Posts Tagged ‘manajemen’

I.  PENDAHULUAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT  yang atas kehendaknyalah sehingga kami sebagai penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat pada waktunya. Juga tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta pengikutnya hingga akhir jaman..Amiin.

Berbicara mengenai manajemen investasi syariah, mungkin bagi kita umat Islam di Indonesia masih terasa asing mendengar kata investasi syariah. Karena memang umat Islam di Indonesia sudah akrab dengan yang namanya investasi tetapi secara umum yakni investasi konvensional. Sebab memang investasi syariah ini baru dikenal oleh masyarakat di Indonesia pada tahun 2000-an dengan didirikannya Jakarta Islamic Index (Bursa Saham Syariah).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka kami dalam hal ini akan mencoba membahas mengenai Konsep Dasar Manajemen Investasi Syariah pada makalah kami yang berikut ini. Yang dimana di dalamnya akan membahas mengenai teori manajemen investasi, investasi dalam perspektif Islam, primsip-prinsip ekonomi Islam dalam Investasi, bemtuk-bentuk investasi syariah, dan jenis investasi berdasarkan syariah. Dan kami berharap dengan adanya makalah kami yang membahas mengenai Konsep Dasar Manajemen Investasi Syariah maka rekan-rekan mahasiswa dan pembaca bisa lebih memahami dan mendapat memberikan gambaran tentang investasi syari’ah…

 

 

 

II.   PEMBAHASAN

A. Teori Manajemen Investasi

Secara umum investasi berarti penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi di masa yang akan datang. Dengan pengertian bahwa investasi adalah menempatkan modal atau dana pada suatu asset yang diharapkan akan memberikan hasil atau akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang. Dari sini, investasi berarti diawali dengan mengorbankan potensi konsumsi saat ini untuk mendapatkan peluang yang lebih baik atau besar di masa yang akan datang.

Berikut karakteristik investasi:

  1. Modal sebagai penentu keputusan
  2. Waktu yang tepat untuk mengambil keputusan

Karena investasi adalah hubungan keputusan pada pilihan keuangan atas modal/dana dengan waktu.

 

1.   Macam-macam Investasi

  • Real Investment

Real investment adalah investasi yang berhubungan dengan bisnis di sektor riil. Dimana aspek ini lebih didominasi oleh industri perbankan.

  • Financial Investment

Sementara Financial Investment adalah investasi yang dilakukan pada aspek keuangan. Seperti obligasi, saham, reksadana, dan pasar modal.

2.   Konsep Dasar Investasi

  • Pengaruh Waktu dan Pilihan

Hasil investasi merupakan akibat dari pilihan investasi atau jenis atas modal yang diinvestasikan dan jangka waktu investasinya.

  • Prinsip Compounding

Compounding adalah menempatkan kembali hasil investasi kedalam pokok untuk mendapatkan hasil ganda.

  • Risk – Return Trade Off

Keuntungan dari cash flows dan atau hasil penjualan harta atau aset investasi adalah merupakan hasil investasi. Dimana risikonya terletak pada deviasi antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Hal inilah yang kemudian menjadikan konsep dasar investasi. Yaitu semakin tinggi keuntungan berarti semakin tinggi risiko yang mungkin akan dihadapi. Yang menjadikan investasi harus menentukan langkah memaksimalkan keuntungan dengan menekan risiko serendah-rendahnya.

  • Pilihan yang Rasional

Dalam menentukan pilihan rasional seorang investor harus mencari hasil terbaik dengan risiko terendah.

  • Diversifikasi

Pemikiran ini didasarkan pada prinsip peluang bisnis, yang menjelaskan bahwa setiap usaha mempunyai peluang bisnis yang berbeda-beda.

  • Waktu Investasi

Penentuan waktu investasi adalah elemen yang paling kritis terhadap keberhasilan investasi. Praktik penentuan waktu ada beberapa teori:

  1. Waktu memulai investasi
  2. Masa investasi
  3. Waktu mengalihkan investasi

Strategi mengatasi permasalahan waktu adalah dengan melakukan investasi secara berkala dengan nilai tertentu.

 

B. Investasi dalam Perspektif Islam

Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Sebab setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong untuk setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat, kecuali keuntungannya saja.

Dalam investasi mengenal harga. Harga adalah nilai jual atau beli dari sesuatu yang diperdagangkan. Selisih harga beli terhadap harga jual disebut profit margin. Harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar.

Suatu pernyataan penting al-Ghozali sebagai ulama’ besar adalah keuntungan merupakan kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman keselamatan diri pengusaha. Sehingga sangat wajar seseorang memperoleh keuntungan yang merupakan kompensasi dari risiko yang ditanggungnya.

Ibnu Taimiah berpendapat bahwa penawaran bisa datang dari produk domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan harapan dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT.

C. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah:

1.      Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.

2.      Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.

3.      Keadilan pendistribusian kemakmuran.

4.      Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.

5.      Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan/samar-samar).

 

Berdasarkan keterangan di atas, maka kegiatan di pasar modal mengacu pada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal pada kegiatan pasar modal syariah tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Pembelian saham pabrik minuman keras, pembangunan penginapan untuk prostitusi dan lainnya yang bertentangan dengan syariah berarti diharamkan.

Semua transaksi yang terjadi di bursa efek harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang didzalimi atau mendzalimi. Seperti goreng-menggoreng saham. Tidak ada unsur riba, tidak bersifat spekulatif atau judi dan semua transaksi harus transparan, diharamkan adanya insider trading.

D. Bentuk-bentuk Investasi Syariah

1. Deposito Syariah

Dalam operasionalisasi di dunia perbankan, transaksi ini mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu:

  • Kedua belah pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan mudharib akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik.
  • Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada mudharib untuk diinvestasikan dikelola) dalam kegiatan usaha mudharabah.
  • Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan mudharabah
  • Jenis usaha/pekerjaan diharapkan mewakili/menggambarkan adanya kontribusi mudaharib dalam usahanya untuk mengembalikan/membayar modal kepada penyedia dana. Jenis pekerjaan dalam hal ini berhubungan dengan masalah manajemen dari pembiayaan mudharabah itu sendiri.
  • Modal mudharabah tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Penarikan dana mudharabah hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati (periode yang telah ditentukan). Penarikan dana yang dilakukan setiap saat akan membawa dampak berkurangnya pembagian hasil usaha oleh nasabah yang menginvestasikan dananya.

 

2. Pasar Modal Syariah

Dalam arti sempit pengertian pasar merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Artinya pembeli dan penjual langsung bertemu untuk melakukan transaksi dalam suatu lokasi tertentu. Lokasi atau tempat pertemuan tersebut disebut pasar. Namun dalam arti luas pengertian pasar merupakan tempat melakukan transaksi antara pembeli dan penjual, dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu dalam suatu tempat atau bertemu langsung, akan tetapi dapat dilakukan melalui sarana informasi yang ada seperti sarana elektronika.

Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual (emiten) dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal diperusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek, dan di Indonesia dewasa ini ada dua buah bursa efek yaitu Bursa Fek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang. Oleh karena itu bagi emiten sangat menguntungkan mengingat masa pengembaliannya relatif panjang, baik yang bersifat kepemilikan maupun yang bersifat hutang. Khusus untuk modal bersifat kepemilikan, jangka waktunya lebih panjang jika dibandingkan dengan yang bersifat hutang.

  • Instrumen Pasar Modal Syariah

a.  Saham Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasioanal (DSN), saham adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Bagi perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham merupakan modal sendiri. Dalam struktur permodalan khususnya untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT), pembagian modal menurut undang-undang terdiri:

  1. Modal dasar, yaitu modal pertama sekali perusahaan didirikan.
  2. Modal ditempatkan, maksudnya modal yang sudah dijual dan besarnya 25% dari modal dasar.
  3. Modal disetor, merupakan modal yang benar-benar telah disetor yaitu sebesar 50% dari modal yang telah ditempatkan.
  4. Saham dalam portepel yaitu modal yang masih dalam bentuk saham yang belum dijual atau modal dasar dikurangi modal ditempatkan.
  • Prinsip Dasar Saham Syariah
  1. Bersifat musyarakah jika ditawarkan secara terbatas.
  2. Bersifat mudharabah jika ditawarkan kepada publik.
  3. Tidak boleh ada pembeda jenis saham, karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak.
  4. Prinsip bagi hasil laba-rugi.
  5. Tidak dapat dicairkan kecuali dilikuidasi.
  • Jenis-jenis Saham

Saham Preferen

  1. Mempunyai sifat gabungan antara saham biasa dan obligasi.
  2. Hak preferen terhadap dividen: hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Dividen biasanya dinyatakan dalam persen (%).
  3. Hak dividen komulatif: hak untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan.
  4. Hak preferen likuiditas: mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham biasa bila terjadi likuidasi.
  5. Dari penjelasan mengenai prinsip dasar saham syariah, maka saham preferen tidak berlaku pada saham syariah.

Saham Biasa

  1. Hak kontrol: memilih pimpinan perusahaan.
  2. Hak menerima pembagian keuntungan.
  3. Hak preemtive: hak untuk mendapatkan prosentasi kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham.

Saham Treasury

  1. Saham perusahaan yang pernah beredar dan dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan dan dapat dijual kembali.
  2. Beberapa alasan kenapa ada saham treasury: a. Dapat diberikan sebagai bonus kepada karyawan, b. Meningkatkan perdagangan, sehingga nilai pasar meningkat, c. Mengurangi jumlah saham beredar untuk menaikkan laba per lembar saham, d. Untuk mencegah perusahaan dikuasai oleh perusahaan lain.
  • Pedoman Syariah
  1. Uang tidak boleh menghasilkan uang. Uang hanya boleh berkembang bila diinvestasikan dalam aktivitas ekonomi.
  2. Hasil dari kegiatan ekonomi diukur dengan tingkat keuntungan investasi. Keuntungan ini dapat diestimasikan tetapi tidak ditetapkan di depan.
  3. Uang tidak boleh dijual untuk mempeoleh uang.
  4. Saham dalam perusahaan, kegiatan mudharabah atau partnership/musyarakah dapat diperjualbelikan dalam rangka kegiatan investasi dan bukan untuk spekulasi dan untuk tujuan perdagangan kertas berharga.
  5. Instrumen finansial islami, seperti saham, dalam suatu venture atau perusahaan, dapat diperjualbelikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis.
  6. Beberapa batasan dalam perdagangan sekuritas seperti itu antara lain: a. Nilai per share dalam suatu bisnis harus didasarkan pada hasil appraisal atas bisnis yang bersangkutan, b. Transaksi tunai, harus segera diselesiakan sesuai dengan kontrak.

2. Obligasi Syariah

Perihal obligasi syariah sendiri, sebenarnya telah ada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Yaitu, fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dan fatwa No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. Keduanya, dikeluarkan pada waktu bersamaan, 14 September lalu.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Sementara pendapatan investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang obligasi syariah harus bersih dari unsur nonhalal. Mengenai bagi hasil (nisbah) antara emiten dan pemegang obligasi syariah, diatur bahwa nisbah keuntungan dalam obligasi syariah mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan dengan ketentuan pada saat jatuh tempo, akan diperhitungkan secara keseluruhan.

Kewajiban dalam syariah hanya timbul akibat adanya transaksi atas aset/produk (mal) atau jasa (amal) yang tidak tunai, sehingga terjadi transaksi pembiayaan. Kewajiban ini umumnya berkaitan dengan transaksi perniagaan dimana kondisi tidak tunai tersebut dapat terjadi karena penundaan pembayaran atau penundaan penyerahan obyek transaksi (mal atau amal). Dalam Islam pembiayaan dapat terjadi karena ada suatu pihak yang memberikan dana untuk memungkinkan suatu transaksi. Pihak penjual dapat memberikan pembiayaan dengan memberikan fasilitas penundaan pembayaran, sedangkan pihak pembeli dapat memberikan pembiayaan dengan memberikan fasilitas penundaan penyerahan obyek transaksi.

