Fatwa DSN Prinsip Distribusi Hasil Usaha

Posted: 05/05/2010 in Fatwa DSN
Tag:, , , ,

DEWAN SYARI’AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

______________________________________________________________

FATWA

DEWAN SYARI’AH NASIONAL

NO: 15/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM

LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang           :    a.    bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (Profit Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelo-laan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana; dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;

b.    bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat diguna-kan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS);

c.    bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat             :    1.   Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ…

“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi hutang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah….”

2.  Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:

يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ …

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….”

3.   Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4.   Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

5.   Kaidah fiqh:

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَثَمَّ حُكْمُ اللهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Memperhatikan    :    a.   Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi’ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.

b.  Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan          :    FATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH

Pertema :    Ketentuan Umum

1.   Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.

2.   Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing).

3.   Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua :    Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele-saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga :    Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di   : Jakarta

Tanggal             : 17 Jumadil Akhir 1421 H.               16   September     2000 M.

DEWAN SYARI’AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,                                                                            Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh                                         Dr. H.M. Din Syamsuddin

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s