara Pidana ialah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memeliahara dan mempertahankan hukum pidana material.

1)  Perbedaan mengadili

a)      Hukum Acara Perdata mengatur cara-cara mengadili perkara-perkara di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata.

b)      Hukum Acara Pidana mengatur cara-cara mengadili perkara-perkara dimuka pengadilan pidana oleh hakim pidana.

2)  Perbedaan Pelaksanaan

a)      Pada Hukum Acara perdata inisiatip datang dari pihak yang berkepentingan yang dirugikan.

b)      Pada Hukum Acara Pidana inisiatipnya itu datang dari penuntut umum (jaksa).

3)  Perbedaan daam penuntutan

a)      Dalam Acara Perdata, yangmenuntut si tergugat ialah pihak yang dirugikan. Penggugat berhadapan dengan tergugat. Jadi tidak terdapat penuntut umum atau jaksa.

b)      Dalam Acara Pidana, jaksa menjadi penuntut terhap si terdakwa. Jaksa sebagai penuntut umum yang mewakili negara, berhadapan dengan si terdakwa. Jadi disini terdapat seorang jaksa.

4)      Perbedaan alat-alat bukti :

a)      Dalam Acara Perdata sumpah merupakan alat pembuktian (terdapat 5 alat bukti yaitu tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah).

b)      Dalam Acara Pidana ada 4 alat bukti (kecuali sumpah).

5)  Perbedaan penarikan kembali suatu perkara :

a)      Dalam Acara Perdata, sebelum ada putusan hakim, pihak-pihak yang bersangkutan boleh menarik kembali perkaranya.

b)      Dalam Acara Pidana, tidak dapat ditarik kembali.

6)  Perbedaan kedudukan para pihak

a)      Dalam Acara Perdata, pihak-pihak mempunyai keudukan yang sama. Hakim hanya bertindak sebagai wasit, dan bersifat pasif.

b)      Dalam Acara Pidana, Jaksa kedudukannya lebih tinggi daripada terdakwa. Hakim juga turut aktif.

7)      Perbedaan dalam dasar keputusan hakim :

a)      Dalam Acara Perdata, putusan hakim itu cukup dengan mendasarkan diri pada kebenaran formal saja (akta tertulis dll)

b)      Dalam Acara Pidana, putusan hakim ahrus mencari kebenaran materal (menurut keyakinan, persaan keadilanhakim sendiri).

8)      Perbedaan macamnya hukuman :

a)      Dalam Acara Perdata, tergugat yang terbukti kesalahnnya dihukum denda, atau hukum kurungan sebagai pengganti denda.

b)      Dalam Acara Pidana, terakwa yang terbukti kesalahannya dipidana mati, dipenjara, kurungan atau denda, mungkin ditambah dengan pidana tambahan seperti : dicabut hak-hak tertentu dll.

9)      Perbedaan dalam bandingan (pemeriksaan tingkat banding)

a)      Bandingan perkara perdata dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tnggi disebut Appel.

b)      Bandingan perkara pidana dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan tinggi disebut Revisi.

(Appel dan revisi, dalam bahasa Indoneisa keduanya disebut banding).

  1. 5. Golongan hukum Perdata lainnya

Hukum Perdata itu berlaku terhadap penduduk dalam suatu negara yang tunduk pada hukum yang bersamaan. Jika penduduk dalam satu negara tunduk pada Hukum Perdata yang berlainan, maka yang berlaku adalah Hukum Perselisihan atau Hukum Koalisi atau Hukum Konflik atau Hukum antar Tata Hukum.

Hukum perselisihan ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan hukum manakah atau hukum apakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut lebih dari satu sistem hukum.

Hukum perselisihan ada beberapa jenis yakni

1)      Hukum Antar Golongan atau Hukum Intergentil

2)      Hukum antar Tempat atau Hukum Interlocal

3)      Hukum Antar Bagian atau Hukum Interregional

4)      Hukum Antar Agama atau Hukum Interreligius

5)      Hukum Antar Waktu atau Hukum Intertemporal.

Hukum Perselisihan dan jenis-jenisnya itu hanya berlaku terhap warganegara-warganegara dalam satu negara yang berlainan Hukum Perdatanya, disebabkan perbedaan-perbedaan : golongan, tempat, bagian negara, agama, dan waktu berlaku peraturan hukum (pluralisme dalamHukum Perdata). Sedangkan Hukum Pidana telah berlaku bagi semua golongan penduduk di Indonesia (unifikasi).

Bagi golonagn penduduk dalamsatu negara yang berlainan Kewarganegaraan yang masing-masing tunduk pad hukum Perdata Nasionalnya, mak yang berlaku ialah hukum Perdata Internasioanal.

Ada sarjana yang menggolongkan hukum Perdata internasional ke dalam hukum Perselisihan. Semua jenis hukum yang disebutkan diatas adalah termsuk golongan Hukum Perdata.

  1. 6. Hukum Yang Dikodifikasika dan Hukum Yang Tidak Dikodifikasikan

Hukum yang dikodifikasikan ialah hukum tertulis, tetapi tidak semua hukum tertulis itu telah dikodifikasikan, sehingga hukum tertulis itu dapat dibedakan antara :

(1)    Hukum Tertulis yang telah dikodifiksikan misalnya

a)      Hukum Pidana, yang telah dikodifiksikan dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tahun 1918

b)      Hukum Sipil yang telah dikodifiksikan dalam Kitab Undang-Undang hukum Sipil (KUHS) paa tahun 1848

c)      Hukum Dagang yang telah dikodifiksikan dalam Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) pada tahun 1848.

d)      Hukum Acara Pidana yang telah dikodifiksikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981.

Jelas bhwa Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Dagang bentuknya adalah tertulis dan dikodifiksikan.

(2)    Hukum Tertulis yang tidak dikodifiksikan misalnya

a)      Peraturan tentang Hak Merek Perdagangan

b)      Peraturan tentang Hak Otroi (hak menemukan dibidang industri)

c)      Peraturan tentang Hak Cipta

d)      Peraturan tentang Ikatan Perkreditan

e)      Peraturan tentang Ikatan Panen

f)        Peraturan tentang Kepailitan

g)      Peraturan tentang Penundaan Pembayaran (dalam keadaan pailit)

Peraturan-peraturan ini berlaku sebagai perturan-pertauran dalam bidang Hukum Dagang dan merupakan Hukum Dagang yang tidak dikodifikasikan.

BAB III.   KESIMPULAN

  1. Sebagai seorang mahasiswa yang mengerti dan sadar akan hukum, sudah seharusnyalah kita bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat luas (Agen Of Change) dalam menjalankan dan melaksanakan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang ada sehingga masyarakat luas akan sadar dan menjalankan hukum itu sendiri. Bukan malah menjadi yang pertama dalam melanggar hukum karena kita paham dan mengaerti hukum.
  2. Hukum bisa dibagi bermacam-macam berdasarkan sumbernya, bentuknya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, wujudnya, dan isinya.
  3. Dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, sebagai seorang warganegara yang baik hendaklah kita mematuhi dan mentaati hukum yang berlaku baik itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Kansil, C.S.T., 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia.. Jakarta : Balai pustaka.
  2. Mas, Marwan. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia.
  3. Apeldron, Van. 2001. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Pranya Paramita.
  4. Sanusi, Achnad. 1977. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia. Bandung : Transito.
  5. Hadisoeprapto, Hartono. 1993. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta : Liberty.