Posts Tagged ‘manajemen syariah’

MENGENAL SUKUK : INSTRUMEN INVESTASI DAN PEMBIAYAAN BERBASIS SYARIAH
Latar Belakang
Konsep keuangan berbasis syariah Islam (Islamic finance) dewasa ini telah tumbuh secara pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja, melainkan juga oleh berbagai negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam, serta didirikannya lembaga rating Islam. Beberapa prinsip pokok dalam transaksi keuangan sesuai syariah antara lain berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau profit sharing, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir.
Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah sukuk. Di beberapa negara, sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting. Pada saat ini, beberapa negara telah menjadi regular issuer dari sukuk, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab, Qatar, Pakistan, dan State of Saxony Anhalt – Jerman. Penerbitan sovereign sukuk biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum (general funding) atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu, misalnya pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Selain itu, sukuk juga dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan cash-mismatch, yaitu dengan menggunakan sukuk dengan jangka waktu pendek (Islamic Treasury Bills) yang juga dapat digunakan sebagai instrumen pasar uang.
Apa itu sukuk?
Istilah sukuk berasal dari bentuk jamak dari bahasa Arab ‘sak’ atau sertifikat. Secara singkat The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu asset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya aqad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar dan maysir.
Tujuan Penerbitan Sukuk Negara (SBSN)
• memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara;
• mendorong pengembangan pasar keuangan syariah;
• menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah;
• diversifikasi basis investor;
• mengembangkan alternatif instrumen investasi;
• mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara; dan
• memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh
• sistem perbankan konvensional
Karakteristik Sukuk
• merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (beneficial title);
• pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai jenis aqad yang digunakan;
• terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir;
• penerbitannya melalui special purpose vehicle (SPV);
• memerlukan underlying asset.
• penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah.
Kelebihan berinvestasi dalam Sukuk Negara, khususnya untuk struktur Ijarah.
• Memberikan penghasilan berupa Imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain.
• Pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal sampai dengan sukuk
• jatuh tempo dijamin oleh Pemerintah.
• Dapat diperjual-belikan di pasar sekunder.
• Memungkinkan diperolehnya tambahan penghasilan berupa margin (capital gain).
• Aman dan terbebas dari riba (usury), gharar (uncertainty), danmaysir (gambling).
• Berinvestasi sambil mengikuti dan melaksanakan syariah.
Jenis-Jenis Sukuk
Berbagai jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan endorsement dari The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) antara lain:
• Sukuk Ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Ijarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sukuk Ijarah dibedakan menjadi Ijarah Al Muntahiya Bittamliek(Sale and Lease Back) dan Ijarah Headlease and Sublease.
• Sukuk Mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.
• Sukuk Musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
• Istisna’, yaitu Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Istisna’ di mana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.
Di dalam negeri sendiri, pasar keuangan syariah, termasuk pasar sukuk juga tumbuh secara cepat, meskipun proporsinya dibandingkan pasar konvensional masih relatif sangat kecil. Untuk keperluan pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, Pemerintah telah menyusun RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). UU SBSN tersebut akan menjadi legal basis bagi penerbitan dan pengelolaan Sukuk Negara atau SBSN.
Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang – Depkeu
http://pengelolaankeuangan.wordpress.com/2008/12/08/mengenal-sukuk-instrumen-investasi-dan-pembiayaan-berbasis-syariah/

Iklan

I. PENDAHULUAN

Setiap hari kita akan menghadapi resiko, baik itu resiko perorangan (manusia) ataupun resiko suatu perusahaan. Resiko dapat dikatakan merupakan akibat (atau deviasi realisasi dari rencana) yang mungkin terjadi secara tak diduga. Meskipun suatu aktivitas perusahaan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap saja mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana itu. Oleh karena itu, orang berusaha melindungi diri atau mengantisipasi atau meminimalisir resiko itu dengan menyediakan beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian itu. Agar resiko tidak menghalangi kegiatakan perusahaan, maka seharusnya resiko itu dimanajemen dengan sebaik-baiknya. demikian juga terhadap suatu perusahaan, termasuk dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS), kita mengenal pembiayaan dengan sistem bagi hasil yakni musyarakah dan mudharabah. Pada produk pembiayaan mudharabah yang berciri khas kepercayaan, maka produk ini memiliki resiko yang sangat tinggi yaitu resiko assymetric information (LKS tidak mengetahui informasi yang sebenarnya mengenai perputaran pembiayaan yang diberikan dan besarnya laba yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut) dan moral hazard (adanya penyimpangan-penyimpangan atas pembiayaan yang nasabah terima serta pemberian informasi yang salah pada LKS mengenai usaha yang dijalakan sehingga menguntungkan mudharib dan merugikan shahibul mal).

