Fiqh zakat Kontemporer

Posted: 05/05/2010 in Fiqh
Tag:, , ,

BAB I.  PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memiliki ciri khas dan karakter “Tsabat wa Tathowur” berkembang dalam frame yang konsisten, artinya Islam tidak menghalangi adanya perkembangan-perkembangan baru selama hal tersebut dalam kerangka atau farme yang konsisten.

Hukum halal dan haram adalah merupakan hal yang konsisten dalam Islam, tidak dapat dirubah, tetapi sarana untuk mencapai sesuatu misalnya dapat dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Demikian pula hal-hal yang tidak dirinci oleh Islam, yang hanya diterangkan secara global dapat menjadi pintu masuk untuk inovasi pengembangan pelaksanaanya selama masih dalam kontek tidak melanggar syariat.

Dengan semakin pesatnya perkembangan keilmuan yang diiringi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi dengan ragam dan coraknya, maka perkembangan kehidupan saat ini tidak dapat disamakan dengan kehidupan zaman sebelum masehi atau di zaman Rasulullah saw dan generasi setelahnya. Tetapi subtansi kehidupaan tentunya tidak akan terlalu jauh berbeda. Kegiatan ekonomi misalnya, diera manapun jelas akan selalu ada, yang berbeda adalah bentuk dan corak kegiatannya, karena subtansinya dari kegiatan tersebut adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di zaman Rasulullah saw kegiatan ekonomi yang ada mungkin simpel-simpel saja, ada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Saat ini ketiga sektor tersebut tetap ada, tapi dengan corak yang berbeda tentunya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah saw. Dalam sektor trading atau perdagangan misalnya, akad-akad (model-model transaksi) yang dipraktekkan sekarang sangat banyak sekali sesuai dengan kemajuan teknologi.

Dengan semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman tentang kewajiban zakat pun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung didalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Maka pemahaman fiqh zakat kontemporer dengan mengemukakan ijtihad-ijtihad para ulama kontemporer mengenai zakat tersebut perlu difahami oleh para pengelola zakat dan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap masalah zakat ini

Dr Yusuf Qordhowi yang sampai saat ini karyanya mengenai fiqh zakat belum ada yang bisa menandinginya, menyatakan bahwa mensikapi perkembangan perekonomian yang begitu pesatnya, diharapkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pengelola zakat khususnya lembaga-lembaganya, yaitu berpedoman pada kaidah perluasan cakupan terhadap harta yang wajib dizakati, sekalipun tidak ada nash yang pasti dari syariah, tetapi berpedoman pada dalil yang umum. (Qordhowi, 1994, 15)

BAB II.  FIQH ZAKAT KONTEMPORER

A.  Definisi Zakat

Zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.[1]

B.  Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, fardu ‘ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya.

Dalil-dalil yang berkaitan dengan zakat :

(#qßJŠÏ%r&ur no4qn=¢Á9$# (#qè?#uäur no4qx.¢•9$# ÇÐÐÈ

Artinya : “Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat” (Q.S. An Nisa : 77)

õ‹è{ ô`ÏB öNÏlÎ;ºuqøBr& Zps%y‰|¹ öNèdãÎdgsÜè? NÍkŽÏj.t“è?ur $pkÍ5 Èe@|¹ur öNÎgø‹n=tæ ( ¨bÎ) y7s?4qn=|¹ Ö`s3y™ öNçl°; 3 ª!$#ur ìì‹ÏJy™ íOŠÎ=tæ ÇÊÉÌÈ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[2] dan mensucikan[3] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” ( Q.S. At Taubah : 103)

¨bÎ) šúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# (#qãB$s%r&ur no4qn=¢Á9$# (#âqs?#uäur no4qŸ2¨“9$# óOßgs9 öNèdãô_r& y‰ZÏã öNÎgÎn/u‘ Ÿwur ì$öqyz öNÎgøŠn=tæ Ÿwur öNèd šcqçRt“óstƒ ÇËÐÐÈ

Artinya :”Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S. AL Baqarah : 277)

C.  Ikatan-Ikatan Syar’iyyah Dalam Fiqh Zakat Kontemporer

Dr Yusuf Qordhowi menyatakan bahwa; sedikitnya ada beberapa faktor yang mendasari keberhasilan suatu lembaga pengelolaan zakat :

  1. Memperluas cakupan harta wajib zakat dengan dalil umum, sebagai strategi dalam “fundraising” (penghimpunan dana) yang hal tersebut mencakup harta yang nampak “Dhohiroh” dan yang tidak nampak “bathinah”
  2. Manajemen yang profesional
  3. Distribusi yang baik.

