Posts Tagged ‘ekonomi syariah’

I.  LATAR BELKANG MASALAH

Kehadiran lembaga pegadaian di Indonsia bukanlah hal yang asing lagi. Bahkan lembaga ini menjadi sangat populer dikalangan masyarakat (khususnya Jakarta), ketika menjelang lebaran tiba. Sudah merupakan tradisi bagi pemudik di ibukota untuk menggadaikan barang berharga mereka menjelang bulan syawal.

Dengan menitipkan emas, kendaraan bermotor atau barang berharga lainnya sebagai jaminan atas uang yang dipinjam, keinginan untuk bertemu sanak saudara dikampung dengan kerinduan yang sangat pun terobati. Bukan tanpa alasan karena disaat ongkos dan harga kebutuhan untuk oleh-oleh yang semakin menggila yang tidak lagi dapat diatasi oleh gaji maupun pendapatan selama di Jakarta, maka pegadaian merupakan alternatif yang dapat menjawab tersebut.

Sekilas lembaga ini memang terlihat sangat membantu. Dan tentu saja dengan menyuarakan motto “ mengatasi masalah tanpa masalah”-nya, lembaga ini berhasil menafsir dan mencitrakan dirinya di mata masyarakat sangat baik. Akan tetapi, disadari atau tidak ternyata dalam prakteknya lembaga ini belum dapat terlepas dari persoalan.Dengan berkaca mata pada syariat islam, ketika perjanjian gadai ditunaikan terdapat unsur-unsur yang dilarang syariat. Hal ini dapat terlihat dari praktek gadai itu sendiri yang menentukan adanya bunga gadai, yang mana pembayarannya dilakukan setiap 15 hari sekali. Dan tentu saja pembayarannya haruslah tepat waktu karena jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka bunga gadai akan bertambah menjadi dua kali lipat dari kewajibannya.Bukan hanya riba, ketidak jelasan (gharar), dan qimar juga ikut serta menghiasi aktifitas lembaga ini. Yang secara jelas terdapat kencenderungan merugikan salah satu pihak.

Memang hal ini tidaklah terlalu diperhatikan oleh masyarakat. Tetapi, ketika mereka terjebak dengan bunga yang membengkak serta ketidak sanggupan uintuk membayar,maka di sinilah masalah letak permasalahan itu muncul.Oleh karena itu, berangkat dari uraian yang telah dikemukakan di atas,maka saya selaku penulis membuat esai ini dengan maksud untuk menganalisa dan memberikan sebuah solusi dengan pendekatan fiqh islam sebagai jawaban atas ketidak syari’an atas praktek pegadaian saat ini.

II.  POKOK-POKOK PERMASALAHAN

Dengan melihat latar belakang di atas maka yang akan menjadi pokok-poko permasalahan yang akan dibahas dalamn esai ini adalah

1.      Apa definisi dari gadai menurut konvensional dan syari’at Islam?

2.      apa yang menjadi dasar hukum gadai konvensional dan syariah?

3.      Bagaimana pandangan syari’at Islam terhadap gadai?

 

III.  ANALISIS

A.  Pengertian Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

1.  Pengertian Gadai Konvensional

Mengutip pendapat Susilo (1999), pengertian pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Jadi dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diberikan oleh orang yang berpiutang sebagai suatu jaminan dan barang tersebut bisa dijual jika orang yang berpiutang tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo.Sedangkan pengertian Perusahaan Umum Pegadaian adalah suatu ban usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalambentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.[1]

2.  Pengertian Gadai Syariah

Gadai Syariah sering diidentikkan dengan Rahn yang secara bahasa diartikan al-tsubut wa al-dawam (tetap dan kekal) sebagian Ulama Luhgat memberi arti al-hab (tertahan).[2] Sedangkan definisi al-rahn menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar’a untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagaian utang dari benda itu.[3]

Istilah rahn menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan.[4] Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat“, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya“. Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.[5]

Dalam bukunya: Pegadaian Syariah, Muhammad Sholikul Hadi (2003) mengutip pendapat Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitabnya Fathul Wahhab yang mendefenisikan rahn sebagai: “menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bilautang tidak dibayar.” Sedangkan menurut Ahmad Baraja, rahn adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli mitra.[6]

Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang. [7]

Dari ketiga defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.[8]

B.  Landasan Hukum Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

1.  Landasan Hukum Gadai Konvensional

Pada awalnya lembaga pegadaian pertamakali didirikan pada tanggal 1 April 1901. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, pegadaian beberapakali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di bawah IBW (1928),Perusahaan Negara (1960),dan kembali ke perusahan jawatan 1969. baru sekitar tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990, sampai dengan terbitnya PP103 tahun 2000, pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Umum dan masuk sebagai salah satu BUMN dalam lingkungan Dep. Keuangan RI. hingga sekarang.Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 pasal 6, dijelaskan bahwa sifat usaha pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sedangkan isi pasal 7,dijabarkan:(1) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golonganmenengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(2) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap,praktek riba dan pinjaman tidak wajar.[9]

2.  Landasan Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya rahn yakni bersumber pada al-Qur’an (2): 283 yang menjelaskan tentang diizinkannya bermuamalah tidak secara tunai.[10]

Dan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisiyah binti Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.[11]

Berdasarkan dua landasan hukum tersebut ulama bersepakat bahwa rahn merupakan transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagian besar (jumhur) ulama, ada beberapa rukun bagi akad rahn yang terdiri dari, orang yang menggadaikan (ar-rahn), barang-barang yang digadai (marhun), orang yang menerima gadai (murtahin) sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad rahn.[12] Sedangkan untuk sahnya akad rahn, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad ini yakni: berakal, baligh, barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad, serta barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (marhun) atau yang mewakilinya.[13]

Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas maka akad rahn dapat dilakukan karena kejelasan akan rahin, murtahin dan marhun merupakan keharusan dalam akad rahn.  Sedangkan mengenai saat diperbolehkan untuk menggunaan akad rahn, al-Qur’an dan al-Sunah serta ijma ulama tidak menetapkan secara jelas mengenai akad-akad atau transaksi jual beli yang diizinkan untuk menggunakan akad rahn.