Untuk mengetahui lebih jauh dari manajemen resiko pembiayaan mudharabah maka kami ssebagai penulis menyajikannya pada makalah kami berikut ini.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah diambil dari kata dharb yang secara etimologis bermakna memukul atau berjalan. Sementara secara konseptual, istilah Mudharabah berarti : akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal ( 100 % ) dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah ini kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam ikatan kontrak. Bila kemudian ada kerugian, maka itu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengalola, maka si pengelolalah yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[1]

Sedangkan menurut Abdul Aziz,

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan modal sepenuhnya (100 %) sedadangkan pihak lainnya menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi menurut kesepakata di muka, apabila rugi ditanggunng oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tiddak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola.[2]

Jadi, esensi dari kontrak mudharabah adalah kerjasama untuk mencapai profit berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Resiko  juga menentukan keuntungan (profit) dalam kontrak mudharabah. Pihak investor menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan pihak mudharib menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijalankannya, dengan catatan apabila kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan.[3]

B. Dasar  hukum Mudharabah

secara umum landasan dasar Syariah Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat dan hadis berikut ini:

1)      Al-Qur’an

“………dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah………” (Q.S Al-Muzammil: 20)

Yang menjadi Wajhud – dilalah atau argumen dari Qur’an Surat Al-Muzammil: 20 di atas adalah adanya kata Yadhribun yang sama dengan akar kata Mudharabah, dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S Al-Jumuah: 10)

2)   Hadits

“diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muntalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut , maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-ayrat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR. Thabrani).

2)       Ijma’

Imam zailai, dalam kitabnya Nasbu ar Rayah(4/13), telah menyatakan bahwa para Sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara Mudharabah, kesepakatan para Shahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab Al amwal (454).

C. Prinsip Dasar Mudharabah[4]

1).  Rukun Mudharabah

Ø  Shahibul mal (pemilik modal / nasabah)

Ø  Mudharib (LKS)

Ø  Amal (pekerjaan)

Ø  Hasil (bagi hasil)

Ø  Aqad / Ijab qabul

Contoh Perhitungan Bagi Hasil :

saldo rata-rata nasabah x keuntungan yang diperoleh produk x Nisbah saldo rata-rata produk

Contoh :

Bapak Ahmad memiliki Deposito Rp. 10.000.000,- Jangka waktu 1 bulan, Nisbah Deposan 57% dan LKS 43 %, dgn asumsi rata-rata saldo deposito jangka waktu 1 bln Rp. 950.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh u/ deposito 1 bln Rp. 30.000.000,-.  Keuntungan Bp Ahmad sbb:

(10.000.000 : 950.000.000) x 30.000.000 x 57 % = 180.000

(Sebelum Pajak)

2).  Macam-Macam Mudharabah

a).  Mudharabah Muthlaqah

Ø  Tidak ada pembatasan bagi LKS mempergunakan dana yang dihimpun

Ø  LKS wajib menginformasikan nisbah dan tata cara serta resiko &  keuntungan, kesepakatan tersebut harus tercantum pada akad

Ø  Untuk bukti penyimpanan dapat berupa buku (tabungan dan bilyet (deposito)

Ø  Tabungan dapat diambil setiap saat, tetapi tidak boleh mengalami saldo negatif

Ø  Deposito hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati

Ø  Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan ARO, maka tidak diperlukan akad baru

b).  Mudharabah Muqayyadah dibagi menjadi 2, yakni :

1.  Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet

Ø  Merupakan simpanan khusus (restricted investment)

Ø  Pemilik dana menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi LKS (misalnya syarat untuk bisnis, akad atau nasabah tertentu).