Berangkat dari pemahaman point pertama, maka kita menyaksikan perbedaan yang jauh antara pemikiran ulama-ulama klasik dengan ulama kontenporer mengenai harta yang wajib dizakati.

Pada umumnya ulama-ulama klasik mengkategorikan bahwa harta yang kena zakat adalah : binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan yang terakhir adalah hasil pertanian. Tetapi dalam ijtihad kontenporer yang saat ini salah satunya diwakili oleh bukunya Dr Yusuf Qordhowi, beliau merinci banyak sekali model-model harta kekayaan yang kena zakat, sebanyak model dan bentuk kekayaan yang lahir dari semakin kompleknya kegiatan perekonomian.

Dr Qordhowi membagi katagori zakat kedalam sembilan katagori; zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertaanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta obligasi.

Dari sisi jumlah katagori, kita akan dapatkan bahwa hasil ijtihad fiqh zakat kontemporer jumlanya hampir dua kali lipat katagori harta wajib zakat yang telah diklasifikasikan oleh para ulama klasik. Katagori baru yang terdapat pada buku tersebut adalah , zakat madu dan produksi hewani, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain. Zakan pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi. Bahkan Dr Yusuf Qordhowi juga menambah dengan zakat hasil laut yang meliputi mutiara ambar dan lain-lain. (Dr Sofwan Idris, 1997, 155)

Dr Mundzir Qohf yang merupakan salah seorang pakar ekonomi Islam mengungkapkan hal senada bahwa : Ajaran Islam dengan rinci telah menentukan, syarat katagori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dengan tarifnya. Maka dengan ketentuan yang jelas tersebut tidak ada hal bagi pemerintah (pengelola zakat) untuk merubah tarif yang telah ditentukan. Akan tetapi pemerintah (Pengelola Zakat) dapat mengadakan perubahan dalam struktur harta yang wajib dizakati dengan berpegang pada nash-nash umum yang ada dan pemahaman terhadap realita modern.(Mundzir Qohf, 1999, 37)

Kaidah yang digunakan oleh ulama kontenporer dalam memperluas katagori harta wajib zakat adalah, bersandar pada dalil-dalil umum, disamping berpegang pada syarat harta wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang. Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha atau berdasarkan pada dzat harta tersebut yang berkembang.

Dalam zaman modern ini yang ditumbuhkan dan dikembangkan untuk memperoleh hasil yang memiliki nilai ekonomis yang luar biasa memang banyak sekali, manusia bukan hanya mampu mengekploitasi potensi eksternal dirinya tapi manusia modern dapat juga mengekploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan dan diambil hasilnya dan kemudian mengambil untung dari keahliannya tersebutseperti para dokter, pengacara, dosen dst.

Nampaknya berdasarkan definisi inilah maka ijtihad kontenporer khususnya Dr Yusuf Qordhowi mengembangkan empat katagori baru pada katagori harta yang wajib dizakati. Dan semua katagori baru yang muncul dapat dilihat relevansinya dengan kontek ekonomi modern. (Dr Sofwan Idris, 1997, 156)

Peran kemajuan teknologi juga turut berperan dalam mengembang tumbuhkan harta kekayaan, maka barang-barang yang diproduksi melalui proses teknologi tersebut juga tidak dapat luput dari kewajiban zakat, baik hal tersebut berupa produk pertanian ataupun produk peternakan.

