KONSEP-KONSEP ISTIHSAN, ISTISHLAH DAN MASHLAHAT AL-AMMAH

Posted: 24/01/2011 in Ushul Fiqh
Tag:, , , , , ,

I. PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih tanpa pernah pilih kasih dan Yang Maha Penyayang yang menyayangi tanpa pernah meminta imbalan dari mahluk-Nya, yang atas berkat rahmat, inayah serta hidayah-Nya lah kami sebagai penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu trcurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta, umatnya yang membela risalahnya sampai akhir jaman.

Dinamika hukum Islam dibentuk  oleh  adanya  interaksi  antara wahyu dan rasio. Itulah yang berkembang menjadi ijtihad; upaya ilmiah menggali dan menemukan hukum bagi  hal-hal  yang  tidak ditetapkan  hukumnya  secara  tersurat (manshus) dalam syariah (al-kitab wa sunnah).  Dengan  demikian,  sumber  hukum  Islam terdiri  atas:  al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan akal. Selain dari sumber   hukum   primer   tersebut,   dikenal   juga    adanya sumber-sumber   sekunder  (al-mashadir  al-tab’iyyah),  yaitu: syariah terdahulu (syar’ man qablana). Pendapat  sahabat  Nabi

(qaul al-shahabi), kebiasaan/adat-istiadat (al’urf), Istihsan, Istishlah dan Istishhab.

Pada kesempatan kali ini saya sebagai penulis mencoba menjelaskan tentang konsep-konsep istihsan, istislah, dan maslahat al ammah sesuai dengan kaidah Islam  dan disertai dengan penalaran logis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KONSEP-KONSEP ISTIHSAN, ISTISHLAH DAN

MASHLAHAT AL-AMMAH

 

A.  ISTIHSAN

Pada saat-saat awal terbentuknya pemikiran  hukum  Islam  yang metodis  (ilmu  fiqh),  dikenal  adanya  dua kubu pengembangan pemikiran hukum Islam; yaitu kubu Irak dan kubu  Hijaz.  Tokoh utama  kubu  Irak ialah Imam Abu Hanifah, dan tokoh utama kubu Hijaz adalah Imam Malik. Biasanya para  ulama  pendukung  kubu Irak  dikenal  sebagai  ahl  al-ra’y, dan para ulama pendukung kubu Hijaz dikenal sebagai ahl al-hadits.

Ahl  al-ra’y  sesuai  dengan  situasi   lingkungannya,   dalam pengembangan  pemikiran  hukumnya  (metoda  ijtihadnya) volume penggunaan rasio lebih besar  dari  volume  penggunaan  hadist (sebagai  salah  satu  sumber  syari’ah).  Ini  tidak berarti, mereka tidak mengakui keabsahan hadist itu, atau  sama  sekali

tidak  menggunakan sumber hukum itu. Tapi penggunaannya sangat Terbatas.

Di pihak lain  kita  dapat  mengamati,  ahl  al-hadits  sesuai Dengan   situasi   lingkungannya,  mereka  dalam  pengembangan pemikiran hukum (metode ijtihadnya) volume  penggunaan  sumber hukum  hadits  lebih besar dari volume penggunaan sumber rasio (dalam  hal  ini  qias).  Ini  tidak  berarti  mereka  menolak

penggunaan  sumber  rasio  itu.  Kedua  kubu tersebut mengakui keabsahan sumber hukum qias.

Ahl al-ra’y  yang  volume  penggunaan  rasionya  lebih  besar, ternyata  tidak  saja  menggunakan  qias yang merupakan bentuk penggunaan rasio  dengan  cara  analogis  ilmiah  ketat,  tapi mereka  juga  menggunakan analogi yang longgar dan lebih luas. Dalam hubungan inilah lahir konsep Istihsan.

Istilah “Istihsan” sebagai technische-term banyak  beredar  di kalangan  tokoh-tokoh  (ulama)  dari  aliran  pemikiran  hukum (mazhab) Hanafiyah. Mereka  menggunakannya  secara  tersendiri atau menyebutnya berdampingan dengan kata/istilah qias. Mereka sering mengatakan, hukum  dalam  masalah  ini  bersumber  dari Istihsan.