  • Jenis-jenis Obligasi
  1. Obligasi Mudharabah adalah kerja sama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan term indicative/expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan.
  2. Obligasi Ijarah. Dengan akad Ijarah sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis, obligasi jenis ini akan memberikan fixed return.
  • Pedoman Syariah

Tetapi, sebagai catatan, tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi syariah. Untuk menerbitkan obligasi syariah, beberapa persyaratan berikut yang harus dipenuhi:

  • Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam di antaranya adalah:
  1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
  2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
  3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
  4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
  • Peringkat Investment Grade:
  1. Memiliki fundamental usaha yang kuat.
  2. Memiliki fundamental keuangan yang kuat.
  3. Memiliki citra yang baik bagi publik

3. Reksadana Syariah

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sedangkan reksadana syariah adalah reksadana yang beroperesi menurut ketentuan dalam prinsip syariah, baik dalam bentuk akad, pengelolaan dana dan penggunaan dana.Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah.

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalain pengusaha, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam hal transaksi jual beli, saham-saham dalam reksadana syariah dapat diperjual belikan. Saham-saham dalam reksadana syariah merupakan yang harta (mal) yang dibolehkan untuk diperjual belikan dalam syariah.

  • Pedoman Syariah

Tidak adanya unsur penipuan (gharar) dalam transaksi saham karena nilai saham jelas. Harga saham terbentuk dengan adanya hukum supply and demand.
Semua saham yang dikeluarkan reksa dana tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.

E. Jenis Investasi Berdasarkan Syariah

1. Tabungan Bagi Hasil (Mudharabah)

Tabungan bagi hasil adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah. Dalam hal ini bank syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada penabung dan bank, sesuai perbandingan bagi hasil atau nisbah yang disepakati bersama.

Contoh perhitungan bagi hasil; Saldo rata-rata Bapa Huda bulan November 2004 sebesar Rp 1 juta sedangkan saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah Bank Syariah pada bulan tersebut sebesar Rp 50 juta. Bila perbandingan bagi hasil antara nasabah dan bank sebesar 50:50 dan pendapatan bank yang dibagihasilkan untuk tabungan sebesar Rp 1 juta maka bagi hasil yang didapatkan oleh Bapa Huda adalah sebesar: (Rp 1 juta : Rp 50 juta X Rp 1 juta X 50% = Rp 10.000,00.

2. Deposito Bagi Hasil (Mudharabah)

Deposito Bagi Hasil merupakan produk investasi jangka waktu tertentu. Nasabahnya bisa perorangan maupun badan. Produk ini menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Dengan prinsip ini bank akan mengelola dana yang diinvestasikan nasabah secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada nasabah dan bank sesuai nisbah yang disepakati bersama sebelumnya.

Contoh ilustrasi perhitungan bagi hasil; Saldo rata-rata Bapa Huda bulan November 2004 sebesar Rp 10 juta sedangkan saldo rata-rata deposito seluruh nasabah bank syariah pada bulan tersebut sebesar Rp 500 juta. Bila perbandingan bagi hasil antara nasabah dan bank sebesar 65:35 dan pendapatan bank syariah yang dibagihasilkan untuk deposito sebesar Rp 10 juta maka bagi hasil yang didapatkan oleh Bapa Huda adalah: (Rp 10 juta : Rp 500 juta X Rp 10 juta X 65% = Rp 130.000,00.

3. Investasi Khusus (Mudharabah Muqayyadah)

Investasi khusus adalah suatu bentuk investasi nasabah yang disalurkan langsung kepada pembiayaan tertentu sesuai dengan keinginan nasabah. Perbandingan atau nisbah bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan kesepatan antara bank, nasabah serta penasihat keuangan jika diperlukan (dapat dinegosiasikan). Dana akan diinvestasikan kepada sektor riil yang menguntungkan sesuai keinginan nasabah.

Contoh perhitungan bagi hasil; Bapa Huda menginvestasikan dana sebesar Rp 5 juta dengan pilihan untuk pembiayaan kepada pedagang bahan bangunan. Bila pada bulan berikutnya keuntungan investasi yang diterima bank dari pedagang bahan bangunan sebesar Rp 2 juta sementara kesepakatan nisbah antara nasabah dan bank sebesar 65:35, maka bagi hasil yang didapatkan Bapa Huda adalah sebesar: Rp 2 juta X 65% = Rp 1.300.000

Pendapatan bagi hasil yang diterima oleh deposan investasi khusus dalam hal ini akan sangat bervariasi tergantung dari kinerja dari pedagang yang diberikan pinjaman, dimana ada kemungkinan suatu saat apabila pedagang tersebut mengalami kerugian maka bisa saja kita tidak mendapat bagi hasil alias 0.

Investasi Saham Sesuai Syariah di Pasar Modal

Salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan non publik (private equity) maupun perusahaan publik/terbuka. Cara paling mudah dalam melakukan investasi saham sesuai syariah di BEJ adalah memilih dan membeli jenis saham-saham yang dimasukkan dalam Jakarta Islamic Index (JII).

Reksadana Syariah

Dalam reksadana konvensional, pengaturan atau penempatan portfolio investasi hanya menggunakan pertimbangan tingkat keuntungan. Sedangkan reksadana syariah selain mempertimbangkan tingkat keuntungan juga harus mempertimbangkan kehalalan suatu produk keuangan. Sebagai contoh bila reksadana syariah ingin menempatkan salah satu jenis investasinya dalam saham, maka saham yang dibeli tersebut harus termasuk perusahaan yang sudah dibolehkan secara syariah. Lebih mudahnya sudah termasuk dalam jenis saham yang ada dalam daftar JII (Jakarta Islamic Index). Demkian juga jenis investasi lainnya seperti obligasi, harus yang menganut sistem syariah.

 

 

 

III.   KESIMPULAN

Manajemen Investasi Syariah adalah suatu kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kadiah syariat Islam. Di dalam melakukan muamalah dalam hal investasi maka Islam telah mengatur bahwa ada beberapa hal-hal yang tidak diperbolehkan yakni tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram, tidak mendzalimi dan tidak didzalimi, keadilan pendistribusian kemakmuran, transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha, tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan/samar-samar). Sehingga tercipta suatu iklim investasi yang saling menguntungkan antra satu dengan yang lainnya

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Hafidhuddin, Didin, Manajemen Syariah dalam Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2003.

Santoso, Budi Totok, Triandaru Sigit, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2 , Salemba Empat, Jakarta, 2006

Kashmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainya, Edisi Ke Enam PT Raja grafindo

Persada, Jakarta, 2002

Darmawi, Herman, Pasar Financial Dan Lebaga-Lembaga Finansial, Bumi Akasara, Jakarta, 2006.

Udovitch, Abraham L., Kerjasama Syariah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya), Qubah, Kediri, 2008.

http://cakwawan.wordpress.com/2007/11/24/manajemen-investasi syariah-bagian-1/
http://cakwawan.wordpress.com/2007/11/24/manajemen-investasi syariah-bagian-2/

http://cakwawan.wordpress.com/2007/11/24/manajemen-investasi syariah-bagian-3/

Manajemen Strategi : Suatu Kebutuhan

Posted: 18/01/2011 in Tidak Dikategorikan
Tag:, ,

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bidang ekonomi khususnya di lingkungan bisnis yang mengembangkan manajemen secara teoritis dan praktis, Manajemen Strategi telah cukup lama dikenal dan dikembangkan. Manajemen strategi kini menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan yang akan menentukan apakah suatu perusahaan itu unggul dan dapat bertahan hidup atau menghadapi kematiannya disebut juga dengan manajemen strategi. Strategi ini dapat berjalan dengan baik ketika manajer strategi dapat menggunakan sebaik-baiknya sumber daya perusahaan dalam lingkungan yang berubah-ubah.

Pengimplementasian Manajemen Strategi di lingkungan organisasi bidang bisnis didasari oleh falsafah yang berisi nilai – nilai persaingan bebas antar organisasi bisnis sejenis, melalui pendayagunaan semua sumber yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang bersifat strategi. Tujuan tersebut adalah mempertahankan dan mengembangkan eksistensi masing – masing untuk jangka waktu panjang, melalui kemampuan meraih laba kompetitif secara berkelanjutan. Setiap organisasi profit memiliki otonomi dalam menjalankan manajemennya, berupa kebebasan mewujudkan pengembangan organisasinya antara lain dengan memilih pengimplementasian Manejemen Strategi atau manajemen lainnya yang dinilai terbaik.

Untuk membahas lebih lanjut mengenai manajemen strategi maka penulis memaparkannya dalam makalah penulis berikut ini.

II. PEMBAHASAN

1. Pengertian Manajemen Strategi

Manajemen strategi terdiri atas dua suku kata yang dapat dipilah menjadi kata manajemen dan strategi.

Manajemen merupakan serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan (controlling) dan penganggaran (budgeting).

Unsur – unsur yang ada dalam manajemen tersebut apabila dijabarkan dalam penjelasan adalah sebagai berikut :

1.      Perencanaan (Planning)

Suatu organisasi dapat terdiri atas dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut: (1) Pemilihan dan penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, langkah, kebijaksanaan, program, proyek, metode dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. (2) Pemilihan sejumlah kegiatan untuk diterapkan sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana akan dilakukan serta siapa yang akan melaksanakannya. (3) Penetapan secara sistematis pengetahuan tepat guna untuk mengontrol dan mengarahkan kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan. (4) Kegiatan persiapan yang dilakukan melalui perumusan dan penetapan keputusan, yang berisi langkah – langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu.

2.      Pengorganisasian (Organizing)

Merupakan sistem kerjasama sekelompok orang, yang dilakukan dengan pembidangan dan pembagian seluruh pekerjaan atau tugas dengan membentuk sejumlah satuan atau unit kerja, yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu – satuan kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan wewenang dan tanggungjawab masing – masing diikuti dengan mengatur hubungan kerja baik secara vertikal maupun horizontal.

3.      Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan atau penggerakan dilakukan organisasi setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk.

4.      Penganggaran (Budgeting)

Merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting peranannya. Karena fungsi ini berkaitan tidak saja dengan penerimaan, pengeluaran, penyimpanan, penggunaan dan pertanggungjawaban namun lebih luas lagi berhubungan dengan kegiatan tatalaksana keuangan. Kegiatan fungsi anggaran dalam organisasi sektor publik menekankan pada pertanggungjawaban dan penggunaan sejumlah dana secara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena dana yang dikelola tersebut merupakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada organisasi sektor publik.

5.      Pengawasan (Control)

Pengawasan atau kontrol harus selalu dilaksanakan pada organisasi sektor publik. Fungsi ini dilakukan oleh manajer sektor publik terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam satuan atau unit kerjanya. Kontrol diartikan sebagai proses mengukur (measurement) dan menilai (evaluation) tingkat efektivitas kerja personil dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Sedangkan kata yang kedua adalah strategi yang berasal dari bahasa Yunani strategos atau strategeus dengan kata jamak strategi. Strategos berarti jenderal, namun dalam Yunani kuno sering berarti perwira negara (state officer) dengan fungsi yang luas. Pendapat yang lain mendefinisikan strategi sebagai kerangka kerja (frame work), teknik dan rencana yang bersifat spesifik atau khusus. Hamel dan Prahalad dalam Umar menyebutkan kompetensi inti sebagai suatu hal yang penting. Mereka mendefinisikan strategi menjadi :

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental ( senantiasa meningkat ) dan terus – menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dengan apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Pengertian strategi kemudian berkembang dengan adanya pendapat John Von Neumann seorang ahli matematika dan Oskar Morgenstern seorang ahli ekonomi.