Sebagian kecil ulama, sebagaimana yang dikemukakan Ibn Rusdy bahwa mazhab Maliki beranggapan bawa gadai itu dapat dilakukan pada segala macam harga dan pada semua macam jual beli, kecuali jual beli mata uang, dan pokok modal pada akad salam yang berkaitan dengan tanggungan, hal ini disebabkan karena pada shaf pada salam disyaratkan tunai, begitu pula pada harta modal. Sedangkan kelompok Fuqaha Zahiri berpendapat bahwa akad gadai (rahn) tidak boleh selain pada salam yakni pada salam dalam gadai, hal ini berdasar pada ayat yang berkenaan dengan gadai yang terdapat dalam masalah hutang piutang barang jualan, yang diartikan mereka sebagai salam.[14]

Dari bebrapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa rahn dapat digunakan pada transaksi dan akad jual beli yang bermacam-macam, walaupun ada perbedaan ulama mengenai waktu dan pemanfaatan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut.

Sedangkan benda Rahn yang digadai, dalam konsep fiqh merupakan amanat yang ada pada murtahin yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya, dan untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik, kiranya diperlukan biaya, yang tentunya dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai, beberapa ulama berbeda pendapat karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai.

C.  Solusi Mekanisme Operasional Pegadaian dengan Penerapan berdasarkan Prinsip Syariah

Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, sungguh merupakan suatu hal yang ironis, ketika terdapat sebuah lembaga keuangan formal ( pemerintah) tidak bisa memperoleh pendapatan yang dapat menunjang kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Adapun lembaga pegadaian, seandainya dalam aktivitasnya tidak menggunakan sistem bunga ( memungut bunga dari pinjman pokok ), maka tentunya lembaga tersebut akan mengalami hal yang demikian. Akan tetapi, di sisi lain sistem tersebut sangat memberatkan bagi nasabah, karena pemungutan bunganya yang ditetapkan setiap 15 hari sekali.

Memang hal ini tidaklah terlihat berat jika pinjaman tersebut bersifat kecil, namun jika uang yang dipinjamkan tersebut sangat besar jumlahnya, maka akan sangat memberatkan bagi nasabah.Persoalan ini cukup kompleks. Jika salah satu dimenangkan, maka hal ini akan terlihat tidak adil.  Karena pihak penerima gadai yang saat ini bestatus lembaga pegadaian, akan merasa dirugikan jika dalam operasional usahanya tidak mendapay keuntungan yang akan menunjang kegiatan usahanya. Sedangkan pihak yang menggadaikan diwajibkan membayar berupa bunga setiap 15 harinya, maka hal ini juga akan merugikan pihak penggadai.

Karena barang atau hartanya telah ditahan oleh penerima gadai. Selain itu hal yang menjadi sangat pokok dalam persoalan ini adalah penerapan bunga yang berbuntut riba yang jelas-jelas dilarang oleh syara’.Berangkat dari persolan tersebut, maka berikut sebuah solusi yang bisa dijalankan guna lembaga pegadaian yang merupakan lembaga penolong dapat tetap eksis dalam menjalankan mottonya “ mengatasi masalah tanpa masalah.”

1.  Kategori Barang Gadai

Muhammad Shalikul hadi mengutip pendapat Basyir (2003) bahwa jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dab tak bergerak, sehingga barang yang dapat digadaikan bisa semua barang asal memenuhi syarat:

(1)   Merupakan benda bernilai menurut hukum syara’

(2)   Ada wujudnya ketika perjanjian terjadi

(3)   Mungkin diserahkan seketika kepada murtahin.

 

2.  Pemeliharaan Barang Gadai

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam halpemeliharaaan barang gadai. Ulama Syafi’iah dan Hanabilah berpendapat biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut merupakan miliknya dan akan kembali kepadanya. Sedangkan para ulama Hanafiah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai yang mana dalam posisinya sebagai penerima amanat. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak rahin dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Akan tetapi jika harta atau barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan murtahin dan di izinka oleh  maka biaya pemeliharaan jatuh pada murtahin.

Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut nantinya, apabila murtahin mendapat izin dari rahin maka murtahin dapat memungut hasil marhun sesuai dan senilai dengan yang telah ia keluarkan. Tetapi apabila rahin tidak mengizinkannya maka biaya pemeliharaan menjadi utang rahin kepada murtahin. Pendapat ini dikutip oleh Muhammad Shalikul Hadi dari Sabiq (2003).[15]Resiko Atas Kerusakan Menurut para ulama Syafi’iah dan Hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa hal tersebut menjadi tanggungan murtahin sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai barang tersebut rusak.

Shalikul Hadi mengutip Basyir (2003: 84) Pembayaran Atau Pelunasan Hutang GadaiApabila sudah samapai jatuh tempo dan rahin belum membayarkan kembali utangnya maka murtahin boleh memaksa rahin untuk menjual barangnya. Kemudian hasilnya digunakan untuk menebus utang tersebut sedangkan jika terdapat sisa atas penjualan barang tersebut, maka akan dikembalikan kepada rahin.Prosedur Pelelangan GadaiJika ada persyaratan akan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, maka ini diperbolehkan dengan ketentuan:[16]

(1)   Murtahin harus mengetahui terlebih dahulu keadaan rahin

(2)   Dapat memeperpanjang tenggang waktu pemabayaran

(3)   Kalau keadaan mendesak murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan izin rahin

(4)   Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin.

 

3.  Pembentukan Laba Pegadaian

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa pegadaian memperoleh laba dari bunga gadai. Tetapi dari segi kaca mata syariah hal ini dilarang. Tentunya jika bunga gadai dihapuskan maka lembaga pegadaian tidak akan dapat melanjutkan operasionalnya lagi. Sebaliknya jika hal ini diperbolehkan hukum haram atas riba mengikatnya dan tentu saja kerugian salah satu pihak akan terjadi.untuk mengatasi hal tersebut dapat diterapkan sebagai berikut:

(1)  Melakukan transaksi gadai dengan akad Rahn

(2)  Melakukan transaksi gadai dengan  akad Bai’ al Muqoyyadah

(3)   Melakukan Akad al Mudharabah.

(4)  Melakukan dengan akad Qardhul Hasan

Itulah beberapa alternatif yang bisa dijalankan guna mengeliminir praktek riba dalam pegadaian konvensional. Danjuga sebagai solusi atas persoalan yang terdapat dalampegadaian saat sekarang ini, sehingga diharapkan natinya lembaga ini benar-benar telah menjalankan mottonya sebagai lembaga yang mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah.[17]

 

III. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan sekaligus penutup esai ini adalah:

1.      Pengertian gadai menurut konvensional adalah gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diberikan oleh orang yang berpiutang sebagai suatu jaminan dan barang tersebut bisa dijual jika orang yang berpiutang tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo.sedangkan gadai menurut syariat adalah  menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar’a untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagaian utang dari benda itu.