Dengan kata lain mereka mengatakan, dalam masalah ini, menurut qias hukumnya begini, dan menurut  Istihsan  hukumnya  begini. Kita menggunakan qias dalam masalah ini, atau kita menggunakan istihsan dalam masalah ini. Sepanjang  penelitian  guru  besar ilmu-ilmu  Syari’ah  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Kairo, Syekh Muhammad Zakariya al-Bardisi,  mereka  yang  menggunakan Istihsan sebagai sumber hukum tidak mempunyai kesepakatan atas suatu definisi tentang Istihsan  itu,  bahkan  kita  menemukan dari  mereka beberapa definisi yang kontradiktif, di antaranya adalah:

Istihsan itu, ialah peralihan dari hasil sesuatu  qias  kepada qias  yang  lain  yang lebih kuat. Menurut al-Bardisi definisi ini tidak mencakup (ghair jami’), karena tidak dapat menampung Istihsan  yang  ditegakkan  di  luar  landasan  qias,  seperti

Istihsan yang ditegakkan di atas landasan nas, atau ijma’ atau dharurah.

Definisi  yang  lain, menyebutkan Istihsan itu suatu qias yang lebih   dalam   (khafi),   tidak   segera   dapat   ditangkap, dibandingkan  dengan  qias  yang  jelas  (jali).  Definisi ini menurutnya, bukan saja  tidak  mencakup,  tapi  apa  yang  dia maksud dengan qias di sini tidak begitu jelas, apakah itu qias dalam arti technische-term, atau dalam arti yang mencakup qias yang  lebih  luas  yang  dikaitkan dengan suatu ketentuan umum atau suatu kaidah-kaidah hukum yang baku.

Sebagian lagi memberikan definisi, istihsan  itu  ialah  semua ketentuan  syar’i  (baik  yang bersifat nash, atau ijma’, atau dharurah, atau qias yang lebih dalam) dibandingkan dengan qias yang  jelas.  Definisi ini pun belum mencakup, karena ada juga istihsan yang ditegakkan atas landasan ‘urf atau mashlahah

Secara harfiah  Istihsan  itu  berarti  menganggap  baik  akan sesuatu  baik  itu  fisik  maupun  nilai.  Kata  ini  kemudian digunakan  sebagai  suatu   technische-term   yang   membentuk pengertian  baru  menggambarkan  suatu  konsep penalaran dalam

rangka penggunaan rasio secara lebih luas untuk  menggali  dan menemukan  hukum  sesuatu kejadian yang tidak ditetapkan hukum dari sumber syari’ah yang tersurat,  atau  sumber  hukum  yang dipersamakan  dengan  itu,  yakni  kesepakatan  para ahli yang berwenang (ahl al-ijtihad) di kalangan umat Islam.

Dalam analogi qias, dibutuhkan adanya  suatu  ketentuan  pokok yang  bersifat  terinci  (tafshili)  untuk  dijadikan landasan mengaitkan sesuatu yang ada persamaannya, dalam hal tujuan dan sasaran   ditetapkannya   ketentuan   tersebut.  Dalam  bahasa tekniknya  harus  ada  ashl  dan  harus  ada   ‘illah,   untuk menghasilkan suatu hukum bagi kejadian baru.

Dari uraian ini dapat ditangkap, ada empat elemen dari analogi qias itu, yakni ketentuan  pokok  (ashl),  landasan  penyamaan (‘illah),  kejadian baru (far), ketentuan yang dihasilkan dari pengaitan (ilhaq) tersebut di atas  dan  inilah  yang  disebut

hukum  qias.  Sebagian  ahl  al-ijtihad  menganggap  qias  ini merupakan  upaya   final   dalam   penggalian   dan   penemuan hukum-hukum dari sumber syari’ah atau sumber yang dipersamakan (ijma’), tapi sebagian yang lain beranggapan, masih ada  upaya penalaran   yang   lain  seperti  Istihsan  dan  istislah  dan

seterusnya.

Analogi Istihsan tidak terikat  pada  keketatan  analogi  qias karena  dimungkinkan  adanya qias alternatif (qias kahfi) yang terlepas dari elemen ‘illah (dalam analogi qias  biasa),  atas pertimbangan  sesuatu  alasan  yang  lebih kuat. Alasan itulah menjadikan qias  jali  (biasa)  dialihkan  kepada  qias  khafi

(alternatif)  dan  hasilnya  disebut  Istihsan.  Termasuk pula dalam kategori Istihsan, pengecualian  masalah  tertentu  dari suatu  ketentuan  pokok  yang  bersifat  umum, atau dari suatu kaidah hukum, karena  pengecualian  itu  didukung  oleh  suatu

nash,  atau  ijma’,  atau  ‘urf atau dharurah, atau mashlahah. Dengan kata  lain  pertimbangan  adanya  ketentuan  lain  atau kesepakatan,  atau  kebiasaan, atau keadaan darurat atau suatu kepentingan nyata, semua  itu  merupakan  elemen-elemen  dalam hukum Istihsan.