Mereka memasukkan istilah games dan adanya faktor yang sama dalam games yang sesungguhnya. Mereka pun mengakui bahwa teori games sesungguhnya adalah teori strategi. Teori menyebutkan dua atribut utama yang harus senantiasa diingat yaitu ketrampilan dan kesempatan dimana keduanya merupakan kontribusi bagi setiap situasi stratejik. Situasi stratejik merupakan suatu interaksi antara dua orang atau lebih yang masing – masing mendasarkan tindakannya pada harapan tentang tindakan orang lain yang tidak dapat ia kontrol, dan hasilnya akan tergantung pada gerak – gerik perorangan dari masing – masing pemeran.

Apabila dijadikan satu kesatuan manajemen strategi merupakan pendekatan sistematis untuk memformulasikan, mewujudkan dan monitoring strategi. Pendapat lain dikemukakan oleh Thompson.

Manajemen strategi merujuk pada proses manajerial untuk membentuk visi strategi, penyusunan obyektif, penciptaan strategi mewujudkan dan melaksanakan strategi dan kemudian sepanjang waktu melakukan penyesuaian dan koreksi terhadap visi, obyektif strategi dan pelaksanaan tersebut.

Sedangkan Siagian mendefinisikan manajemen stratejik sebagai berikut :

Serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.   Sedangkan, Manajemen strategis adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi efektif atau strategi untuk membantu mencapai sasaran perusahaan.

B. Urgensi Manajemen Strategi

Manajemen strategis perlu diadakan Alasan utamanya adalah sebagai berikut:

1.      Manajemen strategis membantu perusahaan melihat lebih dulu ancaman dan peluang di masa depan.

2.      Manajemen strategis menyediakan sasaran yang jelas serta arah untuk masa depan perusahaan.

3.      Riset dalam manajemen strategis dapat membantu para manajer, dan hal ini kelihatannya mengesankan bahwa perencanaan formal membantu keberhasilan.

C. Tujuan Manajemen Strategi

Tujuan dari manajemen strategi adalah

1)      Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien.

2)      Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi.

3)      Senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.

4)      Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada.

5)      Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen

D. Manfaat Manajemen Strategi

1)      Aktivitas formulasi strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan.

2)      Proses manajemen strategi akan memberikan hasil keputusan terbaik dikarenakan interaksi kelompok mengumpulkan berbagai strategi yang lebih besar.

3)      Keterlibatan karyawan di dalam formulasi strategi akan dapat memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi dan dengan demikian dapat mempertinggi motivasi kerja mereka.

4)      Penerapan manajemen strategi membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman yang datang dari luar perusahaan.

5)      Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategi akan lebih profitable (menguntungkan) dan lebih berhasil daripada yang tidak menerapkannya.

E. Pendekatan Pengambilan Keputusan Strategis

3 cara pendekatan dalam mengambil keputusan strategis yang dilakukan oleh pengambil keputusan yaitu

1.      Pengambil keputusan yang rasional-analitis

2.      Pengambil keputusan yang intuitif-emosional

3.      Pengambil keputusan secara politis-perilaku

Keterkaitan antara konsep pengambilan keputussan strategis dengan analisis kesenjangan, bahwa sebelum keputusan diambil harus memperhatikan:

a.       Harus ada kesenjangan antara hasil yang dikehendaki dan hasil yang diharapkan

b.      Celah kesenjangan ini haruslah penting, jadi pantas mendapat perhatian,

c.       Pengambil keputusan harus dimotivasi untuk mengurangi kesenjangan ini,

d.      Pengambil keputusan harus yakin bahwa ada usaha yang dapat dilakukan terhadap kesenjangan ini.

F. Tingkatan Strategi

Terdapat 3 tingkatan strategi dalam organisasi yaitu:

1.      Strategi Tingkat Perusahaan (Corporate Strategy)

2.      Strategi Tingkat Bisnis (Business Strategy)

3.      Strategi Tingkat Fungsional (Functional Strategy)

1.      Strategi Tingkat Perusahaan (Corporate Strategy)

  • Ditetapkan oleh tingkat manajemen tertinggi di dalam organisasi dan mengarah kepada bisnis apa yang akan dilakukan serta bagaimana sumber daya dialokasikan di antara bisnis tersebut.
  • Strategi korporasi secara umum melibatkan tujuan jangka panjang yang berhubungan dengan organisasi secara keseluruhan dan investasi keuangan secara langsung.

2.   Strategi Tingkat Bisnis (Business Strategy)

  • Ditetapkan oleh masing-masing unit bisnis strategi (Strategy Business Unit=SBU). Strategi bisnis biasanya diformulasikan oleh manajer tingkat bisnis melalui negosiasi dengan manajer korporasi dan memusatkan kepada bagaimana cara bersaing dalam dunia bisnis yang ada.
  • Strategi bisnis harus melalui dan diperoleh serta didukung oleh strategi korporasi.

3.   Strategi Tingkat Fungsional (Functional Strategy)

  • Mempunyai lingkup yang lebih sempit lagi dibandingkan strategi korporasi dan strategi bisnis.
  • Berhubungan dengan fungsi bisnis seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi SDM, fungsi keuangan, fungsi riset dan pengembangan (R&D).
  • Strategi fungsional harus mengarah kepada strategi bisnis dan konsep mereka yang paling utama adalah tergantung kepada hasil jawaban bagaimana cara menerapkannya.

G.    PROSES MANAJEMEN STRATEGI

Secara umum proses manajemen strategi terdiri dari 4 tahap, yaitu:

1.      Menetapkan arah dan misi organisasi,

2.      Memahami lingkungan internal dan eksternal organisasi,

3.      Memformulasikan strategi,

4.      Mengimplementasikan strategi, dan

5.      Mengevaluasi dan mengawasi strategi.

1.      Menetapkan arah dan misi organisasi

Setiap organisasi pasti mempunyai visi,misi dan tujuan. Visi,misi dan tujuan ini akan menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi. Tanpa adanya visi,misi, dan tujuan maka kinerja organisasi akan berjalan acak dan kurang jelas serta mudah berubah dan diombang-ambingkan oleh situasi eksternal.

Perubahan yang tidak mempunyai visi, misi dan tujuan seringkali bertindak spontantitas dan kurang sistematis seperti yang dilakukan oleh pedagang kecil hanya untuk memperoleh sesuap nasi. Tentunya hal ini tidak boleh terjadi bagi suatu organisasi bisnis (perusahaan) apalagi jika perusahaan tersebut boleh dikatakan skala menengah dan atas.

2.      Memahami lingkungan internal dan eksternal

Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan oraganisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan, selain itu agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan.

Lingkungan terdiri dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal berada di luar perusahaan sedangkan lingkunga internal berada di dalam perusahaan.

a)      Lingkungan eksternal:

  • Memiliki dua variabel yakni peluang (opportunity) dan acaman (threats)
  • Terdiri dari dua bagian yaitu lingkungan tugas dan lingkungan umum

b)      Lingkungan internal:

  • Memiliki dua variabel yakni kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness)
  • Mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan dan sumber daya.

3.      Memformulasikan strategi

Formulasi strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Formulasi strategi ini meliputi pengembangan misi bisnis, analisa SWOT:mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta mengukur dan menetapkan kelemahan dan kekuatan internal dan menetapkan tujuan jangka panjang.

  • Analisa SWOT

SWOT merupakan singkatan dari strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang) dan threats (ancaman). Pendekatan ini mencoba menyeimbangkan kekutaan dan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi.

a)      Kekuatan (strength) adalah suatu kondisi di mana perusahaan mampu melakukan semua tugasnya secara sangat baik (diatas rata-rata industri).

b)      Kelemahan (weakness) adalah kondisi di mana perusahaan kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik di karenakan sarana dan prasarananya kurang mencukupi.

c)      Peluang (opportunity) adalah suatu potensi bisnis menguntungkan yang dapat diraih oleh perusahaan yang masih belum di kuasai oleh pihak pesaing dan masih belum tersentuh oleh pihak manapun.

d)     Ancaman (threats) adalah suatu keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan yang disebabkan oleh kinerja pihak pesaing, yang jika dibiarkan maka perusahaan akan mengalami kesulitan dikemudiaan hari.

Walaupun analisis SWOT dianggap sebagai suatu hal yang penting namun kadang kala manajer menghadapi masalah dalam analisis ini. Masalah – masalah tersebut adalah :

a.       The Missing link Problem, masalah ini timbul karena hilangnya unsur keterkaitan, yaitu gagalnya menghubungkan evaluasi terhadap faktor internal dan evaluasi terhadap faktor eksternal. Kegagalan tersebut akan berimbas pada lahirnya suatu keputusan yang salah yang mungkin saja untuk menghasilkannya sudah memakan biaya yang besar.

b.      The Blue Sky Problem, masalah ini identik dengan langit biru dimana langit yang biru selalu mebawa kegembiraan karena cuaca yang cerah. Hal ini menyebabkan pengambil keputusan kadang terlalu cepat dalam menetapkan sesuatu keputusan tanpa mempertimbangkan ketidakcocokan antara faktor internal dan faktor eksternal sehingga meremehkan kelemahan organisasi yang ada dan membesar – besarkan kekuatan dalam organisasi.

c.       The Silver Lining Problem, masalah yang berkaitan dengan timbulnya suatu harapan dalam kondisi yang kurang menggembirakan. Hal ini timbul karena pengambil keputusan mengharapkan sesuatu dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Masalah akan timbul apabila pengambil keputusan meremehkan pengaruh dari ancaman lingkungan tersebut.

d.      The all Things To All People Problem, suatu falsafah yang dimana pengambil keputusan cenderung untuk memusatkan perhatian pada kelemahan organisasinya. Sehingga banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk memeriksa kelemahan yang ada dalam organisasi tanpa melihat kekuatan yang ada dalam organisasi tersebut.

e.       The Putting The Cart Before The Horse problem, Mereka memulai untuk menetapkan strategi dan rencana tindak lanjut sebelum menguraikan secara jelas terhadap pilihan strateginya.

Semua kendala diatas haruslah dihindari oleh semua organisasi sektor publik dalam melakukan analisis SWOT karena sebenarnya analisis SWOT apabila dilakukan dengan tepat sejak awal akan membantu organisasi sektor publik dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan.

4.      Mengimplementasikan strategi

Di dalam implementasi strategi, perusahaan diharapkan menetapkan atau merumuskan tujuan perusahaan tahunan (annual objective of the business), memikirkan dan merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah di formulasikan dapat dilaksanakan.

Mengimplementasikan berarti menggerakan para karyawan dan manajer untuk menempatkan strategi yang telah formulasikan menjadi tindakan nyata. Implementasi strategi memerlukan kinerja dan disiplin yang tinggi tetapi juga diimbangi dengan imbalan yang memadai.

Tantangan implementasi adalah menstimulir para manajer dan karyawan melalui organisasi agar mau bekerja dengan penuh kebanggaan dan antusias ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

5.      Mengevaluasi dan mengawasi strategi

Evaluasi dan pengawasan strategi merupakan tahap terakhir di dalam proses strategi. Pada dasarnya evaluasi strategi mencakup 3 hal, yaitu:

  • Mereview faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar bagi strategi yang sedang berlangsung,
  • Mengukur kinerja yang telah dilakukan, dan
  • Mengambil berbagai tindakan perbaikan.

