DAMPAK MAKROEKONOMI BEROPERASINYA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Posted: 18/01/2011 in Ekonomi Syariah
Tag:, ,

DAMPAK MAKROEKONOMI BEROPERASINYA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

I.   PENDAHULUAN

Dalam pembahasan “Sekitar kontroversi bunga bank dan riba” telah kita pahami bersama keabsahan fatwa ulama tentang ribanya praktek membungakan uang. Dengan melihat kepada akibat yang ditimbulkan system bunga yang telah mendominasi perekonomian Indonesia maka tidaklah mengherankan kalau hingga saat ini cita-cita kemerdekaan untuk mencapai Negara yang adil dan makmur serta diredoi Allah SWT semakin jauh dari jangkauan.

Dengan demikian ketika buku Kelembagaan Perbankan yang ditulis tim penulis dosen STIE Perbanas[1], mengklaim bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting peranannya dalam ikut serta membangun ekonomi nasional, maka dengan sendirinya mempunyai andil juga dalam proses terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 sampai sekarang ini. Memang selama ini lembaga keuangan telah berperan dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan dimana masyarakat banyak menaruh harapan kepada lembaga keuangan ini untuk menjadi tempat penyimpanan dana yang aman bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan. Kemudian Lembaga keuangan juga diharapkan dapat melakukan kegiatan perkreditan dan berbagai jasa keuangan yang dapat melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dengan memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, lembaga keuangan diharapkan dapat melancarkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Lembaga keuangan juga ternyata merupakan pemasok dari sebagian besar uang yang beredar yang dipergunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran sehingga diharapkan dapat mendukung berjalannya mekanisme kebijaksanaan moneter.

Kombinasi tiga kebijakan dasar makro ekonomi Indonesia yaitu system bunga yang kita warisi dari zaman penjajahan, system devisa bebas untuk menarik investor asing, dan system mekanisme pasar untuk meningkatkan efisiensi telah menjadikan perekonomian Indonesia telanjang dan rentan terhadap gejolak ekonomi yang terjadi diluar negeri. Apapun yang terjadi diluar negeri, seperti kenaikan tingkat bunga Federal Reserve Amerika Serikat, devaluai nilai tukar mata uang Bath Thailand atau perubahan nilai tukar mata uang Negara lainnya, dan merosotnya index saham regional secara telak mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Sebagaimana dimaklumi krisis moneter yang melanda seluruh kawasan Asia Tenggara itu mula-mula diawali dengan merosotnya nilai tukar Bath Thailand terhadap Dollar Amerika Serikat. Saling ketergantungan perdagangan diantara negara ASEAN telah menimbulkan ketimpangan neraca pembayaran dinegara-negara dikawasan tersebut. Keadaan ini lebih diperparah lagi dengan beraksinya para spekulan uang yang memanfaatkan keadaan[2]. Cadangan devisa dinegara-negara itu susut secara drastis sehingga menimbulkan kelangkaan devisa yang mengakibatkan anjlognya nilai uang domistik. Negara yang mempunyai hutang dalam valuta asing baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta dalam jumlah besar yang akan mengalami pukulan paling berat, apalagi dinegara yang sebagian besar industrinya tergantung dari bahan baku impor.

Di Indonesia, hutang Pemerintah, BUMN, dan swasta tercatat per Maret 1998 masing-masing sebesar US$. 54,39 milyar, US$. 11,18 milyar, dan US$. 83,64 milyar. Hutang-hutang ini ternyata yang dilakukan swasta sebesar US$. 32 milyar sudah jatuh tempo tahun 1998[3] dan menjadi beban yang sangat berat. Kebutuhan akan valuta asing meningkat sehingga menekan nilai tukar rupiah. Harga per US$. menjadi sangat mahal bahkan pernah mencapai Rp. 15.000,- per 1 US$. Akibatnya banyak industri yang sangat tergantung bahan bakunya dari import mengurangi kapasitas produksinya hingga 40-50 % yang pada akhirnya terpaksa harus mengurangi jumlah karyawannya (PHK). Di Jakarta saja sejak Januari hingga minggu ketiga Agustus 1998, tercatat 533 perusahaan mem-PHK-kan dan merumahkan karyawannya yang mengakibatkan sedikitnya 693.824 pekerja kehilangan pekerjaannya[4]. Diberitakan dari Bogor, dan Bekasi terjadi pula pemutusan hubungan kerja (PHK) masing-masing 16.272 orang dan 14.317 orang, sedang di Tangerang terdapat 100.000 penganggur[5]. Dengan demikian sudah dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran diseluruh Indonesia melonjak. Berkurangnya kapasitas produksi menimbulkan kelangkaan barang yang segera menimbulkan kenaikan harga.