Dalam   perkembangan   pemikiran  hukum  Islam,  Istihsan  ini ditempatkan  sebagai  sumber  hukum  sekunder,   di   kalangan penganut  aliran pemikiran hukum (madzhab) Hanafiyah. Kemudian berkembang pula secara terbatas  dalam  aliran  Malikiyah  dan Hambaliyah,  sekalipun  dengan  istilah-istilah  yang berbeda. Yang dicatat sebagai seorang tokoh  yang  menolak  menempatkan Istihsan  itu sebagai suatu sumber hukum sekunder, adalah Imam Syafi’i, karena beliau berpendapat, kaidah-kaidah interpretasi atas   ketentuan-ketentuan  syari’ah  (al-Qur’an  dan  Sunnah) ditambah dengan analogi qias,  sudah  cukup,  untuk  menampung segala  perkembangan  yang  terjadi,  yang  perlu ditata dalam hukum Islam.

 

B.   ISTISHLAH

Istishlah merupakan suatu konsep dalam pemikiran  hukum  Islam yang menjadikan mashlahah (kepentingan/kebutuhan manusia) yang sifatnya tidak terikat (mursalah) menjadi suatu  sumber  hukum sekunder.  Karenanya  juga  konsep  ini  lebih  dikenal dengan sebutan, al-mashlah al-mursalah atau al-mashalih  al-mursalah.

Konsep   penalaran   ini  bermula  dikembangkan  dalam  aliran pemikiran hukum Islam (madzhab)  Malikiyah.  Tapi  dapat  kita catat,  pada hakekatnya konsep ini telah dikenal dan digunakan oleh angkatan pertama ahl al-ijtihad di kalangan  sahabat  dan tabi’in.  Dan  ternyata  kemudian  diambil alih juga oleh Imam al-Ghazali   dari   aliran    Syafi’iyah    dengan    beberapa penyempurnaan.  Tapi  perlu  dicatat,  konsep ini ditolak oleh aliran Zhahiriyyah dan Syi’ah.

Landasan pemikiran yang membentuk konsep ini ialah,  kenyataan bahwa,  syari’ah  Islam dalam berbagai pengaturan dan hukumnya mengarah  kepada  terwujudnya  mashlahah  (apa  yang   menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya di  permukaan  bumi).  Maka  tidak  dituntut  untuk  dilakukan manusia  untuk kepentingan hidupnya, dan manusia tidak dicegah

melakukan  sesuatu,  kecuali  hal-hal   yang   pada   galibnya membahayakan dan memelaratkan hidupnya. Maka, upaya mewujudkan mashlahah dan mencegah mafsadah (hal-hal yang merusak)  adalah sesuatu  yang  sangat  nyata dibutuhkan setiap orang dan jelas dalam syari’ah yang diturunkan Allah kepada  semua  rasul-Nya. Dan itulah sasaran utama dari hukum Islam.

Dalam kajian para ahl-ijtihad ada tiga jenis mashlahah, yaitu:

1.Mashlahah yang diakui ajaran syari’ah, yang terdiri dari tiga tingkat kebutuhan manusia, yaitu:

1.1.Dharuriyyah (bersifat mutlak) karena menyangkut komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia, yakni hal-hal yang menyangkut terpelihara dirinya (jiwa, raga dan kehormatannya) akal pikirannya, harta bendanya, nasab keturunannya dan kepercayaan keagamaannya. Kelima tersebut biasanya disebut al-kulliyyat al-khams atau al-dharuriyyat al-khams, yang menjadi dasar mashlahah (kepentingan dan kebutuhan manusia).

 

1.2.Hajiyyah (kebutuhan pokok) untuk menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya.

 

1.3.Tahsiniyyah (kebutuhan pelengkap) dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan.

 

2.Mashlahah yang tidak diakui ajaran syari’ah, yaitu kepentingan yang bertentangan dengan maslahah yang diakui terutama pada tingkat pertama.

3.Mashlahah yang tidak terikat pada jenis pertama dan kedua. Penempatan masalah ini sebagai suatu  sumber  hukum  sekunder, menjadikan  hukum  Islam  itu  luwes dan dapat diterapkan pada setiap kurun waktu di segala lingkungan  sosial.  Namun  perlu dicatat  ruang  lingkup  penerapan  hukum mashlahah ini adalah bidang mu’amalat, dan tidak menjangkau bidang  ibadat,  karena ibadat itu adalah hak prerogatif Allah sendiri.

Para  ahli  yang  mendukung konsep penalaran ini mencatat tiga persyaratan dalam penerapan hukum mashlahah ini, yaitu,

1. Mashlahah itu harus bersifat pasti, bukan sekadar anggapan atau rekaan, bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat atau mencegah terjadinya madharrah (bahaya atau kemelaratan).

2. Mashlahah itu tidak merupakan kepentingan pribadi atau segolongan kecil masyarakat, tapi harus bersifat umum dan menjadi kebutuhan umum.