Evaluasi strategi sangat diperlukan sebab keberhasilan perusahaan dewasa ini tidak menjadi jaminan keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang.

III. KESIMPULAN

Manajemen strategis (strategic manajement) adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi efektif untuk membantu meencapai sasaran perusahaan. Proses manajemen strategis adalah cara dengan jalan mana para perencana strategi menentukan sasaran dan mengambil keputusan. Manajemen strategi kini menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan yang akan menentukan apakah suatu perusahaan itu unggul dan dapat bertahan hidup atau menghadapi kematiannya disebut juga dengan manajemen strategi. Strategi ini dapat berjalan dengan baik ketika manajer strategi dapat menggunakan sebaik-baiknya sumber daya perusahaan dalam lingkungan yang berubah-ubah.

DAFTAR PUSTAKA

Jauch Lawrence R,. dan Wiliam F. Glueck, 1998, Manajemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan, Erlangga, Jakarta.

Nawawi, Hadari, 2000, Manajemen Stratejik Organisasi Non Profit Di bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi Di Bidang Pendidikan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Rabin et al, 2000, Handbook Of Strategic Management, Marcell Dekker, New York.

Salusu. J, 2003, Pengambilan keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi non profit, Rasindo, Jakarta.

Sedarmayanti, 2004, Good Governance (kepemerintahan yang Baik), Mandar Maju Bandung.

Siagian P. Sondang, 2004, Manajemen Stratejik, Bumi Aksara, Jakarta

Umar, Husein. 2004, Strategic Management In Action, Gramedia, Jakarta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen merupakan komponen terpenting internal dalam suatu oragnisasi perusahahan, oleh karena itu dibutuhkan seorang manajer haruslah luwes, fleksibel, dalam segala bidang, agar jalannya suatu perusahaan dengan  baik, dan  komunikatif adalah hal yang terpenting juga dalam jiwa seorang manjer, agar antara manajer satu dengan yang lain bisa dengan mudah melaksanakan tugas masing-masing dari yang diembanya.

Persediaan dan piutang dagang adalah dua perkiraan aktiva lancar yang terbesar. Secara bersama-sama kedua jenis aktiva ini mencakup hampir 80% dari aktiva lancar dan lebih dari 30% total aktiva untuk semua industri manufaktur. Manajemen dan kebijakan kredit yaitu dasar untuk pengambilan keputusan pemberian kredit. Keputusan itu melibatkan standar kredit, syarat-syarat kredit, dan penentuan siapa yang akan menerima kredit.

Untuk itu seorang manajemen harus mengetahui akan hal itu, dan  itu akan kita bahas pada kesempatan pada makalah kami ini agar proses terjadinya pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan bisa berjalan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

1.      Apa saja kebijakan manajemen kredit?

2.      Bagaimana analisis kredit?

3.      Apa saja persyaratan kredit?

4.      Bagaimana kebijakan kredit?

5.      Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kredit?

C. Tujuan Masalah

1.      Mengetahuai Apa saja kebijakan manajemen

2.      Mengatahui Bagaimana analisis kredit.

3.      Memahami Apa saja persyaratan kredit.

4.      Memahami Bagaimana kebijakan kredit dilaksanakan.

5.      Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kredit.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Manajemen Kredit

Setiap perubahan kebijaksanaan kredit yang dilakukan korporasi akan merupakan keputusan yang menyangkut trade-off antara kenaikan profitabilitas di satu sisi dan resiko di sisi lain.[1]

Manajemen kredit menyangkut bidang keputusan sebagai berikut:

1.    Analisis risiko kredit

2.    Menetapkan standar untuk menerima atau menolak risiko kredit

3.    Menspesifikasikan syarat kredit

4.    Memutuskan bagaimana membiayai piutang usaha kredit yang ada

5.    Menetapkan siapa yang menanggung risiko kredit

6.    Menetapkan kebijakan dan praktik penagihan

7.    Menghindari optimisasi yang kurang dari masing-masing departemen.[2]

B. Analisis Kredit

Suatu analisis kredit menggambarkan tentang suatu proses untuk melakukan penilaian atau evaluasi apakah pelanggan dapat diberikan kredit atau tidak. Analisis kredit berusaha untuk menetapkan siapa yang harus menerima kredit dan berdasarkan kondisi apa. Dua aspek dari proses itu harus dibedakan yaitu langganan baru versus langganan yang ada. Yang kedua tidak begitu sulit karena pengalaman memberikan informasi yang cukup banyak.

Selain itu, perusahaan akan melaksanakan analisisnya sendiri untuk mengambil keputusan yang independen. Dalam kredit dagang, perusahaan melakukan baik penjualan kredit maupun memberikan kredit. Kedua kegiatan itu saling berkaitan. Bagaimana pelanggan berperilaku mungkin tergantung pada bagaimana organisasi penjualan memperlakukan pelanggan. Selain itu kebijakan dan praktik penagihan dari penjualan yang tidak disukai mungkin mempengaruhi pelanggan.

1. Sumber Informasi

Ada 2 sumber informasi eksternal yang tersedia.

a.       Dengan mengadakan pertemuan kelompok lokal dan dengan surat menyurat, pengalaman berhubungan dengan debitor dipertukarkan melalui asosiasi para pemberi kredit.

b.      Suatu biro pelaporan kredit (di Indonesia). Salah satu biro yang paling terkenal di AS adalah Dun & Bradstreet.

Sumber informasi kredit lainnya adalah bank-bank komersial dimana para pelanggan berhubungan. Walaupun bank tidak dapat memberikan data tentang jumlah simpanan dan pinjaman para nasabahnya, akan tetapi beberapa informasi umum dapat diperoleh. Biasanya bank akan mencantumkan jumlah deposito atau rekening gironya atau pinjaman dalam bentuk jumlah angka (misalnya enam angka menengah).

2. Analisis Informasi Kredit

Penilaian kredit akan timbul dengan analisis rasio keuangan yang relatif baku, dengan penekanan pada rasio likuiditas, leverage dan profitabilitas. Rasio tersebut akan dibandingkan dengan rasio gabungan untuk bidang industri usaha dimana perusahaan tersebut bergerak.[3]

Di samping analisis keuangan umum, juga dilakukan beberapa penilaian khusus yang berkaitan dengan kegiatan kredit. Informasi tentang pembayaran kembali yang dilakukan oleh para pelanggan dimasukkan dalam pertimbangan penilaian. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil data hutang dagang dari neraca dan menghitung umur rata-rata hutang dagang. Periode pembayaran rata-rata tersebut kemudian dapat digunakan dengan dua data pembanding lain.

1.   Periode pembayaran aktual dari syarat kredit

2.   Periode pembayaran rata-rata untuk bidang usaha dimana pelanggan bergerak.

3.  Sistem Penilaian Formal

Setelah analisis informasi kredit, perusahaan mungkin berusaha mengungkapkan hasil-hasilnya dalam istilah kuantitatif. Ini secara umum dikenal sebagai penilaian kredit (kredit scoring), adalah merupakan suatu cara yang paling mudah dan murahuntuk menilai pemberian kredit.[4] Ini menyangkut ukuran numerik untuk meramalkan probabilitas bahwa langganan tepat pada waktunya. Kadang-kadang analisis dibalik untuk meramalkan probabilitas bahwa langganan tidak akan membayar tepat pada waktunya atau sesungguhnya akan menjadi bangkrut.

4. Standar Kredit

Standar kredit adalah salah satu criteria yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para langganan yang akan diberi kredit dan berapa jumlah yang harus diberikan[5]

Jika suatu perusahaan melakukan penjualan dengan kredit hanya kepada para pelanggan yang kuat, kerugian karena timbulnya piutang ragu-ragu biasanya kecil. Sebaliknya ada kemungkinan tingkat penjualan yang hilang tersebut dapat lebih besar daripada biaya yang dapat dihindarinya. Untuk menentukan standar kredit yang optimum perusahaan perlu membandingkan antara biaya marjinal pemberian kredit dan laba marjinal dari peningkatan penjualan.

Yang termasuk dalam biaya marjinal adalah biaya-biaya produksi dan penjualan akan tetapi untuk sementara yang perlu diperhatikan adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan kualitas para pelanggan, atau biaya kualitas kredit. Termasuk dalam biaya-biaya ini adalah (1) kerugian karena piutang ragu-ragu ; (2) biaya pemeriksaan dan penagihan yang lebih tinggi, dan (3) dan yang lebih besar yang tertahan dalam piutang dagang (yang mengakibatkan biaya  modal lebih tinggi, karena pelanggan yang kurang layak menerima kredit, menunda pembayarannya).

C. Syarat Kredit

Adalah kondisi pembayaran kredit yang ditawarkan kepada pelanggan; syarat kredit meliputi periode kredit dan potongan tunai. Periode kredit adalah jangka waktu dimulai dari ketika kredit diberikan, setelah itu kredit dianggap tertunggak. Secara umum, periode kredit dimulai pada tanggal yang tertera di faktur, tapi tergantung dari standar tiap industri, periode pembayaran bisa dimulai ketika barang diangkut, ketika barang diterima pembeli, pada awal bulan, pada akhir bulan, pada tengah bulan, atau pada waku-waktu tertentu sesuai syarat kredit.

Suatu syarat kredit menetapkan adanya periode di mana kredit diberikan dan potongan tunai (jika ada) untuk pembayaran yang dilakukan lebih awal. Misalnya jika perusahaan menetapkan syarat kredit kepada semua pelanggannya sebagai 2/10, net 30, maka potongan tunai sebesar 2 persen diberikan jika pembayaran dilakukan dalam jangka 10 hari dan jika potongan tunai tidak dimanfaatkan maka pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Jika syarat yang ditentukan adalah “net 60” berarti bahwa perusahaan tidak memberikan potongan tunai, dan pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal faktur.

Lima aspek syarat kredit yaitu sifat ekonomik produk, kondisi penjual, kondisi pembeli, periode kredit, dan potongan tunai.

1. Sifat Ekonomik Produk

Barang-barang dengan perputaran penjualan yang tinggi dijual dengan syarat kredit yang relatif pendek, pembeli menjual kembali dengan cepat, yang menghasilkan uang tunai sehingga mampu membayar kepada pemasok.

2. Kondisi Penjual

Penjual yang keuangannya lemah membutuhkan uang tunai atau syarat kredit yang ditawarkannya berjangka sangat pendek.

3. Kondisi Pembeli

Pada umumnya pengecer yang sehat keuangannya menjual secara kredit, dan sebaliknya menerima kredit yang lebih lama.

4. Periode Kredit

Melonggarkan periode kredit dapat mendorong kenaikan penjualan, akan tetapi biaya atas dana yang terikat pada piutang dagang akan meningkat.

5. Potongan Tunai

Potongan tunai adalah reduksi harga didasarkan atas pembayaran yang dilakukan selama periode waktu yang ditentukan.

D. Seasonal Dating

Adalah syarat kredit yang digunakan untuk mendorong konsumen untuk melakukan pembelian di luar musim (out of season) dengan tidak mengharuskan pembayaran sampai tanggal waktu yang telah ditentukan, tidak peduli kapanpun barang itu dibeli.

Jika penjualan adalah musiman, perusahaan dapat menggunakan seasonal dating untuk menetapkan periode kresit. Contohnya, Slimware Inc., perusahaan baju renang, menjual dengan syarat kredit 2/10, net 30, May 1 dating. Ini berarti bahwa faktur baru mulai efektif pada tanggal 1 Mei, walaupun penjualan terjadi pada bulan januari. Diskon dapat diperoleh jika pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10; jika tidak pembayaran harus dilakukan secara penuh pada tanggal 30 Mei.