2.      yang menjadi dasar hukum gadai konvensional adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 pasal 6 dan pasal 7, sedangkan dasar hukum gadai syariah adalah al-Qur’an (2): 283 yang menjelaskan tentang diizinkannya bermuamalah tidak secara tunai. Dan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisiyah binti Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.

3.      Dalam pandangan Islam bahwa pegadaian diperbolehkan oleh syariat. Dan tentunya harus sesuai dengan yang digariskan dalamAl-Qur’an dan As-Sunnah. Seterusnya, bukan tidak mungkin bahwa segala sesuatu yang bersifat konvensional yang ternyata banyak menyimpan persoalan dapat dijawab dengan menerapkan prinsip-prinsip syari’ah. Bunga bukanlah satu-satunya jalan yang tepat untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi dengan memberdayakan akad-akad syariah pendapatan atau laba pun dapat diperoleh dan tentunya hasil yang didapatkan pun bersih dan halal.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

1.      Abdul Ghafur Ansori,. Gadai Sariah di Indonesia, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005.

2.      Departemen Agama RI,  Al Qur’an dan Terjemahnya, Bandung : CV. Diponegoro, 2003.

3.      Ghufran Sofiyanah, Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah, Jakarta : RENAISAN Anggota IKAPI, 2005.

4.      Ibnn Rusdy, Bidaya al-Mujtahid, alih bahasa Imam Gazali Said, Jakarta: Pustaka Amini, 1991.

5.      Imam al’ama Ibn Mandur, Lisan al-Arab, Beirut: Muassah Tarikh al-Arabi, 1999.

6.      Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Kutub al-Tis’ah (CD).

7.      Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.

8.      Muhammad Syafi’i Antonio, Bisnis dan Perbankan Dalam Perspektif Islam Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1997.

9.      Prof. DR. H. Racmat Syafee’i, M.A..  Fiqih Muamalah, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001.

10.  Sabiq, Sayyid, Fiqh us-Sunnah, Muhammad Sa‘eed Dabas, Jamal al-Din M. Zarabozo, translators, Indianapolis, Ind., USA: American Trust Publications, c1985.

11.  Susilo, Y. Sri, dkk. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat,  1999.

12.  Van Hope, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996.

 


[1] Susilo, Y. Sri, dkk. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat,  1999. hal. 132

[2]Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jus III, Beirut: Dar al-Fikr, tt,  hal. 187.

[3] Ibid., hal 187.

[4] Imam al’ama Ibn Mandur, Lisan al-Arab, Beirut: Muassah Tarikh al-Arabi, 1999, hal. 347.

[5] Van Hope, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996, hal.1480.

[6]Muhammad Sholikul Hadi. Pegadaian Syariah, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.

[7] Dr. Muhammad Firdaus NH, dkk. Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah, Jakarta : RENAISAN Anggota IKAPI,  2005.

[8]Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H. Gadai Syariah Di Indonesia, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, 2005.

[9] Susilo, Y. Sri, dkk. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat,  1999. hal. 156

[10] Al-Qur’an surat al-Baqarah, ayat 283 yang dapat diartikan sebagai berikut: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.

[11] Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Kutub al-Tis’ah (CD).

[12] Ibnn Rusdy, Bidaya al-Mujtahid, alih bahasa Imam Gazali Said, Jakarta: Pustaka Amini, 1991, hal. 351.

[13] Sayyid Sabiq, op.cit., hal, 188.

[14] Ibn Rusdy, op.cit., hal, 351.

[15] Muhammad Sholikul Hadi, Op. Ci., hal.17

[16] Muhammad Sholikul Hadi, Op. Ci., hal.85

[17] Muhammad Syafi’i Antonio. 1997. Bisnis dan Perbankan Dalam Perspektif Islam Dalam Mustafa Kamal (ED) Wawasan Islam dan Ekonomi. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

 

PSAK No.1

Posted: 18/01/2011 in Tak Berkategori
Tag:, , ,

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
1.1
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NO. 1 (REVISI 1998)
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
Paragraf-paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring (bold italic)
adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks dengan
paragraf-paragraf penjelasan serta Kerangka Dasar Penyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk
hal-hal yang tidak material.
Pe n d a h u l u a n
Pemahaman dan dapat dibandingkannya laporan keuangan antar perusahaan
akan semakin meningkat apabila laporan keuangan disajikan dalam
format yang seragam dan menggunakan deskripsi yang sama untuk pospos
yang sejenis. Namun demikian dalam kenyataannya keseragaman
tersebut mungkin sulit diterapkan bahkan dapat menghalangi perusahaan
untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan sesuai
dengan kondisi masing-masing perusahaan.
Pernyataan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu laporan keuangan
yang disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
melalui:
a) penerapan persyaratan dalam PSAK termasuk persyaratan
pengungkapan;
b) pemberian pedoman struktur laporan keuangan termasuk persyaratan
minimum dari setiap komponen utama laporan, kebijakan
akuntansi dan catatan atas laporan keuangan;
c) penetapan persyaratan praktis untuk masalah-masalah yang
berkaitan dengan Materialitas, Kelangsungan Usaha, Pemilihan
Kebijakan Akuntansi dalam hal tidak ada pengaturan oleh PSAK,
Konsistensi dan Penyajian Informasi Komparatif.
Tu j u a n
Tujuan pernyataan ini adalah menetapkan dasar-dasar bagi penyajian

1.2 Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements)
yang selanjutnya disebut “Laporan Keuangan” agar dapat dibandingkan
baik dengan laporan keuangan perusahaan periode sebelumnya
maupun dengan laporan keuangan perusahaan lain. Pengakuan, pengukuran
dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam
Pernyataan Standar Akuntansi terkait.
Ruang Lingkup
01 Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan
keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
02 Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan
keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian
besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk
juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam
dokumen publik lainya seperti laporan tahunan atau prospektus. Pernyataan
ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasian.
03 Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi
perusahaan yang berorientasi profit. Organisasi Nirlaba dan perusahaan
lainnya yang akan menerapkan standar ini mungkin perlu melakukan
penyesuaian-penyesuaian terhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat
dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta
dapat pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporan
keuangannya.
04 Pernyataan ini menggantikan PSAK 1 tentang Pengungkapan
Kebijakan Akuntansi dan PSAK 9 tentang Penyajian Aktiva Lancar
dan Kewajiban Jangka Pendek.
Tujuan Laporan Keuangan
05 Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan
informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan
yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam
rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban
(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber123456789