Ø  LKS wajib menginformasikan nisbah dan tata cara serta resiko &  keuntungan, kesepakatan tersebut harus tercantum pada akad

Ø  LKS wajib menerbitkan bukti simpanan khusus dan wajib memisahkan dana dari rekening lainnya

2.  Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet

Ø  Penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usaha

Ø  LKS bertindak sebagai perantara (arranger)

Ø  Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi LKS dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai

Ø  Bukti penyimpanan berupa bukti simpanan khusus

Ø  LKS wajib memisahkan dana dari rekening lainnya

Ø  Dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif

Ø  Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan pemilik dana

Ø  LKS menerima komisi, sementara antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil

3).  Prinsip-Prinsip Pendanaan

Ø  Deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan LKS sebagai mudharib (pengelola)

Ø  Dana dapat dipergunakan LKS untuk melakukan pembiayaan murabahah, ijarah, mudharabah dsb

Ø  Dalam hal dana dipergunakan untuk pembiayaan mudharabah, maka kerugian menjadi kewajiban LKS

Ø  Produk mudharabah diaplikasikan pada tabungan dan deposito berjangka

Ø  LKS wajib memberitahukan nisbah & tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yg dpt timbul dr penyimpanan dana

Ø  Dana dpt ditarik oleh pemilik dana sesuai perjanjian

4).  Prinsip-Prinsip Pembiayaan Mudharabah

Ø  Bentuk kerjasama antara minimal 2 pihak dimana pemilik modal (shahibul  mal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan

Ø  Kontribusi modal 100% dari shahibul mal dan skill dari mudharib

Ø  Tidak mensyaratkan adanya wakil shahibul mal dalam manajemen proyek sebagai org kepercayaan

Ø  Mudharib harus bertindak hati-hati karena harus bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian (PSAK 59)

Ø  Musyarakah dan Mudharabah dalam fikih berbentuk uqud al amanah (perjanjian kepercayaan), yang menuntut kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan

Ø  Jumlah modal yang diserahkan sebaiknya tunai, jika bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama

Ø  Hasil pengelolaan dapat diperhitungkan dengan 2 cara:

ü  Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)

ü  Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)

Ø  Hasil usaha dibagi sesuai akad.

Ø  Shahibul mal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan mudharib

Ø  Shahibul mal dapat melakukan pengawasan  terhadap pekerjaan namun tidak berhak campur tangan dalam urusan pekerjaan.

Ø  Nasabah/pengelola yang wanprestasi dapat dikenakan sanksi administrasi

D. Manfaat Mudharabah

Berikut ini beberapa manfaat yang bisa dipetik dari sistem Mudharabah suatu LKS menerapkannya.

1.      Islam mensyariatkan akad kerja sama Mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Shohib Al Mal (investor) memanfaatkan keahlian Mudhorib (pengelola) dan Mudhorib (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Ta’ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.[5]

2.      LKS akan menikmati peningkatan hasil usaha pada saat keuntungan untuk nasabah meningkat.

3.       LKS tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha LKS hingga LKS tidak akan pernah mengalami negatif spred ( perkembangan yang turun ).

4.      Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

5.      LKS akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadilah yang akan dibagikan.

6.        Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga LKS tetap, dimana LKS akan menagih penerima pembiayaan ( nasabah ) satu jumlah bunga tetap berapapun kentungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. [6]

7.      Pembagian keuntungan harus di nyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.

8.      Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak

9.      Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudaharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada Shahibul mal.[7]

E. Resiko Mudharabah

Resiko Terkait Pembiayaan Berbasis Natural Uncertainty Countracts (NUC). Yang dimaksud dengan analisi Resiko Terkait Pembiayaan Berbasis Natural Uncertainty Countracts (NUC) adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memeprhitungkan resiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC, seperti mudharabah dan musyarakah. Penilaian resiko ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu sebagai berikut:[8]

a)      Business risk (resiko bisnis yang dibiayai)

Adalah resiko yang terjadi pada first way out yang dipengaruhi oleh :

  1. Industri risk yaitu resiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh:
  • Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan
  • Kinerja keuangan jenis uasaha yang bersangkutan (industry financial standard)

2.      Faktor negative lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, keadaan force majeure, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban off balance sheet (L/C impor, LKS garansi), market risk (forex risk, interest  risk, scurity risk), riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.

  1. Shirinking risk (resiko berkurangnya nilai pembiayaan).Adalah resiko yang terjadi pada second way out yang dipengaruhi oleh:

b)     Unusual bisiness risk yaitu resiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh

  • Penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai
  • Penurunan drastis harga jula barang/jasa dari bisnis yang dibiayai
  • Penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai
  • Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah profit and loss sharing atau revenue sharing
  1. Untuk jenis profit and loss sharing, shirnking risk muncul bila terjadi loss sharing yang harus ditanggung oleh LKS
  2. Untuk jenis revenue sharing, shirnking risk terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya (nafaqah) yang seharusnya ditanggung nasabah, sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya.

c)      Disaster risk yaitu keadaan force majeure yang dampaknya sangat besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai LKS.