E. Kebijakan Perubahan Kredit

Kebijakan pemberian kredit sangat besar pengaruhnya terhadap penjualan. Seberapa jauh korporasi menetapkan kebijakan kredit dapat mempengaruhi permintaan barang atau penjualan, sehingga tingkat penjualan pada akhirnya sangat menentukan trade off antara laba dan biaya bed debt loses, opportunity investasi pada piutang. Sehingga perlu diadakan perubahan-perubahan kebijakan persyaratan krredit, hyang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1.      Perubahan periode kredit,

2.      Perubahan standar kredit untuk menyusun criteria resiko dari nasabah apabila diberikan kredit,

3.      Perubahan kebijaksanaan penagihan.[6]

Adapun kebijakan kredit dan pengumpulan piutang mencakup beberapa keputusan :

a.       Kualitas account accepted

b.      Periode kredit

c.       Potongan tunai

d.      Persyaratan khusus

e.       Tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang[7]

F. Memantau Manajemen Piutang

Dua masalah kunci yang dihadapi eksekutif dalam manajemen piutang dagang adalah peramalan dan pengendalian piutang dagang.

Masalah dengan DSO dan AS

Kita pertama akan menelaah dua metode yang digunakan secara luas oleh perseroan-perseroan, yaitu Tingkat Penjualan Harian dan Skedul Umur. Kita kemudian memusatkan perhatian kita pada pendekatan pola pembayaran, yang menawarkan cara yang lebih baik untuk memantau piutang dagang.

Menurut hasil survei Stone, dari seluruh perusahaan yang dilaporkan menggunakan prosedur sistematik untuk memproyeksikan piutang dagang, pada umumnya menggunakan proyeksi pro forma DSO atau beberapa rasio piutang dagang lainnya terhadap penjualan. Dalam pengendalian piutang dagang, metode AS (skedul umur piutang dagang) merupakan metode yang banyak dipakai.

Tingkat Penjualan Harian

Tingkat Penjualan Harian Rata-rata (DSO atau Day’s Sales Outstanding) pada waktu tertentu t biasanya dihitung sebagai rasio piutang terhadap penjualan harian :

DSOt = Total ARt

Penjualan Harian

Angka penjulan harian diperoleh dengan merata-ratakan penjualan sepanjang periode waktu yang terakhir. Periode rata-ratanya bisa 30 hari, 60 hari, 90 hari atau periode lain yang relevan. Jelas bahwa DSO dipengaruhi oleh tingkat penjualan dan periode rata-rata yang digunakan.

Skedul Umur Piutang Dagang

Skedul Umur Piutang Dagang adalah persentasi dari piutang dagang akhir kuartal dalam kelompok umur yang berbeda. Istilah kelompok umur di sini merupakan periode waktu di mana piutang dagang terjadi sejak waktu penjualan. Skedul Umur piutang Dagang yang baik menunjukan persentase yang kecil piutang dagang akhir kuartal dari penjualan yang lama, dengan persentase yang tinggi berdasarkan penjualan bulan-bulan yang terakhir.

G.  Faktor-Faktor Lain Yang Mempengaruhi Kebijakan Kredit

1.   Potensi Laba (Profit Potential)

Jika dapat menjual secara kredit dan sekaligus membebankan bunga pada piutang dagang tersebut, penjualan kredit sebenarnya lebih menguntungkan daripada penjualan tunai.

2.    Pertimbangan Legal (Legal Consideration)

Adalah ilegal jika perusahaan membebankan harga yang berbeda diantar konsumen-konsumen kecuali perbedaan harga ini diperbolehkan secara legal.

3.     Instrumen Kredit (Credit Instruments)

–   Open Account

–   Promissory Note

–   Commecial Draft

–   Conditional Sales Contract

Cara membuat standar kredit, meliputi:

1.        Kerugian dari piutang macet

2.        Biaya pemeriksaan dan penagihan

3.        Penambahan modal untuk piutang dagang

Untuk meningkatakan kualitas kredit dibuat kriteria penilaian kredit yaitu 5C:

1.      Character (kepribadian), dari pihak yang berwewenang dari pembelian kredit yang berkaitan dengan kepercayaan perusahaan pada janji yang bersangkutan untuk melunasi hutang dagangnya.

2.      Capacity (Kemampuan), penilaian subjektif yang diukur dari prestasi bisnisnya di masa lampau.

3.      Capital (Modal), dapat dilihat dari posisi keuangan perusahaan dengan mengukur struktur modalnya dan likuiditasnya.

4.      Collateral (Jaminan berupa dana tunai pada giro)

5.      Condition (Kondisi ekonomi yang berdampak pada usaha pelanggan)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Manajemen kredit menyangkut bidang keputusan sebagai berikut: Analisis risiko kredit, Menetapkan standar untuk menerima atau menolak risiko kredit, Menspesifikasikan syarat kredit,  Memutuskan bagaimana membiayai piutang usaha kredit yang ada, Menetapkan siapa yang menanggung risiko kredit, Menetapkan kebijakan dan praktik penagihan, Menghindari optimisasi yang kurang dari masing-masing departemen.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebijakan kredit adalah potensi laba, perimbangan legal, dan instrument kredit

B. Saran

Di harapkan dengan pengetahuan ini, kita dapat mengaplikasikanya ketika kita sudah manjadi sebuah menajer dalam sebuah perusahaan dengan baik, karena masalah didalam dalam menjalankan tugas menjadi manajer sangatlah kompleks permaslahan yang ada, dan ini adalah salah satu sebuah tugas yang di jalankan oleh seoarang manajer. Yang merupakan salah satu komponen penting dalam pengoperasian sebuah perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Sartono Agus 2000, Manajemen Keuangan,Yogyakarta: BPFE.

Tampubolon Manahan P.2005, Manajemen Keuangan.Bogor: Ghalia  Indonesia.

Zainal Arifin Agus, Manajemen Keuangan, Pusat Pengembangan Bahan Ajar, UMB


[1] Manahan P. Tampubolon, Manajemen Keuangan, (Bogor: Ghalia Indonesia)2005, Hal.79

[2] Arifin agus zainal, Manajemen Keuangan, Pusat Pengembangan Bahan Ajar, UMB

[3] Arifin agus zainal, Ibid.

[4] Manahan P. Tampubolon, Ibid, Hal.80

[5] Agus Sartono, Manajemen Keuangan, (Yogyakarta: BPFE) 2000, Hal.542

[6] Manahan P. Tampubolon, Opcit, Hal.82

[7] Agus Sartono, Ibid, Hal.548

I. PENDAHULUAN

Setiap hari kita akan menghadapi resiko, baik itu resiko perorangan (manusia) ataupun resiko suatu perusahaan. Resiko dapat dikatakan merupakan akibat (atau deviasi realisasi dari rencana) yang mungkin terjadi secara tak diduga. Meskipun suatu aktivitas perusahaan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap saja mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana itu. Oleh karena itu, orang berusaha melindungi diri atau mengantisipasi atau meminimalisir resiko itu dengan menyediakan beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian itu. Agar resiko tidak menghalangi kegiatakan perusahaan, maka seharusnya resiko itu dimanajemen dengan sebaik-baiknya. demikian juga terhadap suatu perusahaan, termasuk dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS), kita mengenal pembiayaan dengan sistem bagi hasil yakni musyarakah dan mudharabah. Pada produk pembiayaan mudharabah yang berciri khas kepercayaan, maka produk ini memiliki resiko yang sangat tinggi yaitu resiko assymetric information (LKS tidak mengetahui informasi yang sebenarnya mengenai perputaran pembiayaan yang diberikan dan besarnya laba yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut) dan moral hazard (adanya penyimpangan-penyimpangan atas pembiayaan yang nasabah terima serta pemberian informasi yang salah pada LKS mengenai usaha yang dijalakan sehingga menguntungkan mudharib dan merugikan shahibul mal).

Untuk mengetahui lebih jauh dari manajemen resiko pembiayaan mudharabah maka kami ssebagai penulis menyajikannya pada makalah kami berikut ini.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah diambil dari kata dharb yang secara etimologis bermakna memukul atau berjalan. Sementara secara konseptual, istilah Mudharabah berarti : akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal ( 100 % ) dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah ini kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam ikatan kontrak. Bila kemudian ada kerugian, maka itu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengalola, maka si pengelolalah yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[1]

Sedangkan menurut Abdul Aziz,

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan modal sepenuhnya (100 %) sedadangkan pihak lainnya menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi menurut kesepakata di muka, apabila rugi ditanggunng oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tiddak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola.[2]

Jadi, esensi dari kontrak mudharabah adalah kerjasama untuk mencapai profit berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Resiko  juga menentukan keuntungan (profit) dalam kontrak mudharabah. Pihak investor menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan pihak mudharib menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijalankannya, dengan catatan apabila kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan.[3]

B. Dasar  hukum Mudharabah

secara umum landasan dasar Syariah Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat dan hadis berikut ini:

1)      Al-Qur’an

“………dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah………” (Q.S Al-Muzammil: 20)

Yang menjadi Wajhud – dilalah atau argumen dari Qur’an Surat Al-Muzammil: 20 di atas adalah adanya kata Yadhribun yang sama dengan akar kata Mudharabah, dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S Al-Jumuah: 10)

2)   Hadits

“diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muntalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut , maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-ayrat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR. Thabrani).

2)       Ijma’

Imam zailai, dalam kitabnya Nasbu ar Rayah(4/13), telah menyatakan bahwa para Sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara Mudharabah, kesepakatan para Shahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab Al amwal (454).

C. Prinsip Dasar Mudharabah[4]

1).  Rukun Mudharabah

Ø  Shahibul mal (pemilik modal / nasabah)

Ø  Mudharib (LKS)

Ø  Amal (pekerjaan)

Ø  Hasil (bagi hasil)

Ø  Aqad / Ijab qabul

Contoh Perhitungan Bagi Hasil :

saldo rata-rata nasabah x keuntungan yang diperoleh produk x Nisbah saldo rata-rata produk

Contoh :

Bapak Ahmad memiliki Deposito Rp. 10.000.000,- Jangka waktu 1 bulan, Nisbah Deposan 57% dan LKS 43 %, dgn asumsi rata-rata saldo deposito jangka waktu 1 bln Rp. 950.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh u/ deposito 1 bln Rp. 30.000.000,-.  Keuntungan Bp Ahmad sbb:

(10.000.000 : 950.000.000) x 30.000.000 x 57 % = 180.000

(Sebelum Pajak)

2).  Macam-Macam Mudharabah

a).  Mudharabah Muthlaqah

Ø  Tidak ada pembatasan bagi LKS mempergunakan dana yang dihimpun

Ø  LKS wajib menginformasikan nisbah dan tata cara serta resiko &  keuntungan, kesepakatan tersebut harus tercantum pada akad

Ø  Untuk bukti penyimpanan dapat berupa buku (tabungan dan bilyet (deposito)

Ø  Tabungan dapat diambil setiap saat, tetapi tidak boleh mengalami saldo negatif

Ø  Deposito hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati

Ø  Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan ARO, maka tidak diperlukan akad baru

b).  Mudharabah Muqayyadah dibagi menjadi 2, yakni :

1.  Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet

Ø  Merupakan simpanan khusus (restricted investment)

Ø  Pemilik dana menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi LKS (misalnya syarat untuk bisnis, akad atau nasabah tertentu).