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
1.3
sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai
tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai
perusahaan yang meliputi:
a) aktiva;
b) kewajiban;
c) ekuitas;
d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan
e) arus kas.
Informasi tersebut diatas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam
catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi
arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian
diperolehnya kas dan setara kas.
Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan
06 Manajemen perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan
dan penyajian laporan keuangan perusahaan.
Komponen Laporan Keuangan
07 Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponenkomponen
berikut ini:
a) neraca,
b) laporan laba-rugi,
c) laporan perubahan ekuitas,
d) laporan arus kas, dan
e) catatan atas laporan keuangan.
Informasi Tambahan
08 Perusahaan dianjurkan untuk menyajikan telaahan keuangan
yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan,
posisi keuangan perusahaan dan kondisi ketidakpastian
09 Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan
seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value
added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan
hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap

1.4
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan
penting.
Penyajian Secara Wajar
10 Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi
keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas
perusahaan dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan
yang diharuskan PSAK dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian
yang wajar walaupun pengungkapkan tersebut tidak diharuskan
oleh PSAK.
11 Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan,
pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau
peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan
dan penerapan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan paragraf
14 serta menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa
sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan
dan dapat dipahami.
12 PSAK dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan
secara wajar posisi keuangan, kinerja dan arus kas sehingga tujuan laporan
keuangan tersebut dapat tercapai. PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan
informasi tertentu padahal pengungkapan informasi tersebut diperlukan
guna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut
maka perusahaan harus memberikan tambahan pengungkapan informasi
yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.
13 Kecepatan inovasi dalam dunia bisnis sering mengakibatkan
belum diaturnya suatu transaksi atau peristiwa dalam PSAK. Dalam kondisi
tersebut, penyajian secara wajar laporan keuangan dapat dicapai dengan
memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 14
serta menyajikan informasi menggunakan konsep yang terdapat dalam
kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.
Kebijakan Akuntansi
14 Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akun123456789
1.6
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan
usaha perusahaan tidak dapat digunakan.
18 Manajemen bertanggung jawab untuk mempertimbangkan
apakah asumsi kelangsungan usaha masih layak digunakan dalam
menyiapkan laporan keuangan. Dalam mempertimbangkan apakah dasar
asumsi kelangsungan usaha dapat digunakan, manajemen memperhatikan
semua informasi masa depan yang relevan paling sedikit untuk jangka
waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Tingkat pertimbangan tergantung pada
kasus demi kasus. Apabila selama ini perusahaan menghasilkan laba dan
mempunyai akses ke sumber pembiayaan maka asumsi kelangsungan
usaha mungkin dapat disimpulkan tanpa melalui analisis rinci. Dalam kasus
lain, manajemen perlu memperhatikan faktor yang mempengaruhi profitabilitas
masa kini maupun masa yang akan datang, jadual pembayaran utang
dan sumber potensial pembiayaan pengganti sebelum dapat menyimpulkan
bahwa asumsi kelangsungan usaha dapat digunakan.
Dasar Akrual
19 Perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas
dasar akrual, kecuali laporan arus kas.
20 Dalam akuntansi akrual, aktiva, kewajiban, ekuiti, penghasilan
dan beban diakui pada saat kejadian bukan saat kas atau setara kas
diterima dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode
terjadinya. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan
langsung antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan tertentu yang
diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengkaitan biaya dengan pendapatan
(matching concept) melibatkan secara bersamaan atau gabungan
penghasilan dan beban yang dihasilkan secara langsung dan bersamasama
dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Misalnya berbagai
komponen beban yang membentuk harga pokok penjualan diakui pada
saat yang sama dengan pengakuan penghasilan yang diperoleh dari penjualan
barang yang bersangkutan. Namun demikian penggunaan konsep
“matching” tidak memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang
tidak memenuhi kriteria pengakuan aktiva dan kewajiban. Beban segera
diakui dalam laporan laba-rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan
manfaat ekonomi masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa
depan tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva.