Kemarau panjang dan serangan hama telah pula mengurangi pasokan bahan makanan khususnya beras. Impor beraspun terhambat karena menipisnya cadangan devisa. Bersama-sama dengan naiknya harga barang-barang lain termasuk suku-cadang, harga sembilan bahan pokok merambat naik.  Tingkat inflasi yang tidak bisa lagi dikendalikan sebatas single digit telah melesat naik menjadi 11,05% untuk tahun 1997. Selanjutnya dalam kurun waktu Januari s/d Agustus 1998, laju inflasi telah mencapai 69,12 %[6]. Tingginya tingkat inflasi jelas mengurangi daya beli masyarakat terutama mereka yang berpendapatan tetap. Hilangnya sebagian daya beli akan mengurangi pendapatan riil masyarakat sehingga akan menambah jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Bukanlah mengada-ada apabila diberitakan dalam berbagai media masa bahwa akibat krisis ekonomi ini jumlah penduduk yang hidup dibawah gasis kemiskinan kini mendekati 50 % dari jumlah penduduk yang diperkirakan sebesarnya 200 juta.

Menurut Menteri negara Urusan Peranan Wanita, jumlah penduduk miskin di Indonesia naik 40 %. Sementara itu Kepala Bidang Kependudukan, Biro Pusat Statistik DKI Jakarta di Jakarta mengakui adanya peningkatan jumlah warga miskin di Jakarta dari 231.000 orang pada tahun 1996 menjadi 864.000 pada bulan Juni 1998[7].

Dampak krisis ekonomi yang dimulai dengan merosotnya nilai rupiah sejak Juli 1997 itu telah sama-sama kita maklumi. Kompleksitas masalah yang ditimbulkannya sangat luas mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga penanganannya sangat sulit dan memerlukan waktu. Yang penting dibalik setiap musibah yang kita alami kita harus menemukan hikmahnya atau pelajaran yang berharga.

Sementara itu selama berjalannya krisis ekonomi telah terjadi malapetaka perbankan nasional dengan dilikwidasinya sebanyak 16 bank dan setelah itu menysusul sebanyak 10 bank beku operasi, sebanyak 5 bank dikuasai pemerintah (bank take over), dan sebanyak 40 bank berada dibawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)[8].

Menteri Keuangan bahkan dihadapan Sidang Tahunan ke-7 World Economic Development Congress di Washington D.C., tanggal 2 Oktober 1998 mengakui bahwa bank-bank di Indonesia telah gagal memainkan peran fungsi dasarnya. Dijelaskannya bahwa fungsi tersebut ialah memobilisasi tabungan domistik dan asing, serta menyalurkan dana-dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang paling produktif atau yang paling menguntungkan secara finansial[9].

Krisis ekonomi nampaknya tidak begitu banyak mempengaruhi perkembangan industri asuransi. Dari indicator kunci industri perasuransi nampak bahwa jumlah perusahaan asuransi antara tahun 1996 s/d 2000 tidak banyak berubah. Aset industri asuransi bahkan meningkat dari sebesar Rp. 22.263.600 juta di tahun 1996 menjadi Rp. 41.611.660 juta, setelah turun menjadi Rp. 25.346.400 juta ditahun 1998 dari tahun 1997 yang besarnya Rp. 32.009.300 juta.[10] Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar investasi industri asuransi (rata-rata 61,59 %) dilakukan dalam bentuk Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito yang dijamin Pemerintah. Tanda-tanda adanya dampak krisis ekonomi nampak pada Konsolidasi Rugi/laba Asuransi Kerugian berupa naiknya biaya dari Rp. 617,9 milyar di tahun 1996 menjadi Rp. 794,9 milyar di tahun 1997, kemudian menjadi Rp. 1.044,91 milyar di tahun 1998, menjadi Rp. 1.066,2 milyar di tahun 1999, dan menjadi Rp. 1.254,9 milyar di tahun 2000. Hal yang sama terjadi pada Konsolidasi Rugi/laba Asuransi Jiwa dimana naiknya biaya juga terjadi dari Rp. 636,0 milyar di tahun 1996 menjadi Rp. 929,8 milyar di tahun 1997, kemudian menjadi Rp. 1.007,1 milyar di tahun 1998, menjadi Rp. 1.926,2 milyar di tahun 1999, dan menjadi Rp. 2.268,7 milyar di tahun 2000. Bedanya kalau pada Asuransi Kerugian masih meraih keuntungan sedang pada Asuransi Jiwa terjadi kerugian yang cukup besar pada tahun 1998 sebesar Rp. 1.544,8 milyar, Rp. 45,1 milyar pada tahun 1999, dan Rp 149,5 milyarpada tahun 2000 setelah meraih untung sebesar Rp. 67.1 milyar pada tahun 1996 dan Rp. 138,3 milyar pada tahun 1997.[11]