Ø  LKS wajib menginformasikan nisbah dan tata cara serta resiko &  keuntungan, kesepakatan tersebut harus tercantum pada akad

Ø  LKS wajib menerbitkan bukti simpanan khusus dan wajib memisahkan dana dari rekening lainnya

2.  Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet

Ø  Penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usaha

Ø  LKS bertindak sebagai perantara (arranger)

Ø  Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi LKS dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai

Ø  Bukti penyimpanan berupa bukti simpanan khusus

Ø  LKS wajib memisahkan dana dari rekening lainnya

Ø  Dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif

Ø  Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan pemilik dana

Ø  LKS menerima komisi, sementara antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil

3).  Prinsip-Prinsip Pendanaan

Ø  Deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan LKS sebagai mudharib (pengelola)

Ø  Dana dapat dipergunakan LKS untuk melakukan pembiayaan murabahah, ijarah, mudharabah dsb

Ø  Dalam hal dana dipergunakan untuk pembiayaan mudharabah, maka kerugian menjadi kewajiban LKS

Ø  Produk mudharabah diaplikasikan pada tabungan dan deposito berjangka

Ø  LKS wajib memberitahukan nisbah & tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yg dpt timbul dr penyimpanan dana

Ø  Dana dpt ditarik oleh pemilik dana sesuai perjanjian

4).  Prinsip-Prinsip Pembiayaan Mudharabah

Ø  Bentuk kerjasama antara minimal 2 pihak dimana pemilik modal (shahibul  mal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan

Ø  Kontribusi modal 100% dari shahibul mal dan skill dari mudharib

Ø  Tidak mensyaratkan adanya wakil shahibul mal dalam manajemen proyek sebagai org kepercayaan

Ø  Mudharib harus bertindak hati-hati karena harus bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian (PSAK 59)

Ø  Musyarakah dan Mudharabah dalam fikih berbentuk uqud al amanah (perjanjian kepercayaan), yang menuntut kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan

Ø  Jumlah modal yang diserahkan sebaiknya tunai, jika bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama

Ø  Hasil pengelolaan dapat diperhitungkan dengan 2 cara:

ü  Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)

ü  Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)

Ø  Hasil usaha dibagi sesuai akad.

Ø  Shahibul mal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan mudharib

Ø  Shahibul mal dapat melakukan pengawasan  terhadap pekerjaan namun tidak berhak campur tangan dalam urusan pekerjaan.

Ø  Nasabah/pengelola yang wanprestasi dapat dikenakan sanksi administrasi

D. Manfaat Mudharabah

Berikut ini beberapa manfaat yang bisa dipetik dari sistem Mudharabah suatu LKS menerapkannya.

1.      Islam mensyariatkan akad kerja sama Mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Shohib Al Mal (investor) memanfaatkan keahlian Mudhorib (pengelola) dan Mudhorib (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Ta’ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.[5]

2.      LKS akan menikmati peningkatan hasil usaha pada saat keuntungan untuk nasabah meningkat.

3.       LKS tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha LKS hingga LKS tidak akan pernah mengalami negatif spred ( perkembangan yang turun ).

4.      Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

5.      LKS akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadilah yang akan dibagikan.

6.        Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga LKS tetap, dimana LKS akan menagih penerima pembiayaan ( nasabah ) satu jumlah bunga tetap berapapun kentungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. [6]

7.      Pembagian keuntungan harus di nyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.

8.      Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak

9.      Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudaharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada Shahibul mal.[7]

E. Resiko Mudharabah

Resiko Terkait Pembiayaan Berbasis Natural Uncertainty Countracts (NUC). Yang dimaksud dengan analisi Resiko Terkait Pembiayaan Berbasis Natural Uncertainty Countracts (NUC) adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memeprhitungkan resiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC, seperti mudharabah dan musyarakah. Penilaian resiko ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu sebagai berikut:[8]

a)      Business risk (resiko bisnis yang dibiayai)

Adalah resiko yang terjadi pada first way out yang dipengaruhi oleh :

  1. Industri risk yaitu resiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh:
  • Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan
  • Kinerja keuangan jenis uasaha yang bersangkutan (industry financial standard)

2.      Faktor negative lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, keadaan force majeure, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban off balance sheet (L/C impor, LKS garansi), market risk (forex risk, interest  risk, scurity risk), riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.

  1. Shirinking risk (resiko berkurangnya nilai pembiayaan).Adalah resiko yang terjadi pada second way out yang dipengaruhi oleh:

b)     Unusual bisiness risk yaitu resiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh

  • Penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai
  • Penurunan drastis harga jula barang/jasa dari bisnis yang dibiayai
  • Penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai
  • Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah profit and loss sharing atau revenue sharing
  1. Untuk jenis profit and loss sharing, shirnking risk muncul bila terjadi loss sharing yang harus ditanggung oleh LKS
  2. Untuk jenis revenue sharing, shirnking risk terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya (nafaqah) yang seharusnya ditanggung nasabah, sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya.

c)      Disaster risk yaitu keadaan force majeure yang dampaknya sangat besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai LKS.

1.      Character risk (resiko karakter buruk mudharib) yaitu resiko yang terjadi pada third way out yang dipengaruhi oleh hal berikut:

–          Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai LKS

–          Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai LKS tidak lagi sesuai dengan kesepakatan

–          Pengelolaan intenal perusahaan, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan, yang tidak dilakukan secara profesional sesuai dengan standar pengelolaan yang disepakati antara LKS dan nasabah.

Untuk mengatasi character risk, LKS menetapkan kovenan khusus pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Bila terjadi kerugian yang disebabkan oleh character risk, kerugian akan di bebankan kepada nasabah. Untuk menjamin agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat resiko tersebut, maka LKS menetapkan adanya jaminan (colleteral).

F. Pengendalian Resiko Pembiayaan

Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal LKS yang mengalami perkembangan yang pesat, LKS pada umumnya dan perbakan syariah pada khususnya akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu LKS memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendali resiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut :[9]

1. Pemetaan Resiko Bisnis

LKS mengembangkan pemetaan resiko usaha(business risk mapping) untuk mengidentifikasi resiko utama yang mengancam perusahaan. Alat ini membantu LKS untuk mengetahui dan menentukan tempat dimana resiko berada. Manajemen harus mengkuantifikasi magnitude dari resiko dan mengukur potensi dampaknya. Ada nbeberapa cara yang umum dilakukan, yaitu:

  • Membuat daftar berbagai resiko yang ada, dengan mengelompokkannya ke dalam sebuah kuadran tergantung tinggi-rendahnya tingkat kemungkinan terjadi, dan dapat berdampak kepada rugi yang besar atau kecil.
  • Membuat peta yang menyajikan kajian perbandingan antara Resiko Kredit, Resiko Pasar, Resiko Likuiditas, dan Resiko Operasional yang dihadapi LKS. Dengan membandingkan resiko pada sebuah matriks antara dampak dan frekuensinya, manajemen akan dapat melihat gambaran menyeluruh dari semua resiko berikut keterkaitannya satu sama lain. Beberapa sumber informasi awal dapat diperoleh dari:
  • Environmental scan yaitu sumber informasi untuk mengevaluasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hokum, dan lain sebagainya.
  • Dokumen keuangan seperti proyeksi anggaran (RKAP), laporan keuangan, dan dokumen-dokumen keuangan lain sebagai sumber informasi awal untuk melakukan analisis.
  • Dokumen legal seperti kontrak-kontrak, ketentuan hokum dan peraturan yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha sebagai sumber yang penting untuk dikaji.
  • Hasil inspeksi di lapangan (on-site inspection) seperti hasil pemeriksaan yang dilakukan SKAI, merupakan sumber informasi yang sangat baik, dan bahkan sebagaim fitur berkala dari proses Manajemen Resiko yang berkelanjutan.
  • Hasil Wawancara, seperti hasil penilaian kinerja pegawai atau wawancara langsung dengan para pegawai.
  • Analisis statistic seperti perkembangan kualitas aktiva produktif (KAP), tren komposisi simpanan dana pihak ketiga (DPK), tingkat dan tren kegagalan system, kerugian yang terjadi, dan sumber Resiko Operasional lainnya. Data seperti ini biasanya tersedia secara internal.
  • Benchmarking/best practices, alat Manajemen Resiko yang juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur tindak pengendalian resiko.
  • Jasa konsultasi yang memahami Resiko dan merupakan sumber informasi mengenai klasifikasi Resiko.

2. Alat Modeling

Alat modeling ini akan memudahkan para manajer untuk mengelola ketidakpastian. Analisis scenario dan model proyeksi merupakan model yang paling sering digunakan. Beberapa contoh diantaranya adalah:

–          Pemakaian analisis skenario untuk melihat rentang kemungkinan dan mempertimbangkan perubahan yang mungkin terabaikan. Skenario ini dapat diterapkan dalam menyiapkan contingency plan (untuk likuiditas maupun EDP).

–          Menggunakan analisis statistik dan teknik Value at Risk (VaR) untuk mengestimasi variasi kerugian yang mungkin terjadi di masa datang. Potensi rugi ini diproyeksikan kedalam arus kas yang akan datang atau laba, termasuk dalam analisis sensivitas, stress testing (sebagai pelengkap pengukuran resiko suku bungs untuk melihat dampak terburuk), dan berbagai simulasi lain.

–          Model keuangan untuk mensimulasi berbagai Resiko keuangan dn dampak dari berbagai scenario pada portofolio kredit dan modal.

–          Mengantisipasi bencana yang akan mengganggu kelangsungan usaha, misalnya karena kelalaian atau bencana alam, system pengolahan data tidak berfungsi. Back-up data dan latihan (drill) menghadapi keadan darurat secara berkala akan dapat mengantisipasi apabila hal tersebut terjadi.

–          Menilai Resiko teknis selama pembangunan produk baru dengan cara mengidentifikasi sedini mungkin potensi adanya kesalahan dalam proses pembangunmannya.

3. Teknik mengidentifikasi dan menilai resiko

Kelompok teknik ini akan membantu Manajemen dalam hal menetapkan focus/memberikan perhatian dan mengakomodasi seluruh kegiatan pengelolaan Resiko.

Beberapa diantaranya yang lazim digunakan adalah:

–          Brainstorming groups. Pejabat atau pegawai dari berbagai Satuan Kerja berkumpul untuk mendiskusikan atau menyatakan pendapat (brainstorm) atas sebuah atau beberapa isu.

–          Workshop. LKS sebaiknya mulai memfasilitasi workshop yang focus pada Resiko yang akn menolonh pegawai untuk menetapkan dan memprioritaskan tujuan, mengidentifikasikan, dan menilkai Resiko.

–          Questionnaires. Satuan Kerja Operasional diperlengkapi dengan kuesioner yang berisi tujuan dan resiko yang mungkin timbul.

–          Selfassessment. Para manajer melakukan self-assessmant, dengan bantuan dari SKAI, Divisi Keuangan dan control, atau dari akuntan luar.

–          Filters. Resiko dikaji terhadap beberapa filter seperti dampak yang tidak besar, Resiko yang terkaendali, rendahnya tingkat kemungkinan terjadi, dan lain-lain.

–          Assessment matrix. Matrik ini mencangkup seperangkat pertanyaan yang meliputi elemem-elemen dari Manajemen Resiko dan pengendalian intern. Termasuk didalamnya, best practices.

–          Risk identification templates. Satuan Kerja mendapatkan template yang akan membimbing mereka untuk mengidentifikasi dan mengkaji Resiko mulai saat mereka merencanakan dan menjalankan proses.

–          “Bottom up” risk assessments. Satuan Kerja mengidentifikasi dan menilai Resiko. Hasilnya diakumulasi di tingkat pusat.