1.7
Konsistensi Penyajian
21 Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan
keuangan antar periode harus konsisten kecuali:
a) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi
perusahaan atau perubahan penyajian akan menghasilkan
penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa;
atau
b) perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan.
22 Akusisi atau pelepasan yang signifikan atau kajian ulang
terhadap penyajian laporan keuangan mungkin akan menghasilkan kesimpulan
bahwa laporan keuangan harus disajikan secara berbeda. Namun
demikian perubahan penyajian dapat dilaksanakan apabila manfaat
perubahan tersebut jelas atau struktur yang baru mempunyai kecenderungan
akan dipergunakan seterusnya. Apabila dilakukan perubahan penyajian
laporan keuangan, perusahaan harus mengklasifikasi ulang informasi
komparatif sesuai dengan paragraf 28.
Materialitas dan Agregasi
23 Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan
keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah
yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
24 Laporan keuangan merupakan hasil dari proses atas sejumlah
transaksi yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir
dari proses penggabungan saldo dan pengklasifikasian adalah penyajian
dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Jika suatu
klasifikasi pos tidak material maka dapat digabungkan dengan pos lain
yang sejenis dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam
laporan keuangan tetapi cukup material untuk disajikan terpisah dalam
catatan atas laporan keuangan. Informasi dianggap material jika dengan
tidak diungkapkannya informasi tersebut dapat mempengaruhi pengguna
laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk menentukan materialitas
suatu pos maka besaran dan sifat unsur tersebut harus dianalisis
dimana masing-masing dapat menjadi faktor penentu.
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1.8 Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
Saling Hapus (Offsetting)
25 Aktiva, kewajiban, Pos-pos penghasilan dan beban disajikan
secara terpisah kecuali saling hapus diperkenankan dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
26 Saling hapus akan mempengaruhi pemahaman pengguna
laporan terhadap suatu transaksi yang telah dilakukan dan mempengaruhi
penilaian pengguna laporan atas arus kas perusahaan pada masa depan
kecuali mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa,. Aktiva yang
dilaporkan sebesar nilai setelah dikurangi dengan penyisihan tidak termasuk
kategori saling hapus.
27 Dalam aktivitas normal, perusahaan juga melakukan
transaksi-transaksi lain yang bukan merupakan penghasil utama pendapatan
dan bersifat insidentil. Hasil dari transaksi tersebut disajikan dengan
mengurangkan setiap pendapatan dengan beban yang berkaitan sepanjang
penyajian tersebut menggambarkan substansi transaksi atau peristiwa
tersebut. Contoh:
a) keuntungan dan kerugian atas pelepasan aktiva tidak lancar
termasuk investasi dan aktiva operasional dilaporkan dengan
mengurangkan penerimaan dengan nilai tercatat dan beban yang
timbul akibat pelepasan aktiva tersebut;
b) pengeluaran yang diganti berdasarkan perjanjian kontrak dengan
pihak ketiga disajikan sebesar nilai setelah dikurangi dengan
penggantian yang diterima; dan
c) pos luar biasa disajikan sebesar nilai setelah dikurangi pajak terkait
dan hak minoritas sedangkan nilai bruto disajikan pada catatan atas
laporan keuangan.
Informasi Komparatif
28 Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif
dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan. Informasi komparatif yang
bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya
diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan
keuangan periode berjalan.
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
1.9
29 Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan pada
laporan keuangan periode sebelumnya masih releven untuk diungkapkan
pada periode berjalan. Misalnya rincian tentang sengketa hukum yang
dihadapi, dimana hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode
sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan
kembali pada periode berjalan. Pengguna laporan akan memperoleh manfaat
dari informasi adanya ketidakpastian pada tanggal neraca sebelumnya
dan langkah-langkah yang telah dilakukan pada periode berjalan untuk
mengatasi ketidakpastian tersebut.
30 Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan
keuangan diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi
untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah serta alasan reklasifikasi
harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak
praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan.
31 Terdapat suatu keadaan dimana reklasifikasi guna menjaga
daya banding informasi komparatif dengan informasi pada periode berjalan
tidak praktis dilakukan, misalnya pada periode sebelumnya data dikumpulkan
sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan reklasifikasi
serta tidak praktis untuk menciptakan kembali informasi tersebut. Dalam
keadaan demikian maka sifat penyesuaian terhadap informasi komparatif
yang seharusnya dilakukan harus diungkapkan.
Identifikasi Laporan Keuangan
32 Laporan keuangan diidentifikasikan dan dibedakan
secara jelas dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama.
33 Laporan keuangan sering disajikan sebagai bagian dari
suatu dokumen seperti laporan tahunan atau prospektus. Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak
berlaku untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan atau
dokumen lainnya. Oleh karena itu sangat penting bagi pengguna untuk
mampu membedakan laporan yang disusun sesuai dengan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan dari informasi lain yang juga bermanfaat bagi
pengguna laporan tetapi tidak perlu disajikan sesuai dengan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan.
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1.10 Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
34 Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi
secara jelas. Disamping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi,
bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:
a) nama perusahaan pelapor atau identitas lain;
b) cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu
entitas atau beberapa entitas;
c) tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan,
mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
d) mata uang pelaporan; dan
e) satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan
keuangan.
35 Ketentuan paragraf 34 dapat dipenuhi dengan menyajikan
judul halaman dan singkatan judul kolom pada setiap halaman laporan
keuangan. Diperlukan pertimbangan dalam menentukan cara terbaik dalam
menyajikan informasi tersebut diatas. Disamping itu, laporan keuangan
sering lebih mudah dipahami dengan cara menyajikan informasi keuangan
dalam ribuan, jutaan atau milyaran rupiah. Hal ini dapat diterima sepanjang
tingkat ketepatan penyajian diungkapkan dan informasi yang relevan tidak
hilang.
Periode Pelaporan
36 Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan.
Apabila tahun buku perusahaan berubah dan laporan keuangan
tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dari
periode satu tahun maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan
laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan:
a) alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu
tahunan; dan
b) fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi, laporan
perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan tidak dapat diperbandingkan.
37 Dalam keadaan sangat luar biasa, perusahaan mungkin
terpaksa atau memutuskan untuk mengubah tanggal neracanya misalnya
akibat di akuisisi oleh perusahaan lain yang mempunyai tanggal neraca
yang berbeda. Dalam kasus seperti ini, pengguna laporan perlu mengetahui
bahwa jumlah yang disajikan pada periode berjalan dan jumlah komparatif
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
1.11
tidak dapat dibandingkan dan alasan perubahan tanggal neraca diungkapkan.
Tepat Waktu
38 Manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang jika
laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Suatu perusahaan
sebaiknya mengeluarkan laporan keuangannya paling lama 4 bulan setelah
tanggal neraca. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi perusahaan tidak
cukup menjadi pembenaran atas ketidak mampuan perusahaan menyediakan
laporan keuangan tepat waktu.
NERACA
Pembagian Lancar dengan Tidak Lancar dan Jangka
Pendek dengan Jangka Panjang.
39 Perusahaan menyajikan aktiva lancar terpisah dari
aktiva tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban
jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur
dalam SAK khusus. Aktiva lancar disajikan menurut ukuran likuiditas
sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
40 Perusahaan harus mengungkapkan informasi mengenai
jumlah setiap aktiva yang akan diterima dan kewajiban yang akan
dibayarkan sebelum dan sesudah dua belas bulan dari tanggal neraca.
41 Apabila perusahaan menyediakan barang atau jasa dalam
siklus operasi perusahaan yang dapat diidentifikasi dengan jelas, maka
klasifikasi aktiva lancar dan tidak lancar serta kewajiban jangka pendek
dan jangka panjang dalam neraca memberikan informasi yang bermanfaat
dengan membedakan aktiva bersih sebagai modal kerja dengan aktiva
yang digunakan untuk operasi jangka panjang. Pengklasifikasian tersebut
juga menonjolkan aktiva yang diharapkan akan direalisasi dalam siklus
operasi berjalan dan kewajiban yang akan jatuh tempo pada periode yang
sama. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aktiva dan kewajiban bermanfaat
dalam menilai likuiditas dan solvabilitas perusahaan.
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1.12 Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
Aktiva Lancar
42 Suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, jika
aktiva tersebut:
a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau
digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan;
atau
b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek
dan diharapkan akan direalisisr dalam jangka waktu 12 bulan
dari tanggal neraca; atau
c) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi;
Aktiva yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan
sebagai aktiva tidak lancar.
43 Siklus operasi perusahaan merupakan rata-rata jangka
waktu antara perolehan bahan baku memasuki proses dan realisasinya
menjadi kas atau instrumen yang siap dijadikan kas. Aktiva lancar termasuk
persediaan dan piutang dagang yang dijual, dikonsumsi dan direalisasi
sebagai bagian dari siklus normal operasi perusahaan walaupun aktiva
tersebut tidak diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu dua belas
bulan dari tanggal neraca. Surat berharga diklasifikasikan sebagai aktiva
lancar apabila surat berharga tersebut diharapkan akan direalisasi dalam
jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca dan jika lebih dari dua
belas bulan diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar. Untuk tujuan
pengklasifikasian ini, siklus operasi diasumsikan satu tahun kecuali untuk
kegiatan atau industri tertentu dimana jangka waktu yang lebih panjang
jelas lebih layak.
Kewajiban Jangka Pendek
44 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek, jika:
a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal
operasi perusahaan; atau
b) jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal
neraca.
Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
1.13
jangka panjang.
45 Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan dengan
cara yang serupa dengan aktiva lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek
seperti utang dagang dan biaya pegawai serta biaya operasi lainnya membentuk
sebagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal
perusahaan. Pos-pos operasi seperti tersebut diatas diklasifikasikan
sebagai kewajiban jangka pendek walaupun pos-pos tersebut diselesaikan
dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan dari tanggal neraca.
46 Kewajiban jangka pendek lainnya lebih sulit untuk dikaitan
dengan siklus operasi berjalan meskipun akan jatuh tempo dalam jangka
waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca. Misalnya bagian dari kewajiban
berbunga (interest-bearing liabilities) yang akan jatuh tempo dalam periode
berjalan, cerukan, utang dividen, pajak penghasilan dan utang selain utang
dagang. Kewajiban berbunga jangka panjang (interest-bearing liabilities)
yang digunakan untuk membiayai modal kerja dan tidak jatuh tempo dalam
jangka waktu dua belas bulan merupakan kewajiban jangka panjang.
47 Kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan
sebagai kewajiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut
akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal
neraca, apabila:
a) kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih
dari dua belas bulan;
b) perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya
dengan pendanaan jangka panjang; dan
c) maksud tersebut pada huruf (b) didukung dengan perjanjian
pembiayaan kembali atau penjadualan kembali pembayaran
yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.
Jumlah kewajiban yang dikeluarkan dari penyajian dalam kelompok
kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini beserta informasi
yang mendukung penyajian tersebut harus diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan.
48 Terdapat kewajiban yang akan jatuh tempo dalam siklus
operasi tahun berikutnya, diharapkan dapat dibiayai kembali atau diperpanjang
kembali sehingga tidak diharapkan adanya penggunaan modal kerja
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1.14 Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
lancar. Kewajiban seperti itu merupakan bagian dari pembiayaan jangka
panjang perusahaan dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang. Dalam hal tidak terdapat perjanjian mengenai pembiayaan
kembali, maka pembiayaan kembali tidak dapat di asumsikan akan terjadi
secara otomatis sehingga kewajiban harus diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka pendek. Perjanjian kembali harus secara resmi disepakati
sebelum laporan keuangan disetujui yang membuktikan bahwa pada
tanggal neraca substansi kewajiban merupakan kewajiban jangka panjang.
Informasi yang disajikan dalam Neraca
49 Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang
menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi
penyajian secara wajar. Neraca, minimal mencakup pos-pos berikut:
a) aktiva berwujud;
b) aktiva tidak berwujud;
c) aktiva keuangan;
d) investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas;
e) persediaan;
f) piutang usaha dan piutang lainnya;
g) kas dan setara kas;
h) hutang usaha dan utang lainnya;
i) kewajiban yang diestimasi;
j) kewajiban berbunga jangka panjang;
k) hak minoritas; dan
l) modal saham dan pos ekuitas lainnya.
Pos, judul, dan sub-jumlah lain disajikan dalam neraca apabila diwajibkan
oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila
penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan posisi keuangan perusahaan
secara wajar.
50 Pernyataan ini tidak mengatur susunan atau format mengenai
pos-pos yang harus disajikan dalam neraca. Paragraf 49 merupakan
suatu daftar pos-pos yang berbeda dalam sifat maupun fungsinya sehingga
layak disajikan di neraca secara terpisah. Penyesuaian terhadap pos-pos
tersebut diatas meliputi:
a) penambahan pos-pos dilakukan jika PSAK mewajibkan penyajian
secara terpisah dalam neraca, atau apabila suatu pos sangat ma123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
1.15
terial sehingga penyajian yang terpisah akan membantu penyajian
posisi keuangan secara wajar;
b) istilah yang digunakan dan urutan pos-pos dapat diubah sesuai
dengan sifat perusahaan dan transaksinya guna memberikan informasi
yang diperlukan bagi pemahaman posisi keuangan perusahaan
secara menyeluruh.
51 Pertimbangan apakah pos-pos tambahan disajikan secara
terpisah didasarkan atas penilaian dari:
a) sifat, likuiditas dan materialitas aktiva.
b) fungsi pos-pos tersebut dalam perusahaan.
c) jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.
52 Aktiva dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi
kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Misalnya
aktiva tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan atau penilaian kembali,
maka penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk setiap aktiva
mengindikasikan bahwa sifat dan fungsi aktiva tersebut juga berbeda
sehingga aktiva tersebut harus disajikan secara terpisah.
Informasi Disajikan di Neraca atau di Catatan Atas
Laporan Keuangan
53 Perusahaan harus mengungkapkan, di neraca atau di
catatan atas laporan keuangan, sub-klasifikasi pos-pos yang disajikan,
diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi perusahaan.
Setiap pos di sub-klasifikasikan, jika memungkinkan, sesuai
dengan sifatnya; dan jumlah terutang atau piutang pada perusahaan
induk, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan pihak-pihak yang
memiliki hubungan istimewa lainnya diungkapkan secara terpisah.
54 Rincian yang tercakup dalam sub-klasifikasi, di neraca atau
di catatan atas laporan keuangan, tergantung pada persyaratan dari PSAK
dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Faktor-faktor yang diuraikan
pada paragraf 51 dapat digunakan dalam menentukan dasar bagi subklasifikasi.
55 Perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut di neraca
atau di catatan atas laporan keuangan:
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1.16 Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
a) untuk setiap jenis saham :
i) jumlah saham modal dasar;
ii) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh;
iii) nilai nominal saham;
iv) ikhtisar perubahan jumlah saham beredar;
v) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada
setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen
dan pembayaran kembali atas modal;
vi) saham perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan itu
sendiri atau oleh anak perusahaan atau perusahaan
asosiasi; dan
vii) saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak
penjualan, termasuk nilai dan persyaratannya;
b) penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan dalam
ekuitas;
c) penjelasan apakah dividen yang diusulkan tapi secara resmi
belum disetujui untuk dibayarkan telah diakui atau tidak sebagai
kewajiban; dan
d) jumlah dividen saham preferen kumulatif yang belum diakui.
Perusahaan yang modalnya tidak terbagi dalam saham, seperti persekutuan,
mengungkapkan informasi yang setara dengan persyaratan
di atas, yang memperlihatkan perubahan dalam suatu periode dari
setiap jenis penyertaan serta hak, keistimewaan dan pembatasan yang
melekat pada setiap jenis penyertaan.
LAPORAN LABA RUGI
Informasi Disajikan dalam Laporan Laba Rugi
56 Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian
rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan
bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal
mencakup pos-pos berikut:
a) pendapatan;
b) laba rugi usaha;
c) beban pinjaman;
d) bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang
diperlakukan menggunakan metode ekuitas;
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
1.17
e) beban pajak;
f) laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan;
g) pos luar biasa;
h) hak minoritas; dan
i) laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.
Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi
apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau
apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja
keuangan perusahaan secara wajar.
57 Berbagai kegiatan, transaksi dan peristiwa menghasilkan
pengaruh berbeda terhadap stabilitas, risiko dan prediksi. Pengungkapan
unsur-unsur kinerja membantu dalam memahami hasil yang dicapai dan
dalam menilai hasil yang akan diperoleh pada masa akan datang. Dalam
rangka menyajikan laporan laba rugi secara wajar maka dapat dilakukan
penambahan pos-pos dan perubahan istilah-istilah yang dipakai serta
perubahan urut-urutan dari pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi.
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan penambahan dan
perubahan tersebut meliputi materialitas, hakekat dan fungsi dari berbagai
komponen pendapatan dan beban.
Informasi Disajikan di Laporan Laba Rugi atau di Catatan
Atas Laporan Keuangan
58 Perusahaan menyajikan, di laporan laba rugi atau di
catatan atas laporan keuangan, rincian beban dengan menggunakan
klasifikasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi beban di dalam
perusahaan.
59 Perusahaan disarankan untuk menyajikan rincian seperti
tersebut dalam paragraf 58 di atas pada laporan laba rugi. Pos-pos beban
di sub-klasisifikasikan lebih lanjut dalam rangka menonjolkan cakupan
komponen-komponen kinerja keuangan yang mungkin berbeda dalam hal
stabilitas, potensi menghasilkan laba atau rugi dan prediksi. Informasi
tersebut dapat disajikan dengan salah satu dari dua cara.
60 Rincian yang pertama disajikan dengan metode sifat beban.
Beban disajikan dalam laporan laba rugi sesuai dengan sifatnya (contoh:
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1.18 Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
penyusutan, pembelian bahan baku, beban transportasi, gaji dan upah,
beban iklan) dan tidak dialokasikan menurut berbagai fungsi dalam perusahaan.
Metode ini sederhana dan cocok diterapkan pada perusahaan kecil
sebab tidak perlu dialokasikan menurut berbagai fungsi dalam perusahaan.
Contoh:
Pendapatan X
Pendapatan operasi lain X
Perubahan persediaan barang jadi
dan barang dalam proses X
Bahan baku yang digunakan X
Beban pegawai X
Beban penyusutan dan amortisasi X
Beban operasi lain X
Jumlah beban operasi (X)
Laba operasi X
61 Perubahan persediaan barang jadi dan barang dalam proses
selama suatu periode menggambarkan penyesuaian terhadap beban
produksi yang mencerminkan bahwa produksi meningkatkan jumlah persediaan
atau penjualan menurunkan jumlah persediaan barang jadi karena
jumlah penjualan melebihi jumlah produksi.
62 Rincian yang kedua disajikan dengan metode beban fungsional
atau metode beban pokok penjualan yang mengklasifikasikan beban
sesuai dengan fungsinya sebagai bagian dari harga pokok penjualan,
kegiatan distribusi atau administrasi. Penyajian dengan metode ini memberikan
informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan, namun
alokasi biaya ke masing-masing fungsi merupakan proses arbitrase dan
membutuhkan banyak pertimbangan.
Contoh klasifikasi yang menggunakan metode beban fungsional
adalah sebagai berikut:
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
1.19
Pendapatan X
Beban pokok penjualan (X)
Laba kotor X
Pendapatan operasi lainnya X
Beban pemasaran (X)
Beban administrasi dan umum (X)
Beban operasi lain (X)
Laba operasi X
63 Perusahaan yang mengklasifikasikan beban menurut
fungsinya harus mengungkapkan informasi tambahan mengenai sifat
beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi serta biaya
pegawai.
64 Pemilihan metode analisis antara metode harga pokok
penjualan dan metode sifat beban tergantung pada faktor historis dan
industri serta sifat organisasi. Kedua metode tersebut memberikan indikasi
bahwa biaya-biaya dapat berubah, langsung atau tidak langsung, dengan
tingkat penjualan atau produksi. Karena masing-masing metode mempunyai
manfaat yang berbeda bagi setiap jenis perusahaan maka Pernyataan
ini memberikan kebebasan memilih metode yang paling menghasilkan
penyajian elemen laporan laba rugi secara wajar. Namun demikian,
karena informasi yang disajikan dengan metode sifat beban berguna dalam
memprediksi arus kas pada masa depan maka pengungkapan tambahan
diperlukan apabila informasi disajikan dengan metode harga pokok
penjualan.
65 Perusahaan mengungkapkan dalam laporan laba rugi
atau dalam catatan atas laporan keuangan; jumlah dividen per saham
yang diumumkan.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
66 Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan
ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1.20 Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
a) laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;
b) setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian
beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui
secara langsung dalam ekuitas;
c) pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan
perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait.
d) transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik;
e) saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode
serta perubahannya; dan
f) rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal
saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang
mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.
67 Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan
atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan
berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus
diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali
untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham
seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah
keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama
periode yang bersangkutan
LAPORAN ARUS KAS
68 Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang
telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
S t r u k t u r
69 Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara
sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus
kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas
laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
a) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap
peristiwa dan transaksi yang penting;
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
1.21
b) informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi,
laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas ;
c) informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan
keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara
wajar.
70 Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif
atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan
arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti
kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga
mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta pengungkapanpengungkapan
lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan
keuangan secara wajar.
71 Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami
laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan
perusahaan lain, maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan
dengan urutan sebagai berikut:
a) pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi
yang diterapkan;
b) informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan
sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan
dan urutan penyajian komponen laporan keuangan;
c) pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan pengungkapan
keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat nonkeuangan.
Sistematika struktur dalam catatan atas laporan keuangan agar tetap
dipertahankan sepanjang hal tersebut praktis untuk dilaksanakan
Penyajian Kebijakan Akuntansi
72 Bagian kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan
keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
a) dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan;
b) kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami
laporan keuangan secara benar.
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1.22 Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
73 Pengguna laporan perlu mengetahui dasar pengukuran
yang digunakan (nilai historis, nilai pasar, nilai realisasi, nilai wajar atau
nilai sekarang) sebagai landasan dalam penyiapan laporan keuangan.
Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam laporan keuangan,
maka informasi yang disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan
aktiva dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran
tersebut. Selanjutnya, dalam menentukan apakah kebijakan akuntansi
tertentu harus diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan
tersebut akan membantu pengguna laporan untuk memahami
bagaimana transaksi dan peristiwa tercermin di laporan laba rugi dan
neraca. Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal
sebagai berikut:
a) pengakuan pendapatan;
b) prinsip-prinsip konsolidasi;
c) penggabungan usaha;
d) joint venture;
e) pengakuan beban termasuk metode penyusutan atau amortisasi
aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud;
f) kapitalisasi biaya pinjaman dan pengeluaran lainnya;
g) kontrak konstruksi;
h) properti investasi;
i) instrumen keuangan dan investasi;
j) sewa guna usaha;
k) biaya riset dan pengembangan;
l) persediaan
m) pajak termasuk pajak tangguhan;
n) penyisihan;
o) biaya manfaat pensiun;
p) penjabaran mata uang asing dan hedging;
q) definisi segmen usaha dan geografis dan dasar alokasi biaya antar
segmen;
r) definisi kas dan setara kas;
s) akuntansi inflasi; dan
t) hibah pemerintah.
Pengungkapan Lain
74 Perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini jika
tidak diungkapkan dibagian manapun dari informasi yang dipublikasi123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
1.23
kan bersama dengan laporan keuangan:
a) domisili dan bentuk hukum perusahaan, negara tempat pendirian
perusahaan, alamat kantor pusat perusahaan serta lokasi
utama bisnis jika berbeda dari lokasi kantor pusat;
b) keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan utama
perusahaan;
c) nama perusahaan dalam grup, nama perusahaan asosiasi,
nama perusahaan induk dan perusahaan holding;
d) nama anggota direksi dan komisaris; dan
e) jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah
karyawan selama periode yang bersangkutan.
75 Untuk setiap jenis pinjaman atau penerbitan surat berharga
yang bersifat utang dalam mata uang asing, perusahaan harus
mengungkapkan informasi berikut ini:
a) karakteristik umum dari setiap pinjaman dan surat berharga
yang bersifat utang termasuk informasi mengenai suku bunga
dan nama kreditur;
b) nilai nominal dalam mata uang asing, jangka waktu pinjaman,
tanggal jatuh tempo, jadual angsuran atau pembayaran;
c) dasar konversi utang menjadi efek lain jika pinjaman dapat di
konversi;
d) nilai kurs yang digunakan pada tanggal neraca;
e) jaminan kredit;
f) hal penting lain, misalnya persyaratan kredit tidak dipenuhi.
76 Apabila suatu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
diterapkan sebelum tanggal berlaku efektif dan penerapan lebih dini
tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pernyataan
tersebut, maka fakta tersebut harus diungkapkan.
TANGGAL BERLAKU EFEKTIF
77 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini berlaku
efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang
mencakup periode laporan yang dimulai tanggal 1 Januari 1999. Penerapan
lebih dini dianjurkan.
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
1.24 Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
L a m p i r a n
Ilustrasi Perubahan Ekuitas
Lampiran ini hanya ilustrasi dan bukan bagian dari Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan ini. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan
penerapan Pernyataan ini dalam rangka membantu memahami artinya.
Urutan penyajian dan deskripsi, bila perlu, dapat diubah sesuai dengan
kondisi masing-masing perusahaan agar tercapai penyajian laporan
keuangan secara wajar, dengan memperhatikan PSAK terkait.
123456789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Hak Cipta © 1998 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PSAK NO. 1 (REVISI 1998)
1.25
PT XYZ dan Anak Perusahaan
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 19-2
(dalam ribuan rupiah)
Modal Agio Selisih Selisih Saldo Jumlah
Saham Saham Revaluasi Kurs Laba
Saldo per 31/12/19-0 X X X (X) X X
Perubahan kebijakan akuntansi – – – – (X) (X)
Saldo yang disajikan kembali X X X (X) X X
Selisih revaluasi aktiva tetap X X
Laba Rugi belum direalisasi
dari pemilikan efek (X) (X)
Selisih kurs (X) (X)
Keuntungan/kerugian
neto yang tidak diakui
pada laporan laba rugi X (X) X
Laba bersih periode berjalan X X
Dividen (X) (X)
Penempatan modal saham X X X
Saldo per 31/12/19-1 X X X (X) X X
Selisih revaluasi aktiva tetap (X) (X)
Laba Rugi belum direalisasi
dari pemilikan efek X X
Selisih kurs (X) (X)
Keuntungan/kerugian
neto yang tidak diakui
pada laporan laba rugi (X) (X) (X)
Laba bersih periode berjalan X X
Dividen (X) (X)
Penerbitan modal saham X X X
Saldo per 31/12/19-2 X X X (X) X X