Lembaga keuangan Islam baru diakui berdirinya pada tahun 1992 menyusul diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Hingga tahun 1998 baru berdiri satu bank umum syariah, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, dan ada 77 Bank Perkreditan syariah. Jumlah bank syariah yang masih sangat terbatas menunjukan posisi yang belum menentukan baik dalam ikut membangun perekonomian nasional maupun dalam terjadinya krisis ekonomi yang dimulai tahun 1997 hingga sekarang. Selama berjalannya krisis ekonomi, Bank Muamalat Indonesia tetap sehat, demikian juga sebanyak 30 % dari bank perkreditan rakyat syariah dinilai sehat.

 

Sementara itu keberadaan asuransi syariah di Indonesia dapat dibilang terlambat, di Luxemburg, Geneva dan Bahamas misalnya, asuransi syariah sudah ada sejak tahun 1983. Sementara di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, keberadaannya sudah jauh lebih lama seperti di Sudan (1979), Saudi Arabia (1979), Bahrain (1983), Malaysia (1984) dan Brunei Darussalam (1992). Sementara keberadaan asuransi syariah di Indonesia baru dimulai pada tahun 1994[12].

Realita ini mengundang pertanyaan sejauh mana relevansi lembaga keuangan syariah dengan upaya bangsa Indonesia untuk memulihkan dan membangun kembali perekonomiannya. Untuk itu saya sebagai penulis akan membahas profil operasional lembaga keuangan syariah sehingga akan ada relevansinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II.  PROFIL OPERASIONAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

 

Pada setiap rumusan pertimbangan yang merupakan pokok-pokok pikiran dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undang perbankan disebutkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

a.       Untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;

b.      Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c.       Pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsure-unsur Trilogi Pembangunan;

d.      Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat;

e.       memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional;

f.       dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak;

 

Sebagaimana dapat dikaji pada profil operasional lembaga keuangan syariah dibawah ini, konsep yang melekat (build in concept) pada lembaga keuangan syariah dapat memenuhi pokok-pokok pikiran tersebut diatas.

Sebagaimana telah banyak diketahui, ciri khas lembaga keuangan syariah lebih menampilkan profil kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil melalui deposito mudharabah dan tabungan mudharabah pada sector perbankan dana polis mudharabah pada asuransi syariah serta pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dengan sistem bagi hasil.

Profil lembaga keuangan syariah pada sisi pengerahan dana ditampilkan dalam bentuk kebersamaan memperoleh bagihasil dari usaha lembaga keuangan, baik pada waktu perekonomian nasional sedang bergairah maupun perekonomian nasional sedang lesu. Secara otomatis para pemegang rekening tabungan mudharabah dan deposito mudharabah atau pemegang polis asuransi syariah mengikuti naik turunnya pendapatan bersamaan dengan naik turunnya hasil usaha lembaga keuangan karena situasi perekonomian yang berlaku pada waktu itu.