1.      Character risk (resiko karakter buruk mudharib) yaitu resiko yang terjadi pada third way out yang dipengaruhi oleh hal berikut:

–          Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai LKS

–          Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai LKS tidak lagi sesuai dengan kesepakatan

–          Pengelolaan intenal perusahaan, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan, yang tidak dilakukan secara profesional sesuai dengan standar pengelolaan yang disepakati antara LKS dan nasabah.

Untuk mengatasi character risk, LKS menetapkan kovenan khusus pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Bila terjadi kerugian yang disebabkan oleh character risk, kerugian akan di bebankan kepada nasabah. Untuk menjamin agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat resiko tersebut, maka LKS menetapkan adanya jaminan (colleteral).

F. Pengendalian Resiko Pembiayaan

Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal LKS yang mengalami perkembangan yang pesat, LKS pada umumnya dan perbakan syariah pada khususnya akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu LKS memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendali resiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut :[9]

1. Pemetaan Resiko Bisnis

LKS mengembangkan pemetaan resiko usaha(business risk mapping) untuk mengidentifikasi resiko utama yang mengancam perusahaan. Alat ini membantu LKS untuk mengetahui dan menentukan tempat dimana resiko berada. Manajemen harus mengkuantifikasi magnitude dari resiko dan mengukur potensi dampaknya. Ada nbeberapa cara yang umum dilakukan, yaitu:

  • Membuat daftar berbagai resiko yang ada, dengan mengelompokkannya ke dalam sebuah kuadran tergantung tinggi-rendahnya tingkat kemungkinan terjadi, dan dapat berdampak kepada rugi yang besar atau kecil.
  • Membuat peta yang menyajikan kajian perbandingan antara Resiko Kredit, Resiko Pasar, Resiko Likuiditas, dan Resiko Operasional yang dihadapi LKS. Dengan membandingkan resiko pada sebuah matriks antara dampak dan frekuensinya, manajemen akan dapat melihat gambaran menyeluruh dari semua resiko berikut keterkaitannya satu sama lain. Beberapa sumber informasi awal dapat diperoleh dari:
  • Environmental scan yaitu sumber informasi untuk mengevaluasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hokum, dan lain sebagainya.
  • Dokumen keuangan seperti proyeksi anggaran (RKAP), laporan keuangan, dan dokumen-dokumen keuangan lain sebagai sumber informasi awal untuk melakukan analisis.
  • Dokumen legal seperti kontrak-kontrak, ketentuan hokum dan peraturan yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha sebagai sumber yang penting untuk dikaji.
  • Hasil inspeksi di lapangan (on-site inspection) seperti hasil pemeriksaan yang dilakukan SKAI, merupakan sumber informasi yang sangat baik, dan bahkan sebagaim fitur berkala dari proses Manajemen Resiko yang berkelanjutan.
  • Hasil Wawancara, seperti hasil penilaian kinerja pegawai atau wawancara langsung dengan para pegawai.
  • Analisis statistic seperti perkembangan kualitas aktiva produktif (KAP), tren komposisi simpanan dana pihak ketiga (DPK), tingkat dan tren kegagalan system, kerugian yang terjadi, dan sumber Resiko Operasional lainnya. Data seperti ini biasanya tersedia secara internal.
  • Benchmarking/best practices, alat Manajemen Resiko yang juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur tindak pengendalian resiko.
  • Jasa konsultasi yang memahami Resiko dan merupakan sumber informasi mengenai klasifikasi Resiko.

2. Alat Modeling

Alat modeling ini akan memudahkan para manajer untuk mengelola ketidakpastian. Analisis scenario dan model proyeksi merupakan model yang paling sering digunakan. Beberapa contoh diantaranya adalah:

–          Pemakaian analisis skenario untuk melihat rentang kemungkinan dan mempertimbangkan perubahan yang mungkin terabaikan. Skenario ini dapat diterapkan dalam menyiapkan contingency plan (untuk likuiditas maupun EDP).