–          Value at Risk (VaR) model and worst case model. Model ini digunakan untuk menilai Resiko dengan cara mengestimasi potensi rugi terhadap nilai sebuah posisi atau portofolio dalam satu jangka waktu tertentu berdasarkan factor-faktor yang ada di pasar.

–          Prioritizing risks. Resiko akan ditempatkan atau diatasi berdasarkan jenjang (rank) masing-masing.

4. Peran Internet/Intranet

Pemakaian Internet/Intranet semakin meningkat dalam mengelola Resiko. Alat ini digunakan untuk mempromosikan kewaspadaan dan pengelolaan Resiko, untuk mendapatkan informasi mengenai Resiko untuk area tertentu, berkomunikasi dengan pegawai, berbagai informasi mengenai Manajemen Resiko dengan LKS lain, dan mengkomunikasikan tujuan Manajemen Resiko LKS kepada publik.[10]\

Identifikasi masalah jika terjadi kerugian [11]

a.       Pemilik modal/LKS dengan si pengelola/mudharib mencari jalan keluar (rembuk) bagaimana sipengelola bisa mengembalikan modal yang sudah ditanamkan oleh si pemilik modal

b.      Kalau tidak mendapatkan kesepakatan dan sipengelola tidak mendapatkan bagaimana jalan keluar untuk mengembalikan modal yang sudah hilang maka sebagai alternatif terakhir adalah jaminan dari si pengelolah.

c.       Dalam sistem Mudharabah jaminan bukanlan alternatif yang pertama, tetapi jaminan adalah alternatif terakhir.

III.   KESIMPULAN

Mudharabah adalah kerjasama untuk mencapai profit berdasarkan akumulasi komponen dasar daari pekerjaan dan modal dimana keuntungan ditentukan mlalui kedua komponen ini. Resiko  juga menentukan keuntungan (profit) dalam kontrak mudharabah. Pihak investor menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan pihak mudharib menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijalankannya, dengan catatan apabila kerjasama tersebut tidak menghasilkan keuntungan. Di dalam proses melakuakan pembiayaan mudharabah terdapat resiko-resiko yang harus ditangani oleh LKS diantaranya adalah bussines risk, unusual bussines risk, disaster risk. Hal ini dapat diatasi dengan jalan menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai pengelola dana mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

1.      Siswanto, http://www.daniexe.co.cc/2009/06/mudharabah-dan-musyrakahah-prinsip.html, diakses tanggal 21 Oktober 2010 pukul 10.00 WIB.

2.      Aziz, Abdul dan Ayus Ahmad Yusuf, Manajemen Operasional Bank Syariah, STAIN Press, Cirebon, 2009.

3.      Sarakshi, Shams al-Din, Al-Kitab Al-Mabsut, Dar al-dakwah, Istanbul, 1983.

4.      Haerisma, Septian Alvien, Perbankan Syariah, Disampaikan Pada Mata Kuliah Manajemen Perbankan Syariah, 2009.

5.      Abdullah,  Al Bunuk Al Islamiyah Baina An Nadzoriyat Wa Tathbiq, Muassasah Al Jurais, Riyaadh,1414 H.

6.      Siswanto, http://www.daniexe.co.cc/2009/06/mudharabah-dan-musyrakahah-prinsip.html, diakses tanggal 21 Oktober 2010 pukul 10.00 WIB.

7.      Zulasri,  http://zulasri.wordpress.com/2008/08/03/mudharabah-dan-bagaimana-aplikasinya/, diakses tanggal 21 Oktober 2010 pukul 10.15 WIB.

8.      Deoue, http://deoue.wordpress.com/2010/01/25/manajemen-resiko-perbankan-syariah/, diakses pada tanggal 25 Oktobrer 2010 pukul 22.00 WIB

9.      Tampubolon, Robert, Risk Management ,Manajemen Resiko:Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial, PT Elex Media Komputindo, Jakarta,  2006), h. 105-100

10.  Zulasri,  http://zulasri.wordpress.com/2008/08/03/mudharabah-dan-bagaimana-aplikasinya/, diakses tanggal 21 Oktober 2010 pukul 10.15 WIB.


[1] Siswanto, http://www.daniexe.co.cc/2009/06/mudharabah-dan-musyrakahah-prinsip.html, diakses tanggal 21 Oktober 2010 pukul 10.00 WIB.

[2] Aziz, Abdul dan Ayus Ahmad Yusuf,Manajemen Operasional Bank Syariah, STAIN Press, Cirebon, 2009, hal. 87

[3] Sarakshi, Shams al-Din, Al-Kitab Al-Mabsut, Dar al-dakwah, Istanbul, 1983, hal.18.

[4] Haerisma, Septian Alvien, Perbankan Syariah, Disampaikan Pada Mata Kuliah Manajemen PerLKSan Syariah, 2009, hal. 85-100

[5]Abdullah,  Al Bunuk Al Islamiyah Baina An Nadzoriyat Wa Tathbiq, Muassasah Al Jurais, Riyaadh,1414 H,  hal 122.

[6] Siswanto, http://www.daniexe.co.cc/2009/06/mudharabah-dan-musyrakahah-prinsip.html, diakses tanggal 21 Oktober 2010 pukul 10.00 WIB.

[7]Zulasri,  http://zulasri.wordpress.com/2008/08/03/mudharabah-dan-bagaimana-aplikasinya/, diakses tanggal 21 Oktober 2010 pukul 10.15 WIB.

[8] Deoue, http://deoue.wordpress.com/2010/01/25/manajemen-resiko-perbankan-syariah/, diakses pada tanggal 25 Oktobrer 2010 pukul 22.00 WIB

[9] Ibid

[10] Tampubolon, Robert, Risk Management ,Manajemen Resiko:Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial, PT Elex Media Komputindo, Jakarta,  2006), h. 105-108

[11] Zulasri,  http://zulasri.wordpress.com/2008/08/03/mudharabah-dan-bagaimana-aplikasinya/, diakses tanggal 21 Oktober 2010 pukul 10.15 WIB.

MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH

BAB  I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Dua fungsi utama dari perbankan adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang terdapat di bank konvensional dengan yang terdapat di bank syariah mempunyai perbedaan yang esensial, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit sedangkan diperbankan syariah adalah pembiayaan.

Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank .

Oleh Karena itu diperlukan adanya suatu manajemen pembiayaan syariah yang baik sehingga penyaluran dan atau dalam hal ini pembiayaan kepada nasabah bisa efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari perusahaan maupun syariat Islam itu sendiri. Oleh karena itu kami sebagai penulis makalah ini mencoba memaparkan bagaimana konsep dari manajemen pembiayaan syariah itu sendiri sehingga diharapkan baik penulis, rekan mahasiswa, maupun masyarakat bisa lebih memahami mengenai manajemen pembiayaan syariah.

B.   Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada diatas maka akan timbul beberapa permaslahan, yaitu :

  1. Apa definisi dari pembiayaan?
  2. Apa yang menjadi landasan syariah diperbolehkannya pembiayaan dalam Islam?
  3. Bagaimana pola analisis pembiayaan pada perbankan syariah?
  4. Bagaimana pola pemantauan dan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah terealisasi?
  5. Bagaimana penanganan terhadap pembiayaan yang bermasalah?

C.  Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

  1. Untuk mengetahui definisi dari pembiayaan.
  2. Untuk mengetahui landasan syariah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits tentang diperbolehkannya pembiayaan dalam Islam.
  3. Untuk mengetahui pola analisis pembiayaan pada perbankan syariah.
  4. Untuk mengetahui pola pemantauan dan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah terealisasi.
  5. Untuk mengetahui cara penanganan terhadap kredit yang bermasalah.

D.  Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian atau penulisan makalah ini bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

1.  Penulis

Makalah ini bermanfaat bagi kami selaku penulis untuk menambah khasanah keilmuan, pengetahuan, dan wawasan kami tentang bagaimana konsep manajemen pembiayaan syariah pada bank syariah.

2.  Pembaca

Diharapkan setelah pembaca membaca makalah kami ini maka pembaca akan mengetahui dan lebih memahami bagaimana konsep manajemen pembiayaan syariah sehingga bisa menjadi bekal ketika nanti terjun ke dalam dunia perbankan.

3.  Masyarakat

Setelah membaca makalah kami ini, diharapkan masyarakat akan lebih memahami tata cara pembiayaan di perbankan syariah, dan juga tertarik untuk berpartisipasi menjadi nasabah perbankan syariah karena banyak keuntungan maupun manfaat yang akan didapatkan.

E.  Metodologi Penelitian

Penulisan makalah ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yakni suatu pendekatan dengan cara menggambarkan dan menjelaskan aspek-apek yang terdapat dalam manajemen pembiayaan syariah, yaitu :

  1. Menjelaskan secara umum dan definisi mengenai manajemen pembiayaan syariah yang terdapat pada bank syariah
  2. Menjelaskan secara lebih rinci tentang manajemen pembiayaan syariah yang terdiri dari analsis pembiayaan, pola pemantauan dan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah terealisasi, serta cara penanganan terhadap pembiayaan yang bermasalah.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Definisi Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.[1]

Menurut M. Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.[2]

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[3]

B.  Landasan Syariah

1.  Al-Qur’an

ôMßgsù âä!%Ÿ2uŽà° ’Îû Ï]è=›W9$# 4

Artinya : ”Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,” (QS. An-Nisa : 12)[4]

¨bÎ)ur #ZŽÏVx. z`ÏiB Ïä!$sÜn=èƒø:$# ‘Éóö6u‹s9 öNåkÝÕ÷èt/ 4’n?tã CÙ÷èt/ žwÎ) tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# ×@‹Î=s%ur $¨B öNèd 3

Artinya : ”Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (Q.S. Shad : 24)[5]

2.  Al-Hadis

Dari Abu Hurairah, rasulullah SAW bersabda : ” Sesungguhnya Allah SWT berfirman : ’ Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak menghianati temannya,” (H.R. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan Hakim).

C.  Analisis Pembiayaan

Analisa Pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.

1)  Jenis – Jenis Aspek yang Dianalisa

Jenis-jenis aspek yang dianalisa secara umum dapat dibagi menjadi  dua bagian yaitu :[6]

  1. Analisa terhadap kemauan bayar, disebut analisa kualitatif . Aspek yang dianalisa mencakup karakter/ watak dan komitmen dari nasabah.
  2. Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisa kuantitatif . Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kuantitatif , yaitu untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih.

2).  Kriteria Pemberian Pembiayaan

Jangan pernah memberikan pembiayaan bila pertimbangan lebih kepada :

  • Belas kasihan
  • Kenalan (bersaudara atau teman)
  • Nasabah orang terhormat (terkenal, disegani, status sosial tinggi dll)

Utamakan berdasarkan unsur-unsur :

  • Kelayakan usaha
  • Kemampuan membayar

Aspek yang dinilai sebelum melakukan analisa pembiayaan adalah sebagai berikut :

  • Kemampuan memperoleh keuntungan.
  • Sisa pembiayaan dengan pihak lain (kalau ada).
  • Bebas rutin di luar kegiatan usaha.[7]

3).  Prinsip – Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :[8]

a. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f.  Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”

4)  Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a.  Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.[9]

b.  Fungsi pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

  1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
  2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
  3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.[10]

5).  Jenis – Jenis Pembiayaan

1.  Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, dibedakan dalam :

  1. Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
  2. Pembiayaan Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / investaris.
  3. Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan ( pribadi ).

2        Berdasarkan Cara Pembayaran / Angsuran Bagi Hasil, dibedakan dalam:

  1. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
  2. Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran
  3. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.