Sementara itu pada lembaga keuangan konvensional para pemegang rekening tabungan dan rekening deposito tetap harus diberikan bunga yang telah diperjanjikan atau kompensasi dari pendapatan bungan walaupun lembaga keuangan itu sebenarnya sedang mengalami kesulitan. Pada waktu Indonesia mengalami masa krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998, tingkat bunga simpanan berkisar antara 50 % s/d 65 %,  dimana pada waktu itu lembaga keuangan mendapat kesulitan menyalurkan dananya pada tingkat bunga pinjaman diatas tingkat bunga simpanan. Lembaga keuangan konvensional yang mengalami tekor, mismatch, dan negatif spread pada waktu itu adalah merupakan gejala umum.

Profil lembaga keuangan syariah pada sisi penyaluran dana ditampilkan dalam bentuk kebersamaan lembaga keuangan memperoleh bagihasil dari usaha nasabahnya yang tentu saja tidak bisa melepaskan dirinya dari pengaruh perekonomian nasional. Nasabah penerima pembiayaan mudharabah, dan penerima pembiayaan musyarakah tidak dikenakan beban tetap apapun kecuali berbagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tentu saja bagihasil yang dilaksanakannya harus sesuai dengan hasil yang benar-benar diperolehnya. Jadi jumlah bagihasil yang diserahkan lembaga keuangan, kecil pada waktu usahanya lesu, dan besar pada waktu usahanya sedang bergairah.

Sementara itu nasabah penerima pinjaman lembaga keuangan konvensional harus membayar bunga pinjaman secara tetap dan tepat waktu walaupun usahanya sedang lesu. Keterlambatan membayar bunga pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan akan menjadi beban tambahan karena bunga pinjaman yang tidak dibayar akan berbunga pula (bunga berbunga). Dengan tingkat bunga pinjaman diatas 65 % pada waktu Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998, jelas mempersulit nasabah untuk menggeserkannya kepada biaya produksi dan harga barang. Ingat pada waktu itu daya beli masyarakat sangat rendah kerena tekanan inflasi yang pada waktu itu (total sembilan bulan terakhir tahun 1998) telah mencapai 75,47 %[13].

Dengan demikian lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil pada sisi pengerahan dana mendukung program pemerintah dalam upaya pemerataan pendapatan secara adil, sedang pada sisi penyaluran dana dimana lembaga keuangan syariah mampu memperluas daya jangkau dan penetrasi penyaluran dana kesemua lapisan masyarakat, akan mendukung program pemerintah dalam upaya perluasan kesempatan berusaha yang berdampak pada perluasan kesempatan kerja, dan mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Karena bagi hasil bukanlah konsep biaya, maka Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasilnya juga menghilangkan beban biaya yang dapat digeserkan kepada pembeli produk yang terakhir sehingga dapat menetralisir terjadinya biaya tinggi, meningkatkan efisiensi dan menghambat laju inflasi.

Penerapan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah menjadikan lembaga keuangan sangat peduli kepada keberhasilan usaha nasabah, sehingga berdampak pada upaya untuk selalu meningkatkan kwalitas lembaga keuanganir lembaga keuangan syariah menjadi lebih kompeten dan profesional.

Masih pada sisi penyaluran dana, profil lembaga keuangan syariah yang ditampilkan pada pembiayaan murabaha, baiu bithaman ajil, salam, istisna’a dan ijarah menjadikan lembaga keuangan syariah pembeli barang dan jasa yang potensial karena itu pembelian oleh lembaga keuangan syariah seharusnya mendapat potongan harga dan lebih murah. Untuk mendapatkan posisi sebagai potensial buyer, lembaga keuangan syariah harus melakukan kontak langsung dan melakukan dealing negosiasi dengan produsen, pemasok, dealer, dan supplier. Akibatnya nasabah yang membeli melalui lembaga keuangan syariahpun memperoleh harga yang bersaing disamping keringanan berupa kelonggaran waktu membayar kembali. Praktek me-wakalahkan (mewakilkan) kepada nasabah dalam melakukan negosiasi dengan produsen, pemasok, dealer, dan supplier akan menghapuskan posisi lembaga keuangan syariah sebagai potensial buyer dengan segala daya tawarnya (bargaining power).

Karena pembiayaan murabaha, baiu bithaman ajil, salam, istisna’a dan ijarah mengutamakan adanya barang dan jasa terlebih dahulu sehingga mendorong produksi barang dan jasa. Investasi untuk memproduksi barang dan jasa akan terus meningkat sehingga dapat memperluas lapangan kerja baru. Selanjutnya fasilitas pembiayaan murabaha, baiu bithaman ajil, salam, istisna’a, dan ijarah yang diberikan kepada semua tahapan proses nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi akan memperlancar arus barang dan jasa.  Akibatnya keseimbangan pasokan barang dan jasa dengan pasokan uang yang beredar akan dapat dipelihara sehingga kecenderungan kenaikan harga-harga (inflasi) dapat dihambat.