–          Menggunakan analisis statistik dan teknik Value at Risk (VaR) untuk mengestimasi variasi kerugian yang mungkin terjadi di masa datang. Potensi rugi ini diproyeksikan kedalam arus kas yang akan datang atau laba, termasuk dalam analisis sensivitas, stress testing (sebagai pelengkap pengukuran resiko suku bungs untuk melihat dampak terburuk), dan berbagai simulasi lain.

–          Model keuangan untuk mensimulasi berbagai Resiko keuangan dn dampak dari berbagai scenario pada portofolio kredit dan modal.

–          Mengantisipasi bencana yang akan mengganggu kelangsungan usaha, misalnya karena kelalaian atau bencana alam, system pengolahan data tidak berfungsi. Back-up data dan latihan (drill) menghadapi keadan darurat secara berkala akan dapat mengantisipasi apabila hal tersebut terjadi.

–          Menilai Resiko teknis selama pembangunan produk baru dengan cara mengidentifikasi sedini mungkin potensi adanya kesalahan dalam proses pembangunmannya.

3. Teknik mengidentifikasi dan menilai resiko

Kelompok teknik ini akan membantu Manajemen dalam hal menetapkan focus/memberikan perhatian dan mengakomodasi seluruh kegiatan pengelolaan Resiko.

Beberapa diantaranya yang lazim digunakan adalah:

–          Brainstorming groups. Pejabat atau pegawai dari berbagai Satuan Kerja berkumpul untuk mendiskusikan atau menyatakan pendapat (brainstorm) atas sebuah atau beberapa isu.

–          Workshop. LKS sebaiknya mulai memfasilitasi workshop yang focus pada Resiko yang akn menolonh pegawai untuk menetapkan dan memprioritaskan tujuan, mengidentifikasikan, dan menilkai Resiko.

–          Questionnaires. Satuan Kerja Operasional diperlengkapi dengan kuesioner yang berisi tujuan dan resiko yang mungkin timbul.

–          Selfassessment. Para manajer melakukan self-assessmant, dengan bantuan dari SKAI, Divisi Keuangan dan control, atau dari akuntan luar.

–          Filters. Resiko dikaji terhadap beberapa filter seperti dampak yang tidak besar, Resiko yang terkaendali, rendahnya tingkat kemungkinan terjadi, dan lain-lain.

–          Assessment matrix. Matrik ini mencangkup seperangkat pertanyaan yang meliputi elemem-elemen dari Manajemen Resiko dan pengendalian intern. Termasuk didalamnya, best practices.

–          Risk identification templates. Satuan Kerja mendapatkan template yang akan membimbing mereka untuk mengidentifikasi dan mengkaji Resiko mulai saat mereka merencanakan dan menjalankan proses.

–          “Bottom up” risk assessments. Satuan Kerja mengidentifikasi dan menilai Resiko. Hasilnya diakumulasi di tingkat pusat.

–          Value at Risk (VaR) model and worst case model. Model ini digunakan untuk menilai Resiko dengan cara mengestimasi potensi rugi terhadap nilai sebuah posisi atau portofolio dalam satu jangka waktu tertentu berdasarkan factor-faktor yang ada di pasar.

–          Prioritizing risks. Resiko akan ditempatkan atau diatasi berdasarkan jenjang (rank) masing-masing.

4. Peran Internet/Intranet

Pemakaian Internet/Intranet semakin meningkat dalam mengelola Resiko. Alat ini digunakan untuk mempromosikan kewaspadaan dan pengelolaan Resiko, untuk mendapatkan informasi mengenai Resiko untuk area tertentu, berkomunikasi dengan pegawai, berbagai informasi mengenai Manajemen Resiko dengan LKS lain, dan mengkomunikasikan tujuan Manajemen Resiko LKS kepada publik.[10]\

Identifikasi masalah jika terjadi kerugian [11]

a.       Pemilik modal/LKS dengan si pengelola/mudharib mencari jalan keluar (rembuk) bagaimana sipengelola bisa mengembalikan modal yang sudah ditanamkan oleh si pemilik modal

b.      Kalau tidak mendapatkan kesepakatan dan sipengelola tidak mendapatkan bagaimana jalan keluar untuk mengembalikan modal yang sudah hilang maka sebagai alternatif terakhir adalah jaminan dari si pengelolah.

c.       Dalam sistem Mudharabah jaminan bukanlan alternatif yang pertama, tetapi jaminan adalah alternatif terakhir.