3. Hasil penalaran mashlahah itu tidak berujung pada terabaikannya sesuatu prinsip yang ditetapkan oleh nash syari’ah atau ketetapan yang dipersamakan (ijma’).

 

C.  AL-MASHLAHAH AL-‘AMMAH

Hukum Islam mengenal mashlahah ‘ainiyah (kepentingan perorang) dari  setiap  manusia, yang sifatnya umum yakni yang merupakan kepentingan  setiap  manusia  dalam  hidupnya,  seperti   yang digambarkan   dalam   uraian  terdahulu  tentang  al-kulliyyat al-khams. Hal-hal ini terkait  dengan  taklif  yang  berbentuk

fardhu  ‘ain. Seperti misalnya yang menyangkut mashlahah harta benda/kepentingan seorang manusia memiliki harta benda  (untuk makan,  pakaian  dan  tempat  tinggalnya) hal ini bersangkutan dengan fardhu ‘ain yang dijelaskan dalam  tuntunan  Rasulullah saw  (thalab-u  ‘l-halal  faridhatun  ‘ala kulli muslim) yaitu kewajiban bekerja mencari rizki  memenuhi  kebutuhan  hidupnya sehari-hari.   Seterusnya   yang   menyangkut  mashlahah  akal pikiran, bersangkutan dengan fardhu ‘ain yang dijelaskan dalam hadits  lain  yang  berbunyi (thalb-u ‘l-‘ilmi faridhatun ‘ala

kulli muslim). Begitu  seterusnya  menyangkut  tiap  mashlahah yang sifatnya dharuriyyah, jelas memperlihatkan keterkaitannya dengan kewajiban perorangan sebagai imbalan  adanya  pengakuan atas  mashlahah  dharuriyyah  yang  menimbulkan hak-hak mutlak perorangan bagi setiap manusia.

Di samping  mashlahah  tersebut  di  atas,  hukum  Islam  juga mengenal  mashlahah  ‘ammah  yang  menjadi kepentingan bersama masyarakat  atau  kepentingan  umum  (algemeen   blang).   Ini menyangkut hak publik dan berkaitan dengan fardhu kifayah.

Imam  Rafi’i menjelaskan,fardhu kifayah itu adalah urusan umum yang menyangkut  kepentingan-kepentingan  (mashalih)  tegaknya urusan  agama  dan  dunia  dalam  kehidupan kita, di antaranya adalah  mencegah  kemelaratan  orang  banyak  (kaum   Muslim), menciptakan  lapangan  kerja untuk mewujudkan mata pencaharian bagi anggota-anggota  masyarakat,  menegakkan  kontrol  sosial melalui  amar  ma’ruf  nahi  mungkar,  mencerdaskan  kehidupan masyarakat melalui pendidikan, bimbingan keagamaan (fatwa) dan penyebaran buku-buku.

 

III.  KESIMPULAN

1.      Istihsan itu, ialah peralihan dari hasil sesuatu  qias  kepada qias  yang  lain  yang lebih kuat. Menurut al-Bardisi definisi ini tidak mencakup (ghair jami’), karena tidak dapat menampung Istihsan  yang  ditegakkan  di  luar  landasan  qias,  seperti

2.      Istihsan yang ditegakkan di atas landasan nas, atau ijma’ atau dharurah. Istishlah merupakan suatu konsep dalam pemikiran  hukum  Islam yang menjadikan mashlahah (kepentingan/kebutuhan manusia) yang sifatnya tidak terikat (mursalah) menjadi suatu  sumber  hukum sekunder

3.      Maslahat al ammah adalah urusan umum yang menyangkut  kepentingan-kepentingan  (mashalih)  tegaknya urusan  agama  dan  dunia  dalam  kehidupan kita, di antaranya adalah  mencegah  kemelaratan  orang  banyak  (kaum   Muslim), menciptakan  lapangan  kerja untuk mewujudkan mata pencaharian bagi anggota-anggota  masyarakat,  menegakkan  kontrol  sosial melalui  amar  ma’ruf  nahi  mungkar,  mencerdaskan  kehidupan masyarakat melalui pendidikan, bimbingan keagamaan (fatwa) dan penyebaran buku-buku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

 

1. Imam al-Ghazali, Al-Mustashfa.

 

2. Imam al-Syathibi, Al-Muwafaqat.

 

3. Imam al Syafi’i, Al-Umm.

 

4. Imam Suyuthi, Al-Asybah wa ‘l-Nazhair:

 

5. Al-Mahmashani, Hikmatuttasyri’wa Falsafatih.

 

6. M. Sallam Madkur, Madkhal al-Fiqh al-Islami.

 

7.  WWW.ISNET.COM

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s