Pada saat-saat tertentu memang bisa terjadi kenaikan harga barang/jasa, yaitu pada saat posokan habis terjual, tetapi sifatnya sementara karena kelangkaan pasokan akan mendorong produksi baru atau mendatangkan (impor) dari luar wilayah. Pada waktu terjadi kelangkaan pasokan karena habis dibeli atau dipesan nasabah lembaga keuangan syariah, maka pada waktu itu terbuka pintu bagi produsen untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan lembaga keuangan syariah baik berupa salam, istisna’a, mudharabah, maupun musyarakah. Meningkatkan kapasitas produksi berarti meningkatkan pembelian bahan baku, pembelian mesin baru, dan penambahan tenaga kerja. Kegiatan ini secara multiplier jelas akan menyerap angkatan kerja yang tersedia sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran. Bertanbahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan akan meningkatkan pendapatan perkapita, meningkatkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan pendapatan nasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  KESIMPULAN

1.      Relevansi lembaga keuangan syariah dengan perekonomian Indonesia yang  sedang membangun sangat tinggi.

2.      Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak semata-mata bersifat emosional tetapi lebih banyak bersifat rasional dan konsepsional untuk membantu upaya  pembangunan.

3.      Dengan jumlah lembaga keuangan syariah yang cukup berarti akan mampu  mendukung upaya untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan pendapatan nasional, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta stabilitas ekonomi yang mantap.

4.      Cita-cita Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur serta diridoi Allah SWT., bukanlah hal yang tidak mungkin tercapai.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Drs. Thomas Suyatno, dkk., Kelembagaan Perbankan, Edisi kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ketujuh 1994.

Direktorat Lembaga Keuangan, Departemen keuangan, Statistik Kegiatan Perasuransian Tahun 1996 – 2000.

Suara Karya, Jum’at, 31 Juli 1998.

Republika, Jum’at, 21 Agustus 1998.

Republika, Sabtu, 22 Agustus 1998.

Republika, Selasa, 1 September 1998.

Republika, Jum’at, 21 Agustus 1998.

Mingguan Berita Ekonomi & Bisnis Warta Ekonomi, No. 19/X/28 September 1998.

Kompas, Menkeu Akui Perbankan Indonesia Gagal, Sabtu, 3 Oktober 1998.

Republika, Target Inflasi APBN Sulit Dicapai, Selasa, 6 Oktober 1998.


[1] Drs. Thomas Suyatno, dkk., Kelembagaan Perbankan, Edisi kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ketujuh 1994, halaman xi.

[2] Para spkulan uang dalam menjalankan aksinya dilakukan dengan memborong dollar di negara tertentu dengan mata uang domistik negeri itu yang dimilikinya.

[3] Suara Karya, Jum’at, 31 Juli 1998, halaman III, kolom 4 s/d 7.

[4] Republika, Jum’at, 21 Agustus 1998, halaman 8, kolom 2 s/d 6.

[5] Republika, Sabtu, 22 Agustus 1998, halaman 8, kolom 1 s/d 4.

[6] Republika, Selasa, 1 September 1998, halaman 1, kolom 6 s/d 7.

[7] Republika, Jum’at, 21 Agustus 1998, halaman 8, kolom 3 s/d 6.

[8] Mingguan Berita Ekonomi & Bisnis Warta Ekonomi, No. 19/X/28 September 1998, halaman 17

[9] Kompas, Menkeu Akui Perbankan Indonesia Gagal, Sabtu, 3 Oktober 1998, halaman 2, kolom 1 – 3

[10] Direktorat Lembaga Keuangan, Departemen keuangan, Statistik Kegiatan Perasuransian Tahun 1996 – 2000, halaman iv

[11] Statistik Industri Asuransi 1966 – 2000

[13] Republika, Target Inflasi APBN Sulit Dicapai, Selasa, 6 Oktober 1998, halaman 1, kolom 1 dan 2.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s