3.         Metode Hitung Angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang ditawarkan yaitu :

  1. Efektif, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
  2. Flat, yakni angsuran pokok dan margin merata untuk setiap periode
  3. Sliding, yakni angsuran pokok pembiyaan tetap dan bagi hasilnya  menurun  mengikuti sisa pembiayaan ( outstanding )

4.  Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya, dibedakan dalam

  1. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 1 tahun
  2. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 tahun
  3. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun  sampai dengan 3 tahun.
  4. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan
  1. Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai
    1. Pembiayaan Sektor  Perdagangan (contoh : pasar, toko kelontong, warung sembako dll.)
    2. Pembiayaan Sektor  Industri (contoh : home industri; konfeksi, sepatu)
    3. Pembiyaan konsumtif, kepemilikan kendaraan bermotor (contoh : motor , mobil dll.) [11]
  1. Pembiayaan Berdasarkan Syariah Islam

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25 mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu perbankan syariah disebutkan bahwa penyaluran dana (pembiayaan) yang dapat dilakukan oleh bank syariahsyariah adalah melalui :

  1. Transaksi berdasarkan prinsip jual beli:
    1. a. Murobahah;
    2. b. Istishna;
    3. c. Salam;
    4. Jual beli lainnya.
    5. Transaksi berdasarkan prinsip sewa menyewa:

a.  Ijarah

b.  Ijarah muntahiya bittamlik

  1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil:
    1. a. Mudhorobah;
    2. b. Musyarokah;
    3. Bagi hasil lainnya.
    4. Pembiayaan dengan berdasarkan prinsip jasa:
      1. a. Rahn;
      2. b. Qordh
      3. c. Hiwalah
      4. Kafalah, dan lain-lain.

Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan bank syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.[12]

6).  Prosedur Analisis Pembiayaan

Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah[13]

  1. Berkas pencataan
  2. Data pokok dan analisis pendahuluan
    1. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
    2. Rencana pembelian, produksi dan penjualan
    3. Jaminan
    4. Laporan keuangan
    5. Data kualitatif dari calon debitur
  3. Penelitian data
  4. Penelitian atas realisasi usaha
  5. Penelitian atas rencana usaha
  6. Penelitian dan penilaian barang jaminan
  7. Laporan keuangan dan penelitiannya.

7).  Keputusan Permohonan Pembiayaan[14]

  1. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan
  2. Wewenang pengambilan keputusan

8).  Analisa Setiap Aspek Pembiayaan

Setelah mengetahui secara jelas titik kritis dari suatu usaha calon nasabah pembiayaan, maka berikutnya adalah melakukan analisa setiap aspek yang berkaitan dengan usaha calon nasabah pembiayaan tersebut.[15]

1  Aspek Yuridis

a.  Kapasitas untuk mengadakan perjanjian

b.  Status badan sesuai dengan ketentuan hukum berlaku

2. Aspek Pemasaran

a.  Siklus hidup produk

b.  Produk subtitusi

a.  Perusahaan pesaing

b.  Daya beli masyarakat

c.  Program promosi

d.  Daerah pemasaran

e.  Faktor musim

f.  Manajemen pemasaran

g.  Kontrak penjualan

3.   Aspek Teknis

a.  Lokasi Usaha

Memiliki Surat Keterangan Domisili, Dekat pasar, bahan baku, tenaga kerja, suply peralatan, transportasi, dan lain-lain.

b.  Fasilitas gedung tempat usaha

IMB, SHM / HGB / Surat Sewa, daya tampung, persyaratan teknis seperti Amdal, dan lain-lain.

c.  Mesin-mesin yang dipakai

Kapasitas, konfigurasi mesin, merk, reparasi, fleksibilitas

d.  Proses produksi

Efesiensi proses, standar proses, desain dan rencana produksi.

4. Aspek Keuangan

a.  Kemampuan memperoleh keuntungan

b.  Sisa pembiayaan dengan pihak lain

c.  Beban rutin di luar kegiatan usaha

d.  Arus kas

5.  Aspek Jaminan

a.  Syarat ekonomi

b.  Syarat  yuridis

9).  Alat analisis

Alat analisis pembiayaan dapat berupa angket.

10).  Rumusan hasil analisis

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan hasil analisis pembiayaan :[16]

1)      Identitas pemohon

2)      Umur calon antara 22 – 50

3)      Alamat rumah jelas, jika kontrak : masih berapa tahun calon kontrak

4)      Tempat calon usaha berada di dekat wilayah kerja bank syariah yang bersangkutan

5)      Identitas usaha

6)      Pengalaman usaha minimal 2 tahun

7)      Lokasi usaha strategis

8)      Status usaha bukan sambilan

9)      Status tempat usaha diprioritaskan milik sendiri

10)   Aspek pasar

11)  Barang yang diproduksi/ dijual tidak terlalu banyak pesaing dan memang dibutuhkan banyak orang. Upaya kreatif dan inovatif perlu dimiliki agar dapat melihat peluang-peluang pasar yang dapat dimasuki sekaligus memperoleh keuntungan.

12)  Sumber bahan baku

13)  Sumber bahan baku mudah diperoleh, cukup murah, jika memungkinkan dapat di daur ulang.

14)  Aspek pengelola

15)  Mempunyai perencanaan usaha ke depan yang detail.

16)  Mempunyai pengalaman dan tenaga terampil.

17)  Mempunyai catatan usaha, seperti : buku jurnal, laporan transaksi, catatan laba/ rugi,dll.

18)  Aspek ekonomi

19)  Produk yang diproduksi dan dijual tidak merusaj lingkungan, baik barang jadi maupun limbahnya

20)  Produk yang dibuat tidak dilarang oleh agama maupun Negara

21)  Permodalan

22)  Peminjam harus mempunyai modal minimal 30% dari pembiayaan yang diajukan ke bank syariah

23)  Data keuangan

24)  Korelasi prosentase kemampuan membayar anggota pembiayaan harus 30% dari kemampuan menabungnya.

11).  Rekomendasi Analisis

Adalah gambaran kesimpulan rekomendasi analisis pembiayaan yang terdapat di dalam bank syariah, apakah nasabah tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak.[17]

D.   Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pemantauan dan pengawasan pembiayaan.[18]

1.  Tujuan Pemantauan dan  Pengawasan Pembiayaan

  1. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghidari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dalam bank.
  2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan.
  3. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
  4. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

2.  Media Pemantauan

  1. Informasi dari luar bank syariah
  2. Informasi dari dalam bank syariah
  3. Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan
  4. Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar
  5. Periksalah adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi
  6. Meneliti buku-buku pembantu/ tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman.

3.  Kunjungan Pada Peminjam

Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitas dana yang dimanfaatkan peminjam. Hal-hal yang dilakukan

1)      Membuat laporan kegiatan peminjam

2)      Laporan realisasi kerja bulanan

3)      Laporan stok/ persediaan barang

4)      Laporan kegiatan investasi bulanan

5)      Laporan hutang dan piutang

6)      Neraca R/ L per bulan, triwulan, dan semester

7)      Tingkat pengumpulan pendapatan

8)      Tingkat kemajuan usaha

9)      Tingkat efektivitas pemakaian dana

E.   Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal itu maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya[19]

  1. analisa sebab kemacetan

a.  aspek internal

1)      peminjam kurang cakap dalam usaha tersebuit

2)      manajemen tidak baik atau kurang rapi

3)      laporan keuangan tidak lengkap

4)      penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan

5)      perencanaan yang kurang matang

6)      dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

b.  aspek eksternal

1)      aspek pasar kurang mendukung

2)      kemampuan daya beli masyarakat kurang

3)      kebijakan pemerintah

4)      pengaruh lain di luar usaha

5)      kenakalan peminjam

2.  Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengatisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif.

3.  melakukan perbaikan akad (remedial)

4.  memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk : pembiayaan al-qardul hasan; Murabahah atau Mudharabah

5.  Penundaan pembayaran

6.  memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dan akad dan margin baru (Rescheduling)

7.  Memeperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam yaitu[20]

1)      Lancar atau kolektabilitas 1

2)      Kurang lancar atau kolektabilitas 2

3)      Diragukan atau kolektabilitas 3

4)      Perhatian khusus atau kolektabilitas 4

5)      Macet atau kolektabilitas 5

BAB III

PENUTUP

A.  KESIMPULAN

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam melakukan pembiayaan maka bank syariah memerlukan analisis pembiayaan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan supaya memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan sehingga tujuan daripada adanya pembiayaan bisa tercapai.

B.  Saran

Dari berbagai permasalahan yang ada pada manajemen pembiayaan syariah, maka kami sebagi penulis mempunyai saran bagi beberapa pihak, yaitu :

1)      Pemerintah

Kami mempunyai saran agar pemerintah memberikan kemudahan akses dan dukungan terhadap kemajuan bank syariah di Indonesia sehingga bank syariah bisa diterima di semua lapisan masyarakat dan lebih berkontribusi kepada pemerintah dalam pembangunan nasional.

2)      Bank Syariah

Kami mempunyai saran agar bank syariah untuk lebih kreatif, inovatif, dan dinamis dalam pengeluaran dan pengembangan produk-produk pembiayaan sehingga bank syariah bisa bersaing dengan bank konvensional.

3)      Masyarakat

Kami mempunyai saran agar masyarakat lebih pro aktif dan perduli  terhadap perbankan syariah dengan melakukan aktivitas penanaman dananya (menabung) dan juga penggunaan produk-poduk perbankan syariah karena sudah jelas kehalalannya dan mempunyai nilai lebih untuk pengembangan dan pemberdayaan umat dibandingkan dengan perbankan konvensional.

4)      Mahasiswa dan Akademisi

Kami mempunyai saran agar para mahasiswa dan akademisi lebih kritis lagii dengan pola pembiayaan bank syariah yang kini telah ada sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan lahirnya produk-produk pembiayaan perbankan syariah yang sesuai dengan tuntutatn jaman dan masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, 2003, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung : CV.

Diponegoro.

Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta :

Gema Insani Press.

Antonius, 1993, Pedoman Pengelolaan Bank Syariah, Jakarta : LPPBS.

BPRS PNM Al-Ma’soem, 2004, _Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank

Syariah. Bandung : BPRS PNM Al-Ma’soem

Muhammad, 2005, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN

Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, 2009, Manajemen operasional Bank

Syariah, , Cirebon :  STAIN Press.

Karim, Adiwarman, 2004, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : PT.

Raja Grafindo Persada

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

SE BI No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993


[1] Muhammad, 2005, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, hal. 304.

[2] Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani Press, hal. 160

[3] UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.

[4] Departemen Agama RI, 2003, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung : CV. Diponegoro, Hal.63

[5] Ibid. hal. 363

[6] BPRS PNM Al-Ma’soem, 2004, _Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Bandung : BPRS PNM Al-Ma’soem. Hal. 5

[7] Ibid

[8] Ibid hal. 7

[9]Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, 2009, Manajemen operasional Bank Syariah, , Cirebon :  STAIN Press., hal. 68

[10] ibid

[11] BPRS PNM Al-Ma’soem, 2004, _Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Bandung : BPRS PNM Al-Ma’soem, hal. 3

[12] Karim, Adiwarman, 2004, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal 87

[13] Muhammad, 2005, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, Hal. 305

[14] Ibid. 306

[15] BPRS PNM Al-Ma’soem, 2004, _Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Bandung : BPRS PNM Al-Ma’soem, Hal. 10

[16] Antonius, Pedoman Pengelolaan Bank Syariah, Jakarta : LPPBS, 1993, hal. 58.

[17]Antonius, 1993, Pedoman Pengelolaan Bank Syariah, Jakarta : LPPBS, hal. 58.

[18] Muhammad, 2005, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, Hal. 309

[19] Ibid hal.311

[20] Diadopsi dari SE BI No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993