III.   KESIMPULAN

Mudharabah adalah kerjasama untuk mencapai profit berdasarkan akumulasi komponen dasar daari pekerjaan dan modal dimana keuntungan ditentukan mlalui kedua komponen ini. Resiko  juga menentukan keuntungan (profit) dalam kontrak mudharabah. Pihak investor menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan pihak mudharib menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijalankannya, dengan catatan apabila kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan. Di dalam proses melakuakan pembiayaan mudharabah terdapat resiko-resiko yang harus ditangani oleh LKS diantaranya adalah bussines risk, unusual bussines risk, disaster risk. Hal ini dapat diatasi dengan jalan menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai pengelola dana mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

1.      Siswanto, http://www.daniexe.co.cc/2009/06/mudharabah-dan-musyrakahah-prinsip.html, diakses tanggal 21 Oktober 2010 pukul 10.00 WIB.

2.      Aziz, Abdul dan Ayus Ahmad Yusuf, Manajemen Operasional Bank Syariah, STAIN Press, Cirebon, 2009.

3.      Sarakshi, Shams al-Din, Al-Kitab Al-Mabsut, Dar al-dakwah, Istanbul, 1983.

4.      Haerisma, Septian Alvien, Perbankan Syariah, Disampaikan Pada Mata Kuliah Manajemen Perbankan Syariah, 2009.

5.      Abdullah,  Al Bunuk Al Islamiyah Baina An Nadzoriyat Wa Tathbiq, Muassasah Al Jurais, Riyaadh,1414 H.

6.      Siswanto, http://www.daniexe.co.cc/2009/06/mudharabah-dan-musyrakahah-prinsip.html, diakses tanggal 21 Oktober 2010 pukul 10.00 WIB.

7.      Zulasri,  http://zulasri.wordpress.com/2008/08/03/mudharabah-dan-bagaimana-aplikasinya/, diakses tanggal 21 Oktober 2010 pukul 10.15 WIB.

8.      Deoue, http://deoue.wordpress.com/2010/01/25/manajemen-resiko-perbankan-syariah/, diakses pada tanggal 25 Oktobrer 2010 pukul 22.00 WIB

9.      Tampubolon, Robert, Risk Management ,Manajemen Resiko:Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial, PT Elex Media Komputindo, Jakarta,  2006), h. 105-100

10.  Zulasri,  http://zulasri.wordpress.com/2008/08/03/mudharabah-dan-bagaimana-aplikasinya/, diakses tanggal 21 Oktober 2010 pukul 10.15 WIB.


[1] Siswanto, http://www.daniexe.co.cc/2009/06/mudharabah-dan-musyrakahah-prinsip.html, diakses tanggal 21 Oktober 2010 pukul 10.00 WIB.

[2] Aziz, Abdul dan Ayus Ahmad Yusuf,Manajemen Operasional Bank Syariah, STAIN Press, Cirebon, 2009, hal. 87

[3] Sarakshi, Shams al-Din, Al-Kitab Al-Mabsut, Dar al-dakwah, Istanbul, 1983, hal.18.

[4] Haerisma, Septian Alvien, Perbankan Syariah, Disampaikan Pada Mata Kuliah Manajemen PerLKSan Syariah, 2009, hal. 85-100

[5]Abdullah,  Al Bunuk Al Islamiyah Baina An Nadzoriyat Wa Tathbiq, Muassasah Al Jurais, Riyaadh,1414 H,  hal 122.

[6] Siswanto, http://www.daniexe.co.cc/2009/06/mudharabah-dan-musyrakahah-prinsip.html, diakses tanggal 21 Oktober 2010 pukul 10.00 WIB.

[7]Zulasri,  http://zulasri.wordpress.com/2008/08/03/mudharabah-dan-bagaimana-aplikasinya/, diakses tanggal 21 Oktober 2010 pukul 10.15 WIB.

[8] Deoue, http://deoue.wordpress.com/2010/01/25/manajemen-resiko-perbankan-syariah/, diakses pada tanggal 25 Oktobrer 2010 pukul 22.00 WIB

[9] Ibid

[10] Tampubolon, Robert, Risk Management ,Manajemen Resiko:Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial, PT Elex Media Komputindo, Jakarta,  2006), h. 105-108

[11] Zulasri,  http://zulasri.wordpress.com/2008/08/03/mudharabah-dan-bagaimana-aplikasinya/, diakses tanggal 21 Oktober 2010 pukul 10.15 WIB.