Yang perlu dicatat bahwa ijtihad-ijtihad kotemporer mengenai zakat yang muncul sekarang ini pada dasarnya tetap berpedoman pada karya-karya klasik dan pada nash-nash yang ada bukan merupakan ijtihad yang tanpa dasar. Hal tersebut dapat kita lihat pada pembukaan buku fiqh zakat Dr Qordhowi yang menjelaskan rujukan-rujukan yang digunakannya dalam ijtihadnya.

Dalam menyongsong pemberlakuan UU NO 38 th 1999 mengenai pengelolaan zakat dan UU NO 17 th 2000 mengenai pajak penghasilan, kita diharapkan tidak kaku dalam menilai masalah zakat, karena kekakuan atau kefanatismean kita hanya mau menggunakan satu madzhab fiqh misalnya, justru akan cukup menghambat teralisasinya tujuan-tujuan disyariatkannya zakat yang memiliki dimensi ekonomi dan sosial. Ruh ketidak kakuan dan menerima ijtihad-ijtihad kontemporer yang berdasar pada kaidah-kaidah umum Islam inilah yang akan semakin mendorong keefektifan pengelolaan zakat, dan bahkan akan melahirkan Undang-undang zakat tambahan yang bukan hanya mengurus para pengelonya saja tetapi merumuskan harta-harta yang terkena zakat.

D.  Mustahik Amil Zakat

Amil zakat adalah mereka yang membantu pemerintah di Negara-negara Islam atau yang mendapat izin atau yang dipilih oleh yayasan yang diakui oleh pihak Pemerintah atau masyarakat Islam untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta urusan lain yang berhubungan dengan itu, seperti penyadaran kepada masyarakat tentang hukum membayar zakat, mencari mustahik, mengumpulkan, mentransformasikan, menggudangkan, menyimpan, menginvestasikan zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam himbauan No. 1 dari simposium Masalah zakat kontemporer III.

Yayasan-yayasan dan panitia-panitia zakat yang dibentuk pada akhir-akhir ini adalah bagian Instansi Zakat yang disebut dalam tata Hukum Islam. Oleh sebab itu, maka petugas zakat harus benar-benar memenuhi ketentuan.

Tugas-tugas yang dipercayakan kepada petugas zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang petugas zakat adalah: Islam, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat, sebagaimana kriteria fiqh. Tanggung jawab lain dari petugas zakat yang bersifat pendukung dapat dipercayakan kepada orang-orang yang tidak memenuhi kriteria di atas.

Para petugas zakat berhak mendapat bagian dari zakat dari kuota Amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah sekadarnya dan bahwa kuota tersebut tidak melebihi dari seperdelapan (1/8) zakat (12,5 %).

Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran Pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain. Seorang petugas zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah, atau hibah baik dalam bentuk uang ataupun barang. Melengkapi gedung dan administrasi Yayasan Zakat dengan sarana yang diperlukan. Bila sarana ini tidak dapat terpenuhi dari anggaran belanja negara atau dari dermawan, maka dapat diambil dari kuota Amil sekedarnya dengan suatu catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan erat dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.

Instansi yang mengangkat dan membentuk yayasan zakat ini, diharuskan mengadakan inpeksi dan menindak lanjuti kegiataan Yayasan Zakat, sesuai dengan cara Nabi SAW. Dalam mengaudit zakat.

Seorang petugas zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap uang yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kurang perhatiannya.

Para petugas zakat harus mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendo’akan mereka begitu juga terhadap para mustahik, dapat menjelaskan permasalahan zakat dan urgensinya dalam masyarakat Islam, menyalurkan zakat sesegera mungkin.

E.  Orang – Orang Yang Berhak Menerima Zakat

  1. Fakir : orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab atau mempunyai satu nisab atau lebih, tetapi habis untuk keperluannya.
  2. Miskin : orang yang tidak mempunyai suatu apapun.
  3. Amil Zakat : orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat.
  4. Muallaf : orang yang baru masuk Islam.
  5. Hamba : Hamba muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekakan.
  6. Sabilillah : Bala tentara yang berperang di jalan Allah SWT.
  7. Musafir : orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan.
  8. Orang yang berhutang : orang yang mempunyai hutang, sedangkan jumlah hartanya di luar hutang tidak cukup satu hisab, dia diberi zakat untuk membayar hutangnya.

F.  Model-Model Kekayaan Jaman Sekarang Yang Terkena Zakat Kontemporer

1.  Zakat Saham

Bila perusahaan membayar zakat kekayaannya, maka pemilik saham tidak diwajibkan lagi membayar zakat sahamnya, untuk menghindari terjadinya zakat ganda. Bila perusahaan tidak membayar zakatnya, maka setiap pemilik saham diwajibkan membayar zakat sahamnya masing-masing sesuai dengan point di atas.

a.  Cara Penghitungan Zakat Perusahaan dan Saham

Bila perusahaan bermaksud membayarkan zakat kekayaaannya, maka perusahan tersebut dianggap sebagai subjek hukum nomal yang bertindak membayar zakat hartanya sejumlah yang telah ditetapkan oleh hukum Islam sesuai jenis dan kondisi harta tersebut.

Bila perusahaan tidak membayar zakat kekayaannya, maka pemilik saham diharuskan membayar zakat saham masing-masing, menurut salah satu dua kondisi berikut :

  1. Pemilik saham yang mendepositokan sahamnya dengan niat dagang, dalam hal ini yang bersangkutan wajib membayar zakat sebesar 2,5 % dari harga pasaran pada hari wajibnya zakat, seperti halnya modal perdagangan lainnya.
  2. Pemilik saham yang mendepositokan sahamnya dengan niat hanya sekedar mendapatkan keuntungan tahunan, dalam hal ini yang bersangkutan wajib membayarnya sbb:

Bila memungkinkan, yang bersangkutan mencari data lewat perusahaan tentang jumlah sahamnya yang kena kewajiban zakat dan membayar zakatnya sebesar 2,5 %

Bila yang bersangkutan tidak dapat mengetahuinya, maka dalam hal ini terdapat beberapa pendapat sbb :

Mayoritas berpendapat pemilik saham menggabungkan sahamnya dengan hak milioknya yang lain dengan pertimbangan nishab dan haul dan membayar sebesar 2,5 %. Sebagian yang lain berpendapat membayarkan 10 % dari keuntungan segera setelah keuntungan itu diterima. Hal ini dianalogikan dengan penghasilan pertanian.

b.  Hukum jual beli saham

Saham termasuk bagian dari modal suatu perusahaan yang bisa mengalami keuntungan dan kerugian sesuai dengan keuntungan dan kerugian perusahaan yang bersangkutan. Pemilik saham termasuk di antara orang-orang yang berserikat dalam permodalan perusahaan, atau sebagai pemilik kekayaan perusahaan sesuai dengan besar sahamnya dan ia berhak menjual saham tersebut kapan saja dia kehendaki.

Saham mempunyai harga nominal yang ditetapkan ketika pertama kali dikeluarkan dan juga harga pasaran yang ditentukan berdasarkan kondisi penawaran dan permintaan (supply dan demand) di bursa efek di mana saham-saham itu beredar.

Halal atau haramnya saham suatu perusahaan, tergantung pada aktifitas ekonomi yang dijalankan perusahaan bersangkutan. Dari itu, diharamkan membeli saham dari suatu perusahaan yang bergerak dan mempraktekkan sesuatu yang diharamkan, seperti riba dan pembuatan serta penjualan minuman-minuman beralkohol. Atau mempraktekkan sistem penjualan yang diharamkan, seperti sistem penjualan dengan sampel komoditas dan penjualan beresiko.

c.  Cara membayar zakat saham

Jika perusahaan yang bersangkutan telah membayar zakat sahamnya sesuai dengan yang telah diterangkan dalam pasal zakat perusahaan, maka si pemilik saham tidak lagi berkewajiban mengeluarkan zakat sahamnya, agar tidak terjadi pembayaran zakat ganda.

Bila perusahaan itu belum mengeluarkan zakatnya, maka si pemilik saham wajib membayar zakatnya dengan cara sebagai berikut:

Bila si pemilik bermaksud memperjualbelikan sahamnya, maka volume zakat yang wajib dikeluarkan ialah sebesar 2,5% dari harga pasaran yang berlaku pada waktu kekayaan mencapai haul seperti komoditas dagang yang lain.

Jika si pemilik hanya mengambil keuntungan dari laba tahunan saham itu, maka cara pembayaran zakatnya adalah sebagai berikut:

Jika ia bisa mengetahui, melalui perusahaan yang mengeluarkan saham atau pihak lain, nilai setiap saham dari total kekayaan perusahaan yang wajib dia zakati, maka ia wajib membayar zakatnya sebesar 2,5% dari nilai saham itu.

Jika ia tidak dapat mengetahuinya, maka ia harus menggabungkan laba saham tersebut dengan kekayaan yang lain dalam penghitungan haul dan nisab kemudian membayar zakatnya sebesar 2,5%

2.  Zakat Obligasi

a.  Hukum jual beli obligasi

Obligasi merupakan bagian dari pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau pihak yang mengeluarkannya. Perusahaan atau pihak yang bersangkutan memberikan suku bunga tertentu terhadap obligasi tersebut tanpa mengaitkannya dengan keuntungan atau kerugian dan ia berkewajiban melunasinya pada waktu yang telah ditentukan. Obligasi itu memiliki harga nominal, yaitu harga asli ketika pertama kali dikeluarkan dan harga pasaran yang disesuaikan dengan kondisi penawaran dan permintaan (supply dan demand).

Hukum jual beli obligasi adalah haram menurut syariat Islam karena mengandung suku bunga riba yang diharamkan dan juga termasuk kategori penjualan utang kepada yang tidak berwenang yang tidak dibolehkan.

b.  Cara membayar zakat obligasi

Meskipun jual beli obligasi itu diharamkan karena mengandung unsur riba, namun si pemilik tetap berkewajiban membayar zakat dari total nilai nominal obligasi yang dia miliki dengan cara menggabungkannya dengan kekayaan yang lain dalam pertimbangan nisab dan haul, kemudian membayar 2,5% dari jumlah keseluruhan, tanpa suku bunga. Suku bunga yang diharamkan itu harus dinafkahkan untuk kepentingan bakti sosial dan maslahat umum, di luar pembangunan mesjid dan pencetakan Alquran dan lain-lain.

Pembelanjaan bunga riba yang sedemikian itu adalah untuk menghindari penghasilan haram yang tidak boleh dimasukkan dalam pembayaran zakat dan tidak boleh dinafkahkan untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga tetapi sebaiknya disumbangkan kepada orang-orang yang sedang tertimpa kelaparan, bencana alam dan musibah lainnya.

BAB III.  KESIMPULAN

  1. Zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim harus membayar zakat apabila telah mencapai nisab kerna zakat adalah salah satu rukun Islam.
  2. Kategori zakat kontemporer terbagi kedalam sembilan katagori; zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertaanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta obligasi.
  3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang petugas zakat adalah: Islam, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat, sebagaimana kriteria fiqh

DAFTAR PUSTAKA

  1. Shiddiqy, Hasbi As, 1967. Pengantar Ilmu Fiqih. CV. Mulia, Jakarta.
  2. Abidin, Slamet. 1998. Fiqh Ibadah. Bandung : CV. PUSTAKA SETIA
  3. Al Habsy, Muhammad Baghir. 2000. Fiqh Praktis : Menurut Al Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama. Bandung : Mizan
  4. Rifai, Muhammad. 1978. Fiqh Islam Lengkap. Semarang : PT. Karya Toha Putra
  5. Rasjid, Sulaiman. 2002. Fiqh Islam. Bandung : Sinar Baru Algesindo
  6. Al-Ahkam.Net  Feqhus Sunnah Jilid 1 Syekh Sayid Sabiq
  7. Al Qur’an dan Terjemahan. 2003. Bandung : CV. Diponegoro
  8. WWW. GEOCITIES. COM/ ALQUR’AN INDO
  9. heksa@yahoo. com/ terjemahan al qur’an

[1] H. Sulaliman Rasjid, Fiqh Islam,1994,hal. 192

[2] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

